123Berita – 06 Mei 2026 | Sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS menjadi sorotan publik setelah Hakim mengungkapkan keheranannya karena tidak ada rekaman CCTV yang menangkap terdakwa di dalam markas Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang standar pengawasan di fasilitas intelijen yang seharusnya paling ketat.
Kasus bermula pada 12 Agustus 2023, ketika seorang aktivis dari Koalisi Masyarakat Anti SARA (KontraS) mengalami serangan penyiraman air keras di kediamannya di Jakarta Selatan. Korban mengalami luka bakar pada wajah dan lengan, serta harus menjalani perawatan intensif. Penyidikan polisi mengidentifikasi seorang tersangka yang diduga memiliki afiliasi dengan jaringan militer, namun bukti utama berupa rekaman video masih belum ditemukan.
Selama proses penyelidikan, penyidik menelusuri sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi saksi mata, termasuk area sekitar markas Bais. Pada titik inilah muncul kebingungan hakim ketika ditanyakan mengapa rekaman CCTV yang biasanya terpasang di seluruh sudut ruangan tidak berhasil menangkap gerak terdakwa, meskipun kejadian tersebut terjadi di dalam kompleks yang dianggap memiliki tingkat keamanan tertinggi.
Hakim menegaskan, “Saya tidak dapat memahami bagaimana sebuah institusi sebesar Bais, yang seharusnya memiliki kontrol ketat atas akses dan pengawasan visual, dapat memiliki celah sehingga seorang tersangka tidak terdeteksi oleh sistem CCTV. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikasi potensi penyalahgunaan atau kelalaian yang harus diselidiki lebih jauh.”
Pihak Bais memberikan klarifikasi resmi melalui Kementerian Pertahanan. Menurut pernyataan tersebut, area yang disebutkan memang tidak dilengkapi kamera pengawas karena dianggap sebagai zona pribadi yang hanya diakses oleh personel tertentu dengan otorisasi khusus. Mereka menolak tuduhan bahwa ada kebocoran keamanan, sambil menegaskan bahwa prosedur internal telah dijalankan sesuai standar.
Namun, para pakar keamanan menilai pernyataan tersebut masih kurang meyakinkan. Dr. Andi Prasetyo, pakar keamanan siber dan sistem pengawasan militer, menjelaskan bahwa “sebuah markas intelijen modern biasanya dilengkapi dengan jaringan CCTV yang terintegrasi, tidak hanya untuk mengawasi perimeter, tetapi juga interior. Ketiadaan rekaman dalam kasus ini dapat menandakan adanya blind spot yang sengaja dibuat atau kegagalan sistem yang belum terdeteksi oleh pihak berwenang.”
Reaksi masyarakat dan organisasi hak asasi manusia pun tidak kalah keras. Lembaga Amnesty International menyoroti bahwa ketidakhadiran bukti visual memperlemah proses peradilan dan membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. “Transparansi dalam pengawasan militer harus menjadi prioritas, terutama ketika hak sipil warga negara terancam,” ujar juru bicara Amnesty.
Berikut rangkaian kronologis utama kasus ini:
- 12 Agustus 2023: Aktivis KontraS diserang dengan air keras di rumahnya.
- 15 Agustus 2023: Polisi mengamankan barang bukti dan mengidentifikasi tersangka potensial.
- 22 September 2023: Penyelidikan mengarah ke markas Bais untuk memeriksa rekaman CCTV.
- 5 Oktober 2023: Sidang lanjutan dimulai, Hakim mengkritik ketidakhadiran rekaman.
- 12 Oktober 2023: Bais mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kebijakan kamera di area tersebut.
Secara politik, kasus ini menambah tekanan pada pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga pertahanan. Beberapa anggota DPR menuntut audit independen atas sistem pengawasan Bais, sementara kelompok oposisi mengusulkan revisi regulasi yang mengharuskan semua instalasi militer dilengkapi dengan rekaman yang dapat diakses oleh lembaga peradilan.
Ke depannya, hakim memerintahkan penyidik untuk melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur pengawasan Bais serta mengumpulkan bukti tambahan yang dapat menguatkan atau menolak keberadaan terdakwa pada saat kejadian. Selain itu, rekomendasi perbaikan prosedur keamanan telah diajukan kepada Kementerian Pertahanan, termasuk pemasangan CCTV di seluruh zona internal dan pembuatan protokol audit berkala.
Dengan demikian, kasus penyiraman air keras ini tidak hanya menyoroti satu aksi kriminal, melainkan membuka perdebatan lebih luas tentang transparansi, akuntabilitas, dan standar keamanan di lembaga intelijen negara. Pemeriksaan mendalam diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi yang memegang peranan strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.
