123Berita – 10 April 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Novita Hardini menyoroti dua permasalahan krusial yang mengancam kelangsungan industri kreatif Indonesia, yakni penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) ganda dan menurunnya jumlah layar bioskop di tanah air. Dalam pernyataannya, Novita menekankan bahwa kombinasi kebijakan fiskal yang tidak tepat serta kurangnya sinergi antara sektor film dan pariwisata telah menjerat industri kreatif dalam kondisi tercekik.
PPN ganda merupakan kebijakan di mana produk atau jasa yang sudah dikenakan PPN pada tingkat produsen kembali dikenakan pajak pada tingkat konsumen, sehingga menambah beban biaya secara berulang. Menurut Novita, mekanisme ini tidak hanya meningkatkan harga tiket masuk bioskop, tetapi juga mengurangi daya beli penonton, yang pada gilirannya menurunkan pendapatan rumah produksi. “Jika pemerintah tidak segera meninjau kembali kebijakan PPN ganda, industri film akan semakin kehilangan margin keuntungan dan tidak dapat bersaing secara internasional,” tegasnya.
Krisis layar film menjadi sorotan lain. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan penurunan jumlah layar bioskop dari 1.200 pada 2019 menjadi hanya sekitar 800 pada akhir 2023. Penurunan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19, persaingan dengan platform streaming, serta kurangnya dukungan kebijakan untuk revitalisasi jaringan distribusi tradisional. Novita menilai bahwa penurunan ini tidak dapat diabaikan karena bioskop berfungsi sebagai titik temu antara pembuat konten dan penonton, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi kreatif yang menciptakan lapangan kerja.
Selain menyoroti pajak, Novita juga menekankan belum optimalnya peran pemerintah dalam menghubungkan industri film dengan sektor pariwisata. “Film tidak hanya menjadi produk hiburan, melainkan juga alat promosi destinasi wisata. Padahal, potensi sinergi antara film dan pariwisata belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya. Ia mengusulkan pembentukan forum lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta asosiasi produksi film untuk merancang kebijakan yang mempermudah lokasi syuting, memberikan insentif pajak, dan mempromosikan destinasi melalui film.
Dalam rapat komisi terkait, Novita mengajukan beberapa rekomendasi konkrit, antara lain:
- Penghapusan atau penyesuaian PPN ganda pada tiket bioskop dan layanan streaming domestik.
- Pembentukan dana khusus untuk renovasi dan pembukaan kembali layar bioskop di daerah yang kehilangan fasilitas.
- Pemberian insentif fiskal bagi rumah produksi yang mengutamakan lokasi syuting di daerah wisata.
- Pengembangan program pelatihan bagi tenaga kerja lokal agar terlibat dalam proses produksi film.
Ia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut tidak hanya akan menghidupkan kembali industri film, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan PPN ganda memang dapat menimbulkan beban ganda pada konsumen akhir, terutama pada barang dan jasa yang bersifat non-esensial seperti hiburan. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa penghapusan pajak harus diimbangi dengan upaya meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan untuk menjaga penerimaan negara. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan (LPEK) menyebutkan bahwa sektor kreatif menyumbang sekitar 3,5% terhadap PDB Indonesia, dengan film dan musik menjadi kontributor utama.
Di sisi lain, asosiasi produser film mengapresiasi upaya Novita dalam mengangkat isu-isu yang selama ini terabaikan. Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia (APFI), Budi Santoso, menyatakan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk insentif dan kebijakan fiskal yang adil sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan investor. “Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang kondusif, termasuk mempermudah proses perizinan lokasi syuting dan memperluas jaringan distribusi film,” katanya.
Menilik ke depan, Novita Hardini menegaskan bahwa industri kreatif harus diperlakukan sebagai aset strategis negara, bukan sekadar sektor hiburan. Ia menyerukan agar legislator, eksekutif, dan pelaku industri bersama-sama merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan, mengurangi beban pajak yang tidak proporsional, serta membuka peluang sinergi antara film dan pariwisata. “Jika kita tidak bertindak sekarang, risiko kehilangan potensi ekonomi yang besar akan semakin mengancam,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah konkret yang diusulkan, diharapkan industri film Indonesia dapat kembali bangkit, layar bioskop terisi penuh, dan kreativitas bangsa tidak lagi tercekik oleh beban pajak yang berlebihan.
