123Berita – 07 April 2026 | Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan kembali urgensi percepatan pembangunan layanan kapal roll‑on roll‑off (Ro‑Ro) antara Pelabuhan Dumai, Riau, dan Pelabuhan Melaka, Malaysia. Dalam rapat kerja yang digelar pekan lalu, para wakil rakyat menyoroti potensi strategis jalur lintas selat ini sebagai katalisator utama untuk menggaet wisatawan ASEAN, memperkuat sektor industri maritim, serta menstimulus investasi di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya.
Para anggota komisi, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII, Bapak Irwan Jaya, menekankan bahwa proyek Ro‑Ro Dumai‑Melaka bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan bagian integral dari agenda nasional untuk meningkatkan konektivitas regional. “Kita harus memanfaatkan posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalur perdagangan dunia. Ro‑Ro Dumai‑Melaka dapat menjadi pintu gerbang ekonomi maritim sekaligus destinasi wisata lintas batas,” ujar Irwan Jaya.
Rapat tersebut juga meninjau progres teknis proyek yang telah memasuki fase akhir perencanaan detail. Selama tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia melalui PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan mitra Malaysia, Port Klang Authority, telah menyelesaikan studi kelayakan, perizinan lingkungan, serta perancangan terminal Ro‑Ro. Namun, para wakil DPR menilai bahwa proses pengadaan dana dan penyelesaian kontrak konstruksi masih mengalami penundaan akibat birokrasi yang berlapis.
Berikut beberapa poin utama yang disepakati dalam pertemuan:
- Penguatan koordinasi lintas kementerian: Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi harus menyusun mekanisme kerja terpadu untuk mempercepat alur perizinan.
- Peningkatan alokasi anggaran: DPR berjanji akan mempercepat pencairan dana alokasi khusus (DAK) dan anggaran pembangunan (APBN) khusus untuk infrastruktur pelabuhan dan terminal Ro‑Ro.
- Skema insentif bagi investor: Penyediaan fasilitas fiskal, seperti pembebasan bea masuk bagi peralatan terminal, serta penyederhanaan prosedur izin usaha bagi investor asing.
- Pengembangan ekowisata di sekitar pelabuhan: Pemerintah daerah diminta menyusun rencana pengembangan kawasan wisata bahari yang terintegrasi dengan layanan Ro‑Ro, termasuk pulau-pulau kecil di Selat Malaka.
- Monitoring dan evaluasi berkala: Pembentukan tim khusus yang melaporkan progres setiap tiga bulan kepada DPR.
Para wakil juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta. “Kita tidak dapat menyelesaikan proyek ini sendiri. Kemitraan publik‑swasta (PPP) harus dimaksimalkan, khususnya dalam hal pembiayaan, teknologi, dan manajemen operasional,” kata Anggota Komisi VII, Rina Marhaeni. Ia menambahkan bahwa kehadiran operator Ro‑Ro ternama seperti Indo‑Marine dan Trans‑Maritime dapat mempercepat peluncuran layanan komersial.
Pengembangan Ro‑Ro Dumai‑Melaka juga diharapkan dapat mengurangi beban transportasi darat yang selama ini menjadi kendala utama bagi arus barang dan penumpang di wilayah Sumatera. Dengan memindahkan sebagian besar logistik ke jalur laut, diharapkan terjadi penurunan tingkat kemacetan di jalur Trans‑Sumatra, serta pengurangan emisi karbon yang selaras dengan komitmen Indonesia pada perjanjian Paris.
Selain manfaat ekonomi, proyek ini memiliki nilai strategis dalam konteks keamanan maritim. Jalur Ro‑Ro dapat menjadi basis operasi patroli bersama Indonesia‑Malaysia, memperkuat pengawasan perairan Selat Malaka yang selama ini rawan penyelundupan dan kejahatan lintas batas.
Dalam sesi tanya‑jawab, sejumlah anggota DPR menyoroti tantangan teknis, terutama terkait kedalaman laut di titik lintas dan kebutuhan pengerukan yang signifikan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bapak Arif Hidayat, menyatakan bahwa studi geoteknik telah memberikan rekomendasi penggunaan kapal tugboat berkapasitas tinggi serta teknologi dredging modern untuk mengatasi masalah kedalaman.
Selanjutnya, DPR menuntut agar pemerintah provinsi Riau dan Sumatera Barat menyusun kebijakan pendukung, termasuk penyediaan lahan bagi pengembangan zona industri maritim di sekitar Dumai serta pelibatan komunitas lokal dalam program pelatihan keterampilan maritim.
Dengan dukungan politik yang kuat dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta, para legislator yakin bahwa layanan Ro‑Ro Dumai‑Melaka dapat beroperasi pada akhir tahun 2027. Jika tercapai, Indonesia akan memiliki satu lagi jalur transportasi lintas negara yang dapat bersaing dengan rute feri tradisional, sekaligus meningkatkan daya tarik wisatawan ASEAN yang semakin mencari pengalaman lintas budaya yang cepat, aman, dan terjangkau.
Secara keseluruhan, percepatan proyek Ro‑Ro Dumai‑Melaka dipandang sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi maritim, memperkuat integrasi ASEAN, dan menstimulasi pertumbuhan sektor pariwisata serta investasi di wilayah barat Indonesia. Keberhasilan implementasinya akan menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia 2025 sebagai negara kepulauan dengan jaringan transportasi laut yang handal.
