123Berita – 04 April 2026 | Presiden Bangladesh, Sheikh Hasina, mengumumkan serangkaian langkah darurat untuk menahan lonjakan konsumsi listrik yang dipicu oleh krisis energi global. Kebijakan terbaru menurunkan jam operasional kantor pemerintah dan toko ritel, serta melarang penggunaan lampu hias berukuran besar pada acara pernikahan. Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap peningkatan tarif listrik yang dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah, di mana pasokan gas alam dan minyak dunia mengalami fluktuasi signifikan.
Pengurangan jam kerja berlaku secara nasional, dengan batas waktu masuk kantor publik dimajukan menjadi pukul 08.00 dan penutupan kantor pada pukul 15.00, dibandingkan sebelumnya yang berakhir pada pukul 17.00. Sektor swasta juga diminta menyesuaikan jam operasionalnya, khususnya toko-toko ritel, supermarket, dan pusat perbelanjaan, yang kini diwajibkan menutup lebih awal pada hari kerja. Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian ini bersifat sementara, namun akan dievaluasi secara berkala sesuai dinamika pasokan energi.
Selain pembatasan jam kerja, regulasi baru melarang penggunaan lampu hias, lampu sorot, dan dekorasi berkilau pada pesta pernikahan yang mengonsumsi daya listrik tinggi. Penyedia jasa pernikahan diharuskan mengganti peralatan pencahayaan konvensional dengan alternatif LED hemat energi atau mengurangi intensitas pencahayaan secara signifikan. Batasan ini tidak hanya berlaku di kota-kota besar seperti Dhaka, melainkan juga di wilayah provinsi, mengingat tradisi pernikahan yang megah tersebar luas di seluruh negeri.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari program “Energi Hemat 2024” yang diluncurkan pemerintah Bangladesh pada awal tahun ini. Program ini mencakup audit energi pada gedung-gedung publik, promosi penggunaan peralatan listrik berlabel energi tinggi, serta insentif pajak bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Menurut data Kementerian Energi, konsumsi listrik nasional meningkat sekitar 12 persen pada kuartal pertama 2024, didorong oleh pertumbuhan industri manufaktur dan peningkatan penggunaan perangkat elektronik rumah tangga.
Ketegangan di Timur Tengah, khususnya konflik yang berkepanjangan di antara negara-negara produsen minyak, telah mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia hingga lebih dari 15 persen dalam tiga bulan terakhir. Bangladesh, yang mengandalkan impor bahan bakar fosil sebesar 70 persen, merasakan dampak langsung pada biaya produksi listrik nasional. Pemerintah menegaskan bahwa tanpa langkah penghematan yang tegas, beban tarif listrik dapat melambungkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian warga menyambut baik upaya pemerintah dalam mengendalikan beban energi, terutama di sektor rumah tangga yang merasakan tekanan tagihan listrik meningkat. Namun, kalangan pebisnis mengeluhkan potensi penurunan produktivitas akibat jam kerja yang lebih singkat. Di sisi lain, industri pernikahan — yang menjadi salah satu penyumbang pendapatan signifikan bagi sektor jasa — menilai bahwa pembatasan dekorasi dapat memengaruhi kreativitas dan nilai jual paket pernikahan.
Untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kebutuhan penghematan, pemerintah menawarkan subsidi khusus bagi penyedia layanan pernikahan yang beralih ke peralatan pencahayaan LED dan sistem audio-visual berdaya rendah. Selain itu, kementerian terkait membuka jalur bantuan kredit lunak bagi usaha kecil menengah yang ingin mengupgrade peralatan listrik mereka menjadi lebih efisien. Kebijakan ini diharapkan dapat meredam dampak negatif pada industri pernikahan sekaligus tetap mencapai target pengurangan konsumsi energi nasional.
Secara keseluruhan, strategi Bangladesh mencerminkan upaya proaktif menghadapi krisis energi global dengan mengoptimalkan pola kerja dan budaya sosial. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau situasi energi, memperkuat jaringan listrik domestik, serta memperluas penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya. Jika berhasil, kebijakan ini dapat menjadi model bagi negara-negara berkembang lain yang juga tertekan oleh fluktuasi harga energi internasional.
Kesimpulannya, pengurangan jam kerja dan pembatasan dekorasi pernikahan merupakan langkah strategis Bangladesh dalam menghemat energi di tengah ketidakpastian pasokan minyak dunia. Meskipun menimbulkan tantangan bagi sektor ekonomi tertentu, kebijakan ini didukung oleh paket insentif dan program subsidi yang dirancang untuk meminimalkan dampak sosial. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian, adaptasi industri, serta kesadaran kolektif masyarakat dalam mengurangi konsumsi listrik secara berkelanjutan.
