123Berita – 06 April 2026 | Jakarta, 6 April 2026 – Dalam sebuah pernyataan yang menyoroti dinamika kepemilikan aset negara, Ara menegaskan bahwa pengambilan alih lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang kini berada di bawah penguasaan pihak lain memerlukan keberanian politik yang tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Maruarar Sirait, seorang pakar kebijakan publik yang dikenal kritis terhadap penyalahgunaan aset negara.
Sirait menegaskan bahwa penegakan aturan atas aset negara tidak dapat hanya mengandalkan prosedur birokrasi formal; ia menuntut sikap tegas dan berani dari para pemangku kebijakan. “Kita harus memiliki nyali untuk mengembalikan aset publik yang telah disalahgunakan atau diperebutkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang,” ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan di kantor pusat KAI.
Masalah lahan KAI telah menjadi sorotan publik selama beberapa tahun terakhir. Sejumlah wilayah strategis yang dimiliki oleh KAI, termasuk lahan di kawasan perkotaan dan wilayah industri, dikabarkan telah dioperasikan atau dimanfaatkan oleh entitas swasta tanpa prosedur yang transparan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legalitas penggunaan tanah tersebut serta potensi kerugian bagi negara.
- Latifasi aset publik: Data internal KAI mengindikasikan bahwa lebih dari 15% total lahan milik perusahaan berada dalam status pemakaian tidak resmi.
- Kerugian ekonomi: Estimasi nilai ekonomis lahan yang tidak dikelola secara optimal mencapai ratusan miliar rupiah.
- Dampak sosial: Komunitas lokal seringkali kehilangan akses ke fasilitas publik karena lahan tersebut dialihfungsikan tanpa konsultasi.
Sirait menambahkan bahwa keberanian yang dimaksud bukan sekadar keputusan politik yang berani, melainkan langkah konkret yang dapat menegakkan supremasi hukum. “Jika pemerintah tidak mampu melindungi aset negara, maka kepercayaan publik akan menurun, dan potensi investasi asing dapat terancam,” tegasnya.
Berbagai pihak menanggapi pernyataan tersebut dengan beragam pandangan. Di satu sisi, sejumlah anggota parlemen mendukung inisiatif Ara, menilai bahwa langkah pengambilalihan kembali lahan KAI akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, perwakilan dari kelompok bisnis yang mengelola beberapa lahan tersebut mengklaim bahwa mereka telah melakukan investasi signifikan dalam pengembangan infrastruktur, sehingga memerlukan jaminan keamanan kepemilikan.
Dalam konteks kebijakan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi yang memperkuat pengawasan atas aset negara, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Negara. Namun, implementasinya seringkali terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi yang bersinggungan.
Untuk mengatasi tantangan ini, Sirait mengusulkan serangkaian langkah strategis:
- Mengadakan audit independen terhadap seluruh lahan KAI yang teridentifikasi berada di luar kontrol resmi.
- Mengintegrasikan data geospasial dengan sistem informasi manajemen aset negara untuk memudahkan pemantauan real‑time.
- Mengembangkan mekanisme kompensasi yang adil bagi pihak yang sahih menginvestasikan dana pada lahan yang dipertanyakan, sekaligus menegakkan sanksi bagi pelanggar.
- Memperkuat kapasitas lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menindaklanjuti temuan audit.
Langkah‑langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih transparan, di mana aset negara tidak lagi menjadi arena perebutan kepentingan pribadi atau kelompok. Sirait menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran media dalam mengedukasi publik tentang nilai strategis aset negara.
Sejumlah analis ekonomi menilai bahwa pengembalian kontrol atas lahan KAI dapat membuka peluang baru bagi pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih terintegrasi. Dengan lahan yang kembali berada di tangan KAI, pemerintah dapat merencanakan proyek rel kereta cepat, stasiun intermodal, atau kawasan industri berbasis logistik yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, tantangan politik tetap menjadi penghalang utama. Beberapa anggota DPR yang memiliki kepentingan bisnis di sektor properti mengkritik usulan pengambilalihan sebagai bentuk intervensi berlebihan pemerintah. Mereka berargumen bahwa pasar bebas seharusnya menentukan penggunaan lahan, bukan intervensi administratif.
Dalam menanggapi kritik tersebut, Sirait menegaskan bahwa kebijakan publik tidak dapat diabaikan demi kepentingan segelintir elit. “Kepentingan rakyat dan negara harus menjadi prioritas utama. Bila lahan publik disalahgunakan, maka hak rakyat atas pelayanan publik, seperti transportasi yang aman dan terjangkau, akan tergerus,” ujarnya.
Kesimpulannya, pernyataan Ara yang menyoroti kebutuhan akan keberanian politik dalam mengembalikan lahan KAI ke kontrol negara menandai titik balik dalam debat mengenai pengelolaan aset publik. Dengan dukungan audit independen, integrasi data, serta komitmen lembaga pengawas, Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki tata kelola aset negara, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis infrastruktur yang berkelanjutan.
