123Berita – 07 April 2026 | COO BPI Danantara, Dony Oskaria, membuka suara terkait opsi pemerintah untuk mengambil alih PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) pada sebuah konferensi pers yang berlangsung pada Senin (5/4). Ia menegaskan bahwa langkah tersebut muncul sebagai upaya terakhir mengatasi serangkaian permasalahan teknis, finansial, dan regulasi yang selama ini menghambat kelancaran proyek kereta cepat Whoosh, yang direncanakan menghubungkan Jakarta dan Bandung dalam waktu kurang dari satu jam.
- Pengalihan kepemilikan penuh: Kemenkeu akan membeli saham mayoritas KCIC, sehingga pemerintah memiliki kontrol penuh atas keputusan strategis, pendanaan, dan pelaksanaan.
- Pengalihan sebagian saham: Pemerintah membeli sebagian saham dengan tujuan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi bersama mitra China, sekaligus tetap mempertahankan struktur kepemilikan campuran.
- Restrukturisasi utang: Mengubah jadwal pembayaran dan suku bunga pinjaman yang diambil untuk pembangunan infrastruktur, guna meringankan beban keuangan KCIC.
Oskaria menegaskan bahwa setiap opsi memiliki konsekuensi fiskal yang signifikan. “Jika Kemenkeu memutuskan untuk mengambil alih, harus ada komitmen anggaran yang jelas, termasuk alokasi dana operasional dan pemeliharaan jangka panjang. Ini bukan sekadar transaksi kepemilikan, melainkan investasi strategis untuk mobilitas masa depan Indonesia,” katanya.
Proyek Whoosh sejak awal telah menjadi sorotan publik dan politik. Diharapkan dapat mengurangi kemacetan jalur darat, menurunkan emisi karbon, serta meningkatkan konektivitas antara dua kota terbesar di Jawa Barat. Namun, hingga kini, proyek tersebut mengalami keterlambatan signifikan, biaya yang terus melonjak, serta perselisihan teknis antara konsorsium Indonesia-China. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) serta Kementerian Perhubungan juga telah melakukan audit independen untuk menilai kelayakan proyek.
Dalam pernyataannya, Oskaria menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ia menuntut agar proses pengambilalihan atau restrukturisasi dilakukan secara terbuka, melibatkan lembaga pengawas keuangan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami implikasi kebijakan tersebut. “Kita tidak boleh menutup mata pada potensi risiko fiskal. Jika pemerintah mengambil alih, harus ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan dana publik tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa langkah Kemenkeu untuk mengambil alih KCIC dapat menjadi sinyal positif bagi investor asing yang masih ragu dengan iklim investasi di Indonesia. Di sisi lain, mereka mengingatkan bahwa pemerintah harus menyiapkan rencana pendanaan jangka panjang, mengingat proyek kereta cepat memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit setelah fase konstruksi selesai.
Meski demikian, tidak semua pihak mendukung opsi pengambilalihan penuh. Beberapa analis menilai bahwa mempertahankan struktur kemitraan dengan China dapat memberikan manfaat teknologi dan transfer pengetahuan yang masih berharga bagi industri domestik. Mereka menyarankan agar pemerintah melakukan renegosiasi kontrak yang lebih menguntungkan, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan tekanan waktu yang semakin mendesak, Oskaria menutup pernyataannya dengan harapan agar keputusan yang diambil dapat mempercepat penyelesaian proyek Whoosh tanpa mengorbankan kestabilan fiskal negara. “Kami siap berkolaborasi dengan Kemenkeu, Kementerian Perhubungan, dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan kereta cepat yang aman, tepat waktu, dan terjangkau bagi masyarakat,” pungkasnya.
Keputusan akhir mengenai opsi pengambilalihan KCIC diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan, setelah melalui serangkaian kajian teknis dan keuangan yang mendalam. Apapun hasilnya, proyek Whoosh tetap menjadi agenda strategis yang menuntut komitmen kuat dari semua pihak untuk memastikan Indonesia dapat menikmati manfaat transportasi cepat yang modern dan berkelanjutan.
