123Berita – 08 April 2026 | Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan bahwa ruang untuk menurunkan suku bunga acuan semakin menyempit pasca terjadinya eskalasi konflik militer antara Iran dan sekutunya di Timur Tengah. Kenaikan tajam harga minyak mentah serta lonjakan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat menjadi faktor utama yang memperberat beban kebijakan moneter di Indonesia.
Perang yang bermula dari serangan udara di wilayah perbatasan Iran mengakibatkan pasokan minyak global terancam. Harga Brent, yang menjadi acuan utama bagi pasar dunia, melambung lebih dari 15 persen dalam hitungan minggu. Kenaikan harga energi ini langsung berdampak pada inflasi impor, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil dari luar negeri. Pada kuartal terakhir, indeks harga konsumen (IHK) tercatat berada di atas target 2,5 persen yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, pasar keuangan global mengalami tekanan akibat meningkatnya yield obligasi Treasury AS. Investor internasional beralih ke aset berbunga tinggi di Amerika, menurunkan permintaan terhadap surat berharga berisiko lebih tinggi termasuk obligasi pemerintah Indonesia. Kenaikan yield Treasury 10‑tahun dari sekitar 3,2% menjadi lebih dari 4,5% dalam beberapa minggu terakhir menambah biaya pembiayaan bagi pemerintah dan sektor swasta Indonesia.
BI, yang selama beberapa tahun terakhir berhasil menurunkan suku bunga acuan dari 6,75% pada 2022 menjadi 5,75% pada akhir 2023, kini menghadapi dilema. Penurunan suku bunga biasanya dipakai untuk meredam pertumbuhan ekonomi yang melambat, namun kondisi eksternal yang tidak menentu menuntut kebijakan yang lebih berhati-hati. “Kami terus memantau perkembangan geopolitik dan dinamika pasar internasional. Keputusan penurunan suku bunga tidak dapat dipisahkan dari konteks inflasi yang masih berada di atas target dan tekanan pada nilai tukar rupiah,” ujar Kepala Departemen Kebijakan Moneter BI, Yusril Djalal, dalam sebuah pertemuan internal.
Berikut beberapa faktor kunci yang mempersempit ruang gerak BI:
- Lonjakan harga minyak: Kenaikan harga energi menambah beban biaya produksi dan transportasi, yang pada gilirannya menekan daya beli konsumen.
- Kenaikan yield obligasi AS: Menyebabkan aliran modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, serta meningkatkan biaya pinjaman luar negeri.
- Fluktuasi nilai tukar rupiah: Rupiah melemah terhadap dolar AS, memperburuk beban impor dan menambah tekanan inflasi.
- Ketidakpastian geopolitik: Konflik di Timur Tengah menambah risiko sistemik yang dapat memicu shock eksternal pada pasar keuangan.
Analisis internal BI menunjukkan bahwa jika inflasi tetap berada di atas 4 persen dalam tiga kuartal ke depan, penurunan suku bunga akan berisiko menurunkan kredibilitas target inflasi. Sebaliknya, jika harga minyak stabil atau turun, serta yield Treasury kembali ke level yang lebih moderat, BI dapat mempertimbangkan pelonggaran moneter secara bertahap.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan BI saat ini lebih condong ke arah “watchful waiting”. Mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar sebelum mengambil langkah penurunan suku bunga. “Kondisi global yang tidak pasti menuntut kebijakan moneter yang responsif namun tidak gegabah. BI harus menyeimbangkan antara mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dan menjaga inflasi tetap terkendali,” ujar Dr. Andi Prasetyo, ekonom senior di sebuah lembaga riset kebijakan.
Sementara itu, sektor riil di Indonesia menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Penjualan mobil turun 8 persen YoY pada kuartal terakhir, sementara indeks produksi manufaktur mengalami penurunan sebesar 2,3 persen. Perekonomian yang masih berupaya pulih dari dampak pandemi COVID‑19 membutuhkan stimulus yang hati‑hati, namun tidak boleh mengorbankan stabilitas harga.
Bank Indonesia juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan otoritas fiskal. Pemerintah diperkirakan akan menyesuaikan belanja publik dan subsidi energi guna meredam dampak kenaikan harga minyak. Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mengurangi tekanan inflasi, memberikan ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga di masa mendatang.
Dalam jangka menengah, BI tetap menargetkan inflasi pada kisaran 2,5‑4,5 persen. Namun, target ini bersifat fleksibel mengingat adanya faktor eksternal yang sulit diprediksi. Dengan volatilitas pasar obligasi global dan harga energi yang belum stabil, BI menegaskan bahwa keputusan kebijakan moneter akan tetap berbasis data dan analisis mendalam.
Kesimpulannya, konflik Iran‑Timur Tengah menambah kompleksitas lanskap ekonomi global yang secara langsung memengaruhi kebijakan suku bunga di Indonesia. Meskipun ada tekanan inflasi dan nilai tukar, Bank Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dan menjaga stabilitas harga. Ruang untuk penurunan suku bunga memang semakin terbatas, namun kebijakan yang fleksibel dan koordinasi lintas sektor tetap menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.
