123Berita – 07 April 2026 | Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya peran importir kedelai dalam menjaga kestabilan harga pangan, khususnya tempe, yang menjadi makanan pokok bagi jutaan rumah tangga di Indonesia. Dalam sebuah pernyataan resmi, Amran meminta para pelaku usaha impor kedelai untuk tidak menaikkan harga, meski pasar global tengah bergejolak akibat tekanan inflasi dan dinamika pasokan.
“Kita harus melindungi konsumen, terutama kelas menengah ke bawah, dengan memastikan kedelai tetap terjangkau,” ujar Amran di kantor Kementerian Pertanian, Senin (5/4/2026). “Jika harga kedelai naik, otomatis biaya produksi tempe juga akan meningkat, yang pada gilirannya dapat menambah beban hidup masyarakat.”
Permintaan tersebut muncul di tengah kekhawatiran pemerintah akan potensi inflasi pangan yang dipicu oleh naiknya harga komoditas impor. Kedelian, sebagai salah satu bahan baku utama tempe, memiliki peranan strategis dalam rantai pasokan pangan nasional. Bersamaan dengan beras, kedelai termasuk dalam daftar pangan strategis yang harus dijaga ketersediaannya.
Amran menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menstabilkan pasokan dan harga kedelai. Di antaranya, peningkatan cadangan strategis kedelai di gudang-gudang pemerintah, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih erat antara kementerian, asosiasi importir, dan pelaku industri pengolahan kedelai.
“Kami tidak menutup pintu untuk penyesuaian harga yang wajar, namun kami menolak praktek spekulasi yang dapat merugikan konsumen,” tambahnya. “Kita harus bersikap proaktif, bukan reaktif, dalam mengatasi fluktuasi pasar.”
Para importir kedelai, yang sebagian besar berasal dari negara-negara produsen utama seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina, diharapkan dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka tanpa menambah beban biaya pada konsumen akhir. Amran menekankan pentingnya transparansi harga serta kepatuhan pada regulasi harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pengamat ekonomi, Dr. Rini Hartati, menilai bahwa permintaan Amran bersifat realistis mengingat tingkat ketergantungan Indonesia pada impor kedelai mencapai sekitar 80 persen. “Jika importir menaikkan harga secara signifikan, dampaknya tidak hanya pada produsen tempe, tetapi juga pada sektor makanan olahan lain yang menggunakan kedelai, seperti susu kedelai dan kecap,” ujarnya.
Namun, tidak semua pihak setuju dengan permintaan tersebut. Beberapa importir mengingatkan bahwa harga kedelai di pasar dunia dipengaruhi oleh faktor-faktor luar negeri seperti cuaca ekstrem, kebijakan tarif, serta nilai tukar mata uang. “Kami memahami tekanan harga di dalam negeri, tetapi kami juga harus menanggung biaya logistik, asuransi, dan fluktuasi nilai tukar,” kata salah satu perwakilan asosiasi importir kedelai.
Menanggapi hal itu, Amran mengusulkan pembentukan forum dialog bulanan antara pemerintah dan importir untuk membahas perkembangan pasar global serta langkah-langkah mitigasi bersama. “Dialog terbuka adalah kunci. Kami siap membantu dengan insentif fiskal atau kebijakan non-tarif yang dapat meredam tekanan harga,” jelasnya.
Pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan meningkatkan produksi kedelai dalam negeri melalui program revitalisasi lahan pertanian, bantuan bibit unggul, dan subsidi pupuk. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dalam jangka panjang.
Selain itu, Kementerian Pertanian berencana meluncurkan kampanye edukasi konsumen tentang pentingnya diversifikasi sumber protein, termasuk mengonsumsi alternatif nabati selain tempe, guna mengurangi tekanan pada satu komoditas tertentu.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menahan laju inflasi pangan, yang pada kuartal pertama tahun ini sudah menunjukkan kenaikan harga konsumen sebesar 2,1 persen, menurut data Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini sebagian dipicu oleh lonjakan harga bahan baku impor, termasuk kedelai.
Dalam penutupnya, Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan stabilitas harga pangan. “Kita harus bersatu, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen, untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Dengan pendekatan kolaboratif antara regulator, importir, dan produsen, diharapkan tempe tetap terjangkau di pasar tradisional maupun modern, menjaga tradisi kuliner Indonesia sekaligus mengurangi beban ekonomi rumah tangga di tengah tantangan inflasi global.
