123Berita – 06 April 2026 | Istilah makar kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah aksi demonstrasi di berbagai kota Indonesia digambarkan sebagai upaya subversif terhadap negara. Perdebatan ini menyoroti ketegangan antara hak konstitusional rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan potensi penyalahgunaan label makar yang dapat mempersempit ruang kebebasan sipil.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum dan sebagian kalangan politik kerap mengaitkan kegiatan protes dengan ancaman keamanan nasional, mengklaim bahwa demonstrasi tertentu mengandung muatan makar. Penggunaan istilah ini tidak sekadar semantik; ia membawa konsekuensi pidana yang berat, termasuk ancaman penahanan dan proses peradilan yang panjang.
Berbagai pihak menilai bahwa definisi makar yang terlalu luas membuka peluang bagi interpretasi subjektif. Sebuah contoh konkret muncul ketika kelompok mahasiswa menuntut transparansi dalam pengelolaan dana publik, namun pihak berwenang menuduh mereka melakukan upaya menggulingkan pemerintah. Tuduhan semacam itu tidak hanya mengaburkan batas antara kritik sah dan tindakan subversif, tetapi juga menimbulkan rasa takut di kalangan aktivis sosial.
- Aspek Hukum: Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pasal tentang makar dengan kriteria yang meliputi upaya menggulingkan pemerintahan secara paksa atau melancarkan pemberontakan. Namun, tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang termasuk dalam “upaya” tersebut, sehingga ruang interpretasi menjadi sangat lebar.
- Dimensi Politik: Penggunaan label makar sering kali dipolitisasi untuk menetralkan oposisi. Partai politik dan elemen elit dapat memanfaatkan istilah ini untuk mengkonsolidasikan dukungan dengan menampilkan diri sebagai pelindung keutuhan negara.
- Dampak Sosial: Ketakutan akan tuduhan makar menurunkan partisipasi publik dalam proses demokratis. Aktivis yang sebelumnya aktif dalam kampanye hak-hak sipil kini memilih untuk menahan suara, mengingat potensi konsekuensi hukum yang mengancam.
Para pakar hak asasi manusia menegaskan bahwa kebebasan sipil tidak dapat dijadikan sandaran bagi otoritas untuk mengekang kritik. Mereka menyoroti pentingnya prinsip proporsionalitas, yakni tindakan penegakan hukum harus sebanding dengan ancaman yang nyata. Jika tidak, langkah represif dapat dianggap melanggar norma internasional, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa keamanan nasional merupakan prioritas utama, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang cepat berubah. Mereka berpendapat bahwa label makar diperlukan untuk menjaga stabilitas negara dari ancaman internal yang dapat memicu kekacauan. Namun, kritik muncul bahwa kebijakan ini sering kali mengabaikan mekanisme dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
Kasus-kasus terbaru menunjukkan pola yang konsisten: ketika demonstrasi menuntut kebijakan yang menantang kepentingan ekonomi atau politik tertentu, aparat cenderung menuduh aksi tersebut sebagai makar. Misalnya, protes penolakan proyek tambang di wilayah Papua yang menyoroti isu keadilan lingkungan dijadikan contoh “ancaman terhadap kedaulatan negara”. Dalam proses hukum, terdakwa seringkali menghadapi pasal yang tidak spesifik, sehingga menghambat upaya pembelaan yang efektif.
Penggunaan label makar yang berlebihan dapat menimbulkan efek domino pada institusi demokrasi. Pertama, lembaga peradilan menjadi beban dengan kasus-kasus yang kurang jelas, mengalihkan fokus dari perkara pidana konvensional. Kedua, media massa cenderung memperkuat narasi keamanan, mengurangi ruang bagi laporan investigatif yang kritis. Ketiga, kepercayaan publik terhadap sistem hukum menurun, menimbulkan rasa skeptis terhadap legitimasi keputusan pemerintah.
Solusi yang diusulkan oleh kalangan akademisi mencakup revisi undang‑undang yang mengatur makar, memperketat kriteria definisi, serta menambahkan mekanisme independen untuk menilai apakah suatu aksi memang mengancam keamanan negara atau sekadar kritik politik. Selain itu, dibutuhkan edukasi publik mengenai hak konstitusional, sehingga warga dapat memahami batasan legal dan menghindari penyalahgunaan istilah oleh pihak berwenang.
Penguatan ruang kebebasan sipil bukan berarti menutup mata terhadap ancaman nyata. Sebaliknya, pendekatan berbasis dialog, transparansi, dan akuntabilitas dapat menciptakan keseimbangan antara keamanan nasional dan hak-hak fundamental. Negara yang menghormati kebebasan berekspresi akan lebih mampu menanggapi aspirasi rakyat secara konstruktif, mengurangi potensi konflik yang dapat berujung pada tindakan subversif.
Dengan demikian, perdebatan seputar istilah makar bukan sekadar persoalan semantik, melainkan cerminan dinamika demokrasi Indonesia. Penetapan batas yang jelas antara kritik sah dan ancaman nyata menjadi kunci untuk melindungi kebebasan sipil sekaligus menjaga stabilitas negara. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mencegah erosi hak-hak konstitusional yang menjadi landasan demokrasi.
