123Berita – 06 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas pada Selasa, 5 Mei 2026, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta pejabat senior dari lembaga strategis negara. Agenda utama rapat adalah meninjau progres kebijakan nasional, menyelaraskan prioritas pembangunan, serta menanggapi tantangan yang muncul di tengah pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Sistematis (Bappisus), Dr. Hadi Sutrisno, membuka sesi dengan menyampaikan evaluasi menyeluruh atas sejumlah program yang telah dijalankan sejak awal kepresidenan Prabowo. Ia menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak bersifat semata‑mata administratif, melainkan mencakup analisis dampak sosial‑ekonomi, efisiensi anggaran, serta keberlanjutan hasil. Dalam rangka menilai efektivitas, Dr. Hadi menyoroti tiga indikator utama: capaian target, kualitas pelaksanaan, dan tingkat kepuasan masyarakat.
Selanjutnya, Dr. Hadi menanggapi Arahan Prabowo yang menekankan percepatan transformasi digital, penguatan infrastruktur wilayah tertinggal, serta peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya, beberapa inisiatif sudah menunjukkan hasil positif, seperti percepatan pembangunan jaringan serat optik di 12 provinsi dan peningkatan produksi padi di daerah Sub‑Sahara. Namun, ia juga mengkritisi beberapa aspek yang masih belum optimal, antara lain koordinasi antar kementerian yang masih terfragmentasi, serta keterlambatan pencairan dana alokasi khusus di wilayah rural.
Berikut beberapa poin kritis yang disampaikan Dr. Hadi selama rapat:
- Koordinasi lintas sektor perlu dibentuk tim integratif dengan mandat jelas untuk menghindari tumpang‑tindih kebijakan.
- Pengawasan penggunaan dana harus dilengkapi sistem pelaporan real‑time berbasis teknologi blockchain.
- Penetapan indikator kinerja harus lebih terukur, mengacu pada standar internasional dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.
- Prioritas pengembangan infrastruktur harus diselaraskan dengan rencana tata ruang nasional untuk meminimalkan dampak lingkungan.
Reaksi para menteri terhadap kritik konstruktif tersebut beragam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat mekanisme monitoring, sementara Menteri Pertanian menambahkan bahwa program subsidi pupuk akan direvisi agar lebih tepat sasaran. Menteri Komunikasi dan Informatika menyambut baik usulan pelaporan berbasis blockchain, mengindikasikan bahwa pilot project akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun ini.
Rapat tersebut berakhir dengan kesepakatan untuk menyusun dokumen tindak lanjut yang mencakup roadmap perbaikan, jadwal evaluasi triwulanan, serta mekanisme umpan balik dari masyarakat. Dr. Hadi menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam mengimplementasikan Arahan Prabowo secara efektif. Ia menutup sesi dengan harapan bahwa sinergi antara Bappisus dan kementerian terkait akan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
