123Berita – 06 Mei 2026 | Jakarta, 5 Mei 2024 – Tiga eksekutif senior PT Blueray Cargo resmi didakwa karena diduga terlibat dalam praktik suap Bea Cukai senilai sekitar Rp 63,1 miliar. Penangkapan ini merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti dugaan gratifikasi kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memuluskan proses clearance barang impor.
Berbagai dokumen yang disita menguatkan dugaan adanya aliran dana melalui rekening pribadi para eksekutif, serta transfer ke rekening bank luar negeri yang diduga dipakai sebagai saluran penyamaran. Total nilai suap yang terungkap mencapai Rp 63,1 miliar, angka yang menempatkan kasus ini di antara kasus korupsi terbesar di sektor logistik selama lima tahun terakhir.
Berikut adalah poin-poin utama yang dijadikan dasar dakwaan:
- Memberikan gratifikasi kepada pejabat bea cukai dalam bentuk uang tunai dan transfer bank.
- Melakukan perjanjian tertulis dengan pihak bea cukai untuk memfasilitasi pemrosesan dokumen kepabeanan secara tidak sah.
- Menutup-nutupi aliran dana melalui jaringan perusahaan afiliasi untuk menghindari deteksi.
Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa para terdakwa dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 20 tahun serta denda hingga lima kali lipat nilai suap yang terlibat. Selain itu, aset-aset yang diduga merupakan hasil kejahatan akan disita dan disumbangkan ke negara.
Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi fokus penyelidikan belum diumumkan secara lengkap, namun beberapa nama telah dipanggil sebagai saksi. Kementerian Keuangan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka berkomitmen menindak tegas praktik suap Bea Cukai demi menjaga integritas sistem perpajakan dan kepabeanan.
Reaksi publik pun tidak kalah tajam. Lembaga anti-korupsi dan organisasi masyarakat sipil menilai kasus ini sebagai contoh nyata kebutuhan reformasi struktural di lembaga kepabeanan. Sejumlah pakar ekonomi menambahkan bahwa korupsi di bidang logistik dapat menambah biaya import, menurunkan daya saing produk domestik, serta menghambat arus perdagangan internasional.
PT Blueray Cargo melalui juru bicaranya menyatakan bahwa perusahaan akan kooperatif dalam proses hukum dan menegaskan bahwa tidak ada kebijakan internal yang mendukung praktik suap Bea Cukai. Perusahaan juga berjanji melakukan audit internal serta memperkuat mekanisme kepatuhan untuk mencegah kejadian serupa.
Kasus ini menambah panjang daftar penyelidikan KPK terhadap perusahaan logistik dan perdagangan yang diduga melakukan gratifikasi kepada pejabat publik. Menurut data KPK, sejak 2020 telah terdapat lebih dari 150 kasus suap Bea Cukai dengan total nilai kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan memproses persidangan pertama pada pertengahan Juni 2024. Selama proses hukum berlangsung, para terdakwa tetap berada dalam tahanan, sementara tim pembela berusaha mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan syarat. Keputusan hakim akan sangat menentukan langkah selanjutnya bagi PT Blueray Cargo serta upaya pemberantasan korupsi di sektor bea cukai.
Kasus suap Bea Cukai ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku industri untuk meningkatkan transparansi dan mengadopsi standar etika yang lebih ketat. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal serta mempercepat reformasi birokrasi guna meminimalisir celah yang dapat dimanfaatkan untuk gratifikasi.
Dengan tuntutan hukum yang semakin tegas, diharapkan praktik suap di lingkungan Bea Cukai dapat berkurang secara signifikan, sehingga iklim investasi dan perdagangan Indonesia menjadi lebih bersih dan kompetitif.
