123Berita – 09 April 2026 | Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif cepat dan terkoordinasi yang diambil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Penghargaan ini disampaikan pada rapat kerja komisi yang dihadiri oleh anggota-anggota DPR, pejabat kementerian, serta perwakilan lembaga terkait.
Rapat tersebut menyoroti dua aspek krusial yang menjadi fokus utama Kemenhaj: penyempurnaan sistem visa haji dan distribusi kartu Nusuk. Kedua elemen ini dianggap sebagai kunci utama untuk memastikan layanan yang optimal bagi jutaan jemaah haji Indonesia, terutama mengingat tantangan logistik dan regulasi internasional yang semakin kompleks.
Dalam penyampaian apresiasi, Ketua Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengawal proses persiapan haji. “Kami menyambut baik langkah cepat Kemenhaj yang tidak hanya memperhatikan aspek administratif, namun juga memperkuat kualitas pelayanan kepada jemaah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dukungan DPR akan terus diberikan melalui pengawasan dan legislasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah.
Kemenhaj, melalui juru bicara resmi, mengungkapkan bahwa reformasi sistem visa haji telah mengalami percepatan signifikan. Sistem elektronik yang terintegrasi kini memungkinkan proses pengajuan visa dapat diselesaikan dalam waktu singkat, mengurangi antrian dan potensi kesalahan administratif. Selain itu, mekanisme verifikasi data jemaah telah diperketat dengan memanfaatkan basis data kependudukan nasional, sehingga menurunkan risiko duplikasi atau penyalahgunaan.
Langkah lain yang mendapat sorotan adalah distribusi kartu Nusuk. Kartu ini, yang berfungsi sebagai identitas resmi jemaah selama pelaksanaan ibadah, kini diproduksi dengan teknologi chip yang lebih aman. Proses pencetakan dan penyerahan kartu telah dioptimalkan melalui jaringan kantor perwakilan Kemenhaj di seluruh provinsi, memastikan bahwa setiap calon jemaah menerima kartu tepat waktu sebelum keberangkatan.
- Penguatan sistem visa: Implementasi portal daring terintegrasi, validasi data otomatis, dan koordinasi dengan otoritas Saudi.
- Distribusi kartu Nusuk: Produksi massal dengan teknologi chip, distribusi melalui kantor Kemenhaj daerah, dan pelatihan penggunaan bagi jemaah.
- Monitoring dan evaluasi: Pembentukan tim khusus untuk memantau proses hingga hari pelaksanaan haji.
Komisi VIII juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran terkait persiapan haji. Anggaran khusus yang dialokasikan untuk pengembangan sistem visa dan produksi kartu Nusuk diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, dan akan diawasi ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga internal DPR.
Selain aspek teknis, komisi menekankan perlunya peningkatan sosialisasi kepada calon jemaah mengenai prosedur baru. Kemenhaj berencana menggelar serangkaian seminar dan kampanye edukatif melalui media sosial, televisi, serta forum keagamaan di tingkat daerah. Tujuannya adalah agar jemaah memahami alur pendaftaran, persyaratan dokumen, serta manfaat kartu Nusuk yang kini dilengkapi dengan fitur pelacakan kesehatan dan keamanan.
Pengalaman haji tahun-tahun sebelumnya, terutama yang terdampak pandemi COVID-19, memberikan pelajaran penting mengenai kebutuhan akan sistem yang fleksibel dan responsif. Kemenhaj menegaskan bahwa sistem visa elektronik dapat dengan cepat menyesuaikan kuota jemaah sesuai kebijakan pemerintah Saudi, sementara kartu Nusuk berbasis chip memungkinkan pelacakan real-time bagi otoritas kesehatan.
Sejumlah anggota Komisi VIII menambahkan bahwa keberhasilan persiapan ini akan berimbas positif pada citra Indonesia di mata dunia internasional, khususnya dalam hal manajemen ibadah massal. “Jika Indonesia mampu menunjukkan standar layanan yang tinggi, maka kepercayaan negara sahabat, terutama Arab Saudi, akan semakin kuat,” ujar salah satu anggota komisi.
Langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan menjelang haji 2026 meliputi:
- Penyempurnaan portal visa daring dengan integrasi API internasional.
- Peningkatan kapasitas produksi kartu Nusuk hingga 1,5 juta unit per tahun.
- Pelatihan petugas lapangan di bandara dan pelabuhan masuk di Arab Saudi.
- Audit rutin atas proses distribusi kartu dan verifikasi data jemaah.
- Pengembangan aplikasi seluler untuk memudahkan jemaah memantau status visa dan kartu mereka.
Dengan dukungan penuh dari DPR, Kemenhaj optimis dapat menyelesaikan semua tahapan persiapan tepat waktu. Komisi VIII menutup rapat dengan menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan haji 2026 sebagai pelaksanaan ibadah yang aman, nyaman, dan terkelola dengan baik.
Secara keseluruhan, apresiasi yang diberikan Komisi VIII DPR RI tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kerja keras Kemenhaj, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa sinergi lintas lembaga dapat menghasilkan kebijakan publik yang efektif. Diharapkan, inovasi dalam sistem visa dan kartu Nusuk akan menjadi standar baru bagi setiap pelaksanaan haji selanjutnya, sekaligus meningkatkan kepuasan jemaah Indonesia dalam menunaikan rukun Islam kelima.
