123Berita – 04 April 2026 | Pemerintah Indonesia tengah menghadapi proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 yang diperkirakan melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) bila tidak ada kebijakan tambahan. Di tengah tekanan fiskal, dua kebijakan yang kembali diperbincangkan adalah kerja dari rumah (Work From Home/WFH) dan Masa Bekerja Ganda (MBG) yang diusulkan untuk diterapkan selama lima hari kerja dalam seminggu. Apakah kombinasi keduanya mampu menahan laju defisit yang mengembang? Berikut perhitungan dan implikasinya.
WFH telah menjadi norma selama pandemi COVID-19, memberikan fleksibilitas bagi pekerja dan mengurangi kebutuhan infrastruktur kantor. Sementara itu, MBG merupakan konsep di mana sektor publik dan swasta mengoptimalkan jam kerja produktif melalui penyesuaian jadwal kerja, biasanya dengan menggeser hari libur atau menambah shift. Pemerintah berargumen bahwa penerapan WFH dan MBG secara bersamaan dapat menurunkan beban pengeluaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya menurunkan kebutuhan pembiayaan defisit.
Asumsi Dasar Perhitungan
- GDP Indonesia tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 15.000 triliun.
- Defisit APBN saat ini diperkirakan 3,2% dari GDP tanpa intervensi, setara dengan Rp 480 triliun.
- Penghematan biaya operasional pemerintah melalui WFH diperkirakan mencapai 5% dari total belanja operasional, yaitu sekitar Rp 25 triliun per tahun.
- MBG yang diterapkan lima hari kerja dapat menambah produktivitas nasional sebesar 1,2% dan mengurangi biaya lembur serta overtime sebesar 2% dari total belanja non‑defisit, yakni sekitar Rp 15 triliun.
Dengan menggabungkan kedua penghematan, total potensi pengurangan beban fiskal mencapai Rp 40 triliun. Bila dikonversi ke persentase GDP, angka ini setara dengan 0,27% dari PDB. Dampak tersebut, meski tidak mengeliminasi seluruh defisit, dapat menurunkan rasio defisit menjadi sekitar 2,93% dari GDP.
| Komponen | Nilai Awal (Rp Triliun) | Penghematan (Rp Triliun) | Nilai Akhir (Rp Triliun) |
|---|---|---|---|
| Total Defisit (3,2% GDP) | 480 | – | 480 |
| Penghematan WFH (5% belanja operasional) | – | 25 | 455 |
| Penghematan MBG (2% belanja non‑defisit) | – | 15 | 440 |
Setelah memperhitungkan kedua kebijakan, defisit terproyeksi turun menjadi Rp 440 triliun, atau sekitar 2,93% dari GDP. Meskipun angka ini masih berada di atas batas aman 2,5% yang dijadikan patokan Kementerian Keuangan, penurunan sebesar 0,27 poin persentase dapat memberi ruang lebih leluasa bagi pemerintah untuk menambah belanja prioritas, seperti infrastruktur dan program kesejahteraan sosial.
Implikasi terhadap Pekerja dan Sektor
Pengurangan beban fiskal melalui WFH dan MBG tidak serta merta bersifat gratis. Bagi pekerja, penerapan WFH selama lima hari kerja menuntut kesiapan infrastruktur digital, akses internet yang stabil, serta adaptasi budaya kerja yang baru. Sektor teknologi informasi diperkirakan akan mendapat manfaat tambahan, sementara sektor real estate komersial dapat mengalami penurunan permintaan ruang kantor.
Di sisi lain, MBG menuntut koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan jadwal produksi, distribusi, dan layanan publik. Perusahaan manufaktur yang mengadopsi shift tambahan berpotensi meningkatkan output, namun harus menyiapkan mekanisme pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja yang ketat.
Resiko dan Tantangan
Beberapa risiko perlu diwaspadai. Pertama, efektivitas penghematan biaya operasional tergantung pada seberapa cepat pemerintah dapat menurunkan penggunaan gedung, listrik, dan layanan kebersihan. Kedua, peningkatan produktivitas melalui MBG dapat terhambat oleh keterbatasan tenaga kerja terampil dan resistensi budaya kerja tradisional. Ketiga, tanpa kebijakan pendukung seperti subsidi broadband dan pelatihan digital, manfaat WFH dapat terdistorsi dan menambah kesenjangan antara pekerja perkotaan dan pedesaan.
Selain itu, meskipun penghematan dapat mengurangi defisit, faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, nilai tukar rupiah, dan kondisi geopolitik global tetap berpengaruh signifikan terhadap pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak dan dividen BUMN.
Analisis Kebijakan Lanjutan
Untuk menambah efek positif, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan pelengkap, seperti:
- Peningkatan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan WFH secara permanen.
- Program pelatihan digital nasional guna meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi model kerja jarak jauh.
- Pembentukan regulasi standar MBG yang mengatur jam kerja, upah lembur, dan jaminan keselamatan kerja.
- Pengembangan infrastruktur broadband di daerah terpencil untuk memastikan kesetaraan akses.
Gabungan kebijakan utama (WFH dan MBG) dengan langkah pendukung ini berpotensi menurunkan defisit hingga mendekati 2,5% GDP, sebuah target yang lebih realistis mengingat dinamika ekonomi global.
Kesimpulannya, meskipun kerja dari rumah dan Masa Bekerja Ganda lima hari tidak dapat menutup seluruh kesenjangan fiskal APBN 2026, mereka memberikan kontribusi signifikan dalam menekan defisit. Penghematan sebesar Rp 40 triliun dapat menurunkan rasio defisit dari 3,2% menjadi sekitar 2,93% dari GDP, memberi ruang manuver kebijakan tambahan. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, koordinasi lintas sektor, serta dukungan regulasi yang memadai. Jika digabungkan dengan kebijakan fiskal lain, WFH dan MBG berpotensi menjadi salah satu pilar strategis dalam menjaga stabilitas keuangan negara menjelang akhir dekade ini.
