123Berita – 08 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan keprihatinannya atas lonjakan harga plastik yang kini berada di luar kendali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Senin (7 April 2024), ia menegaskan bahwa dinamika pasar tersebut tidak dapat dibiarkan terus berlanjut tanpa intervensi yang tepat.
Pramono menyoroti beberapa faktor yang memicu kenaikan tersebut. Pertama, gangguan rantai pasok global yang dipicu oleh krisis energi dan bahan baku. Kedua, peningkatan tarif impor bahan baku plastik yang sebagian besar masih diimpor dari negara tetangga. Ketiga, kebijakan pajak dan bea masuk yang baru-baru ini diimplementasikan, yang secara tidak langsung menambah biaya produksi bagi produsen lokal.
Gubernur juga mengingatkan bahwa kenaikan harga plastik berpotensi menimbulkan efek domino pada sektor lain. Misalnya, kenaikan harga kantong belanja dapat memaksa pedagang pasar tradisional menaikkan harga barang kebutuhan pokok, yang pada gilirannya meningkatkan beban inflasi bagi konsumen. “Kami tidak dapat membiarkan satu sektor menjadi pemicu inflasi yang lebih luas,” tegas Pramono.
Untuk mengatasi situasi ini, Pramono mengusulkan serangkaian langkah strategis. Di antaranya, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memfasilitasi penurunan tarif impor bahan baku plastik. Selain itu, ia mengajak asosiasi produsen plastik untuk meningkatkan efisiensi produksi melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
Berikut rangkuman langkah-langkah yang diusulkan:
- Negosiasi ulang tarif bea masuk bahan baku plastik dengan kementerian terkait.
- Insentif fiskal bagi produsen lokal yang mengimplementasikan teknologi hemat energi.
- Pembentukan forum koordinasi antara pemerintah provinsi, asosiasi produsen, dan konsumen untuk monitoring harga secara berkala.
- Peningkatan transparansi rantai pasok melalui sistem pelaporan digital.
Pihak Gubernur juga menegaskan komitmen DKI Jakarta untuk melindungi konsumen melalui kebijakan harga maksimal pada produk plastik esensial, seperti kantong belanja dan botol air mineral. Kebijakan ini diharapkan dapat menstabilkan pasar sambil memberikan ruang bagi produsen untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang berubah.
Dalam penutupannya, Pramono mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah pusat, pelaku industri, hingga masyarakat—untuk bersinergi dalam menurunkan beban harga plastik. “Kita harus bertindak cepat dan terkoordinasi, karena harga yang tidak terkendali akan merusak kesejahteraan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta,” pungkasnya. Dengan langkah-langkah konkret dan kerja sama lintas sektor, diharapkan harga plastik dapat kembali berada dalam kontrol dan tidak lagi menjadi beban tambahan bagi warga Jakarta.
