123Berita – 23 April 2026 | Aqsa Working Group (AWG), sebuah lembaga yang mengadvokasi hak‑asasi Palestina, mengeluarkan pernyataan keras menuding Zionis Israel telah memanfaatkan Rumah Sakit Indonesia (RSI) di wilayah Gaza sebagai sarana propaganda militer. Dalam pernyataan yang disampaikan pada hari Rabu, AWG menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma kemanusiaan, tetapi juga menyalahgunakan fasilitas kesehatan yang didirikan oleh Indonesia demi kepentingan politik dan militer.
RSI di Gaza dibangun dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia pada tahun 2022, sebagai bagian dari upaya kemanusiaan untuk memberikan layanan kesehatan bagi warga Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan. Rumah sakit tersebut menjadi simbol solidaritas Indonesia dengan rakyat Palestina, sekaligus menjadi satu‑satunya fasilitas medis modern yang dapat diakses di area yang sangat terbatas.
Namun, menurut AWG, Israel telah mengirimkan tim militer ke dalam kompleks rumah sakit tersebut untuk mengambil gambar dan video yang kemudian disebarkan melalui media internasional. Gambar‑gambar tersebut menampilkan pasukan Israel yang berada di sekitar bangunan rumah sakit, lengkap dengan kendaraan lapis baja dan senjata berat, seolah‑olah menegaskan kehadiran militer di zona yang seharusnya dilindungi sebagai zona aman.
AWG menilai bahwa aksi tersebut merupakan bentuk propaganda yang bertujuan menimbulkan persepsi bahwa rumah sakit tersebut mendukung atau melindungi kegiatan militer Israel. “Kami menolak keras segala upaya yang mengubah ruang kesehatan menjadi panggung propaganda,” ujar ketua AWG, Ahmad Fadli, dalam konferensi pers virtual. “Penggunaan RSI oleh Zionis Israel jelas melanggar Konvensi Jenewa dan menodai upaya bantuan kemanusiaan yang telah diberikan Indonesia kepada Palestina.”
- RSI di Gaza dibangun dengan dana dan tenaga medis Indonesia.
- Israel mengirimkan pasukan militer ke dalam area rumah sakit untuk mengambil rekaman.
- AWG mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional.
- Indonesia berjanji akan menindak lanjuti kasus ini melalui jalur diplomatik.
Pernyataan tersebut juga menyoroti dampak psikologis bagi tenaga medis dan pasien yang berada di dalam rumah sakit. Dokter dan perawat yang bekerja di RSI melaporkan rasa takut dan cemas karena kehadiran pasukan bersenjata di dekat tempat mereka memberikan perawatan. “Kami datang untuk menyelamatkan nyawa, bukan menjadi bagian dari pertarungan politik,” kata seorang dokter muda yang memilih untuk tetap anonim demi keamanan pribadi.
Selain itu, AWG menuntut agar komunitas internasional, khususnya PBB, melakukan penyelidikan independen terkait pelanggaran ini. Organisasi tersebut mengajak negara‑negara donor, termasuk Indonesia, untuk meninjau kembali kebijakan bantuan mereka jika tidak ada jaminan keamanan bagi fasilitas medis yang mereka dukung.
Indonesia, sebagai negara donor utama RSI, menyatakan keprihatinannya atas laporan tersebut. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, menegaskan bahwa Indonesia akan mengajukan protes resmi kepada pemerintah Israel dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang merusak citra rumah sakit kemanusiaan.
Selanjutnya, pemerintah Indonesia berencana mengirim delegasi khusus ke Gaza untuk memverifikasi kondisi di lapangan. Delegasi tersebut akan berkoordinasi dengan otoritas kesehatan Palestina, organisasi non‑pemerintah, serta perwakilan internasional untuk memastikan bahwa RSI dapat kembali beroperasi tanpa intervensi militer.
Kasus ini menambah panjang daftar tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang diajukan terhadap Israel dalam konflik yang terus berlarut. Sejumlah LSM internasional, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, juga menyoroti penggunaan fasilitas kesehatan sebagai alat propaganda dan menuntut sanksi lebih tegas.
Di sisi lain, pemerintah Israel membantah tuduhan tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Israel, Jonathan Conricus, menyatakan bahwa keberadaan pasukan di sekitar RSI hanyalah untuk melindungi warga sipil dari serangan roket yang diluncurkan dari wilayah sekitarnya. “Kami tidak memiliki niat untuk mengganggu layanan medis. Keamanan warga sipil menjadi prioritas utama kami,” ujarnya.
Namun, AWG menegaskan bahwa alasan keamanan tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengakses dan mengeksploitasi rumah sakit. “Tidak ada alasan yang dapat membenarkan penyalahgunaan ruang kesehatan,” pungkas Ahmad Fadli. “Kami menyerukan kepada seluruh dunia untuk menuntut Israel menghentikan praktik ini dan menghormati zona aman yang telah disepakati secara internasional.”
Dengan meningkatnya tekanan internasional, kasus penggunaan RSI oleh Zionis Israel menjadi sorotan utama dalam perdebatan tentang perlindungan fasilitas medis di zona konflik. Ke depan, langkah diplomatik Indonesia dan dukungan komunitas global akan menjadi faktor kunci dalam menegakkan prinsip kemanusiaan dan memastikan bahwa rumah sakit tetap menjadi tempat penyelamatan nyawa, bukan arena propaganda.
