123Berita – 06 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melalui jajaran pejabatnya, menyoroti perlunya percepatan digitalisasi sistem pembayaran di pasar tradisional. Pada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh pelaku usaha pasar, perwakilan Dinas Perdagangan, dan pihak keamanan, Kepala Seksi Pasar Tradisional DKI, Pramono, mengusulkan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai mekanisme pembayaran utama. Langkah ini dianggap strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus menekan peluang aksi copet yang selama ini mengintai para pembeli dan pedagang.
QRIS merupakan standar kode QR yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran digital yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Sistem ini memungkinkan pedagang menerima pembayaran dari berbagai dompet digital tanpa harus memiliki terminal khusus untuk tiap layanan. Keunggulannya terletak pada kemudahan integrasi, keamanan transaksi yang terjamin oleh enkripsi, serta kemampuan pencatatan otomatis yang dapat membantu pedagang dalam mengelola keuangan.
Dalam rapat tersebut, Pramono memaparkan tiga tahapan utama yang akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan:
- Pemetaan dan Persiapan Infrastruktur: Tim teknis akan mengidentifikasi pasar yang paling membutuhkan digitalisasi, menguji jaringan internet, dan menyiapkan perangkat pemindai QR yang kompatibel.
- Pelatihan Pedagang: Mengadakan workshop intensif bagi pedagang pasar untuk memahami cara menggunakan QRIS, mengelola laporan transaksi, dan menjawab pertanyaan konsumen.
- Peluncuran dan Monitoring: Implementasi sistem QRIS secara bertahap, disertai pemantauan rutin untuk mengevaluasi tingkat adopsi dan mengidentifikasi tantangan yang muncul.
Selain meningkatkan efisiensi, penggunaan QRIS diharapkan dapat memberikan data real‑time mengenai volume penjualan di pasar tradisional. Data tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah kota untuk merumuskan kebijakan ekonomi mikro yang lebih tepat sasaran, misalnya dalam penentuan subsidi atau program pelatihan lanjutan.
Keamanan menjadi poin krusial dalam argumen Pramono. Aksi copet, atau yang sering disebut “copet pasar”, biasanya memanfaatkan kerumunan dan transaksi tunai untuk menyisipkan kartu ATM atau mencuri dompet. Dengan beralih ke pembayaran digital, peluang pelaku kejahatan untuk beraksi berkurang secara signifikan. Sistem QRIS dilengkapi dengan verifikasi ganda, sehingga setiap transaksi memerlukan otentikasi dari aplikasi pembayaran dan konfirmasi dari pedagang.
Pengamat ekonomi, Dr. Rini Suryani, menilai inisiatif ini sebagai langkah maju dalam modernisasi ekonomi kota. “Digitalisasi pasar tradisional bukan hanya soal teknologi, melainkan tentang inklusi keuangan. Pedagang yang dulu bergantung pada uang tunai kini dapat mengakses layanan keuangan formal, meningkatkan transparansi, dan mengurangi praktik informal,” ujarnya.
Namun, tidak semua pihak menyambut baik perubahan ini. Beberapa pedagang mengungkapkan kekhawatiran terkait biaya transaksi dan kehandalan jaringan internet di area pasar yang masih terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Perdagangan berjanji akan memberikan subsidi perangkat QRIS serta bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk memperkuat sinyal internet.
Secara keseluruhan, inisiatif ini mendapat dukungan kuat dari kepolisian wilayah Jakarta. Komandan Polsek setempat menegaskan bahwa mereka akan meningkatkan patroli dan melakukan sosialisasi tentang keamanan digital kepada masyarakat. “Kami melihat QRIS sebagai alat preventif yang dapat meminimalisir modus copet berbasis uang tunai,” kata Komandan Polsek Tanah Abang.
Implementasi QRIS di pasar tradisional Jakarta menjadi bagian dari program digitalisasi yang lebih luas, termasuk e‑procurement, e‑tax, dan layanan publik berbasis aplikasi. Pemerintah DKI berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai contoh kota pintar di Indonesia, di mana teknologi tidak hanya mempermudah hidup, tetapi juga meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ekonomi warga.
Jika berhasil, model ini dapat direplikasi ke kota‑kota lain di Indonesia yang memiliki jaringan pasar tradisional yang luas. Pengalaman Jakarta dalam mengintegrasikan QRIS di pasar tradisional dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain untuk mengadopsi solusi serupa, menurunkan angka kejahatan, dan meningkatkan inklusi keuangan secara nasional.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan pasar tradisional Jakarta tidak hanya menjadi pusat perdagangan yang lebih cepat dan bersih, tetapi juga tempat yang lebih aman bagi konsumen. Transformasi digital yang dipimpin oleh Pramono dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan menandai era baru bagi ekonomi mikro di ibu kota, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa teknologi dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi kejahatan jalanan.
