123Berita – 07 April 2026 | Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terus tertekan, menembus level psikologis Rp17.000 per dolar pada minggu ini. Kenaikan tajam ini memicu kemarahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Gerindra, Misbakhun, yang menilai kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) telah menimbulkan tekanan berlebih pada likuiditas pasar. Menurut Misbakhun, kurs yang wajar seharusnya berada di kisaran Rp15.000 per dolar, bukan pada level yang saat ini melampaui Rp17.000.
Berbagai faktor eksternal dan domestik menjadi latar belakang melemahnya rupiah. Di satu sisi, kebijakan suku bunga di Amerika Serikat yang tetap tinggi meningkatkan arus keluar modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, tekanan inflasi domestik yang belum sepenuhnya terkendali membuat investor menuntut imbal hasil yang lebih tinggi, memperparah permintaan terhadap mata uang asing.
Misbakhun menilai bahwa kebijakan likuiditas BI selama ini lebih mengutamakan stabilitas nilai tukar tanpa memperhatikan dampaknya pada sektor riil. “Kita tidak dapat terus mengorbankan likuiditas sistem keuangan demi menjaga kurs. Jika likuiditas terus tertekan, sektor perbankan dan UMKM akan merasakan beban yang tidak proporsional,” ujarnya dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di kantor DPR.
Berikut beberapa poin utama yang disorot oleh Misbakhun dalam menilai kebijakan BI:
- Kurs terlalu lemah: Nilai tukar di atas Rp17.000 menurunkan daya beli masyarakat, terutama pada impor kebutuhan pokok dan energi.
- Likuiditas tertekan: Intervensi pasar terbuka yang berulang-ulang menyerap likuiditas, membuat bank kesulitan memenuhi kebutuhan pinjaman jangka pendek.
- Inflasi berpotensi naik: Kurs melemah dapat memicu kenaikan harga barang impor, menambah beban inflasi yang sudah berada di atas target.
BI menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan bersifat responsif terhadap dinamika pasar global. Kepala BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa penyesuaian nilai tukar merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan cadangan devisa tetap memadai.
Namun, Misbakhun menuntut adanya kebijakan yang lebih seimbang antara stabilitas nilai tukar dan ketersediaan likuiditas. Ia mengusulkan beberapa langkah strategis, antara lain:
- Mengurangi frekuensi intervensi pasar terbuka sehingga bank tidak terus-menerus kehilangan likuiditas.
- Menetapkan kurs acuan yang realistis di kisaran Rp15.000‑Rp15.500 per dolar, mengingat fundamental ekonomi domestik.
- Meningkatkan koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan dalam mengelola arus modal asing.
Para pakar ekonomi menilai bahwa permintaan akan kurs yang lebih kuat memang wajar, mengingat Indonesia masih dalam proses pemulihan pasca‑pandemi. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa menurunkan nilai tukar secara drastis dapat menimbulkan risiko tersendiri, seperti meningkatkan beban utang luar negeri dan menurunkan daya saing ekspor.
Dalam sebuah analisis yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan (LPEK), disebutkan bahwa penetapan kurs pada level Rp15.000 per dolar memerlukan dukungan fundamental yang kuat, termasuk surplus neraca berjalan yang konsisten dan pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan. Tanpa dukungan tersebut, kurs tersebut berpotensi menjadi target spekulatif yang justru menambah volatilitas pasar.
Sejumlah pelaku pasar, termasuk perbankan dan perusahaan importir, menyampaikan keprihatinannya terkait likuiditas yang menipis. Mereka menilai bahwa kebijakan intervensi yang intensif dapat mempersempit margin kredit, sehingga berdampak pada investasi dan ekspansi usaha. Di sisi lain, eksportir mendukung kebijakan kurs yang lebih kompetitif karena dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Di tengah perdebatan ini, pemerintah tetap menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menambahkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal akan terus diselaraskan untuk mengantisipasi gejolak eksternal. “Kami akan terus memantau dinamika pasar dan siap melakukan penyesuaian bila diperlukan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kurs, inflasi, dan likuiditas,” ujar Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers.
Kesimpulannya, perdebatan antara Misbakhun dan Bank Indonesia mencerminkan tantangan kebijakan moneter di era globalisasi yang penuh ketidakpastian. Sementara pemerintah berusaha menyeimbangkan antara menjaga nilai tukar yang stabil dan memastikan likuiditas pasar yang cukup, tekanan eksternal dari kebijakan moneter AS dan aliran modal tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan rupiah. Keputusan selanjutnya akan sangat bergantung pada perkembangan data ekonomi makro, termasuk inflasi, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekspor, yang semuanya akan menentukan arah kebijakan nilai tukar Indonesia ke depan.
