123Berita – 08 April 2026 | Jakarta, 8 April 2026 – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketersediaan protein perikanan nasional tetap aman meski dunia sedang dilanda gejolak geopolitik dan perubahan iklim yang semakin intens. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Trenggono menguraikan langkah-langkah strategis yang akan dijalankan untuk mengamankan rantai pasok ikan, sekaligus menanggulangi tantangan eksternal yang mengancam ketahanan pangan Indonesia.
Geopolitik global saat ini berada dalam fase ketegangan tinggi. Konflik dagang, sanksi ekonomi, serta persaingan atas sumber daya laut di kawasan Asia‑Pasifik menimbulkan ketidakpastian bagi negara‑negara pengimpor bahan makanan laut. Di sisi lain, perubahan iklim memperburuk kondisi perairan, meningkatkan frekuensi fenomena cuaca ekstrem, serta mengakibatkan naiknya suhu laut yang berdampak pada produktivitas perikanan tradisional. Kedua faktor tersebut, bila tidak dihadapi secara terkoordinasi, berpotensi menurunkan pasokan protein ikan yang selama ini menjadi andalan gizi masyarakat Indonesia.
“Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kami tidak bisa menyerah pada tekanan eksternal. Oleh karena itu, kami menyiapkan serangkaian kebijakan yang menargetkan peningkatan produksi domestik, diversifikasi sumber protein, serta penguatan infrastruktur logistik,” ujar Trenggono. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 12 triliun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025‑2034 untuk memperkuat sektor perikanan.
Strategi utama yang diungkap meliputi:
- Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya: Memperluas zona tangkap yang dikelola secara berkelanjutan, serta memberikan insentif fiskal bagi petani ikan air tawar dan laut untuk mengadopsi teknologi ramah iklim.
- Pengembangan aquaculture berbasis teknologi: Mengintegrasikan sistem recirculating aquaculture system (RAS) dan penggunaan pakan berbasis alga yang lebih tahan terhadap fluktuasi suhu.
- Penguatan jaringan distribusi: Membangun pelabuhan penangkaran baru di Sulawesi dan Papua serta meningkatkan fasilitas cold chain di seluruh wilayah Indonesia.
- Kerjasama regional: Menjalin perjanjian bilateral dengan negara‑negara ASEAN untuk berbagi data iklim laut dan memfasilitasi perdagangan ikan segar secara bebas tarif.
- Monitoring dan riset: Meningkatkan kapasitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pemantauan suhu permukaan laut serta memetakan wilayah rawan penurunan stok ikan.
Langkah-langkah tersebut tidak hanya menargetkan peningkatan kuantitas, tetapi juga kualitas protein ikan yang dihasilkan. Pemerintah menekankan pentingnya diversifikasi spesies yang diproduksi, termasuk ikan lele, nila, dan bandeng, yang memiliki toleransi lebih baik terhadap perubahan suhu.
Selain kebijakan struktural, Trenggono menyoroti peran penting sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem perikanan yang resilien. “Kami membuka peluang bagi investor domestik dan asing untuk berpartisipasi dalam proyek aquaculture modern, serta mengajak komunitas nelayan untuk beralih ke praktik penangkapan yang berkelanjutan,” tuturnya. Program pelatihan berkelanjutan untuk nelayan, yang meliputi penggunaan alat penangkap ramah lingkungan dan pelaporan hasil tangkapan secara digital, diharapkan dapat menurunkan tingkat overfishing serta meningkatkan transparansi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 produksi ikan laut Indonesia mencapai 6,8 juta ton, namun konsumsi per kapita masih di bawah angka rekomendasi Kementerian Kesehatan. Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk mencapai 280 juta jiwa pada tahun 2030, kebutuhan protein ikan diperkirakan akan naik hingga 12 juta ton per tahun. Oleh karena itu, upaya menjaga keamanan stok ikan bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga isu kesehatan nasional.
Dalam menanggapi ancaman geopolitik, pemerintah Indonesia memperkuat kebijakan diversifikasi pasar ekspor‑impor. Pada 2024, nilai ekspor ikan olahan Indonesia mencapai US$ 5,2 miliar, namun sebagian besar masih tergantung pada pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat. Trenggono menegaskan bahwa memperluas akses ke pasar Asia‑Afrika, khususnya India, Timur Tengah, dan Afrika Barat, akan mengurangi risiko ketergantungan pada satu wilayah.
Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyiapkan rencana aksi penanggulangan dampak perubahan iklim di sektor perikanan. Rencana tersebut mencakup penanaman mangrove di zona pesisir sebagai penahan gelombang dan habitat alternatif bagi ikan, serta program rehabilitasi terumbu karang yang berfungsi sebagai nursery bagi banyak spesies.
Secara keseluruhan, kebijakan yang diusung Trenggono berorientasi pada tiga pilar utama: ketahanan produksi, keberlanjutan lingkungan, dan keterbukaan pasar. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan komunitas nelayan, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan pasokan protein ikan yang stabil, bahkan di tengah dinamika geopolitik dan iklim yang tidak menentu.
Keberhasilan strategi ini akan terus dipantau melalui indikator kinerja utama (KPI) yang mencakup peningkatan produksi perikanan domestik sebesar 4 % per tahun, penurunan tingkat penangkapan ikan ilegal sebesar 15 % dalam lima tahun, serta peningkatan volume ekspor ikan olahan sebesar 10 % per tahun. Jika target-target tersebut tercapai, Indonesia tidak hanya akan menjamin keamanan pangan bagi warganya, tetapi juga memperkuat posisi sebagai pemain utama dalam perdagangan perikanan global.
Dengan komitmen yang jelas dan langkah-langkah konkret, Menteri Trenggono menegaskan bahwa stok protein ikan nasional akan tetap aman, menjadikan perikanan sebagai pilar penting dalam strategi ketahanan nasional Indonesia di era geopolitik dan perubahan iklim yang bergejolak.
