123Berita – 10 April 2026 | Wakil Menteri Sosial (Wamensos) melakukan serangkaian pertemuan intensif dengan dua kepala daerah, Bupati Pemalang (Jawa Tengah) dan Bupati Maluku Tenggara (Maluku), guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program kebijakan sosial strategis pemerintah. Kedua pertemuan itu menyoroti tiga pilar utama: pengembangan Sekolah Rakyat, program pemberdayaan masyarakat, serta pemutakhiran Data Terpadu Sektor Sosial (DTSEN). Dialog yang berlangsung dalam suasana konstruktif ini menandai komitmen bersama untuk mempercepat transformasi layanan sosial di wilayah masing‑masing.
Program Sekolah Rakyat, yang menjadi fokus utama pembicaraan, dirancang untuk menjembatani kesenjangan pendidikan di daerah terpencil. Melalui inisiatif ini, pemerintah berupaya menyediakan fasilitas belajar yang terjangkau, memanfaatkan tenaga pengajar lokal, serta mengintegrasikan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Di Pemalang, rencana tersebut mencakup pendirian lima unit Sekolah Rakyat di desa‑desa yang selama ini belum memiliki akses pendidikan formal, sementara di Maluku Tenggara, fokusnya tertuju pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berbasis kompetensi.
Pemberdayaan masyarakat menjadi agenda kedua yang dibahas secara mendalam. Wamensos menekankan pentingnya skema ekonomi kreatif, pelatihan keterampilan, serta pendirian koperasi berbasis komunitas sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi. Bupati Pemalang mengusulkan program “Bum Desa” yang mengintegrasikan pertanian berkelanjutan dengan pemasaran digital, sedangkan Bupati Maluku Tenggara menyoroti potensi pariwisata berbasis budaya sebagai sarana peningkatan pendapatan rumah tangga. Kedua kepala daerah sepakat untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi pelatihan wirausaha dan pendampingan teknis selama dua tahun ke depan.
Aspek teknis yang tidak kalah penting adalah pemutakhiran Data Terpadu Sektor Sosial (DTSEN). Sistem ini berfungsi sebagai basis data terpusat yang memuat informasi tentang kesejahteraan sosial, kependudukan, serta program bantuan pemerintah. Wamensos menggarisbawahi perlunya pembaruan data yang akurat dan real‑time untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial, terutama di masa pandemi dan bencana alam. Bupati Pemalang menyiapkan tim lapangan untuk melakukan verifikasi data di tingkat desa, sementara Bupati Maluku Tenggara berjanji meningkatkan kemampuan teknologi informasi pada Badan Penyelenggara Sosial setempat.
Dalam sambutannya, Wamensos menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan adalah kunci keberhasilan kebijakan sosial. “Kami tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menyediakan sumber daya dan pendampingan teknis agar program‑program tersebut dapat berjalan dengan efektif di lapangan,” ujar Wamensos. Kedua bupati menanggapi dengan antusias, menambahkan bahwa dukungan penuh dari pemerintah pusat akan mempercepat realisasi target pembangunan sosial yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Implikasi dari pertemuan ini terasa luas, mulai dari peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil, penurunan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan, hingga peningkatan akurasi data sosial yang dapat mengurangi kebocoran anggaran. Dengan mengintegrasikan kebijakan pusat dan kebutuhan lokal, diharapkan tercipta model replikasi yang dapat diadopsi oleh provinsi lain yang memiliki tantangan serupa.
- Pengembangan Sekolah Rakyat: 5 unit baru di Pemalang, peningkatan kualitas guru di Maluku Tenggara.
- Pemberdayaan Masyarakat: Program Bum Desa, pelatihan wirausaha, pendirian koperasi.
- Pembaruan DTSEN: Verifikasi data desa, peningkatan kapasitas TI pada Badan Penyelenggara Sosial.
- Anggaran khusus: Alokasi dana selama dua tahun untuk pelatihan dan pendampingan teknis.
- Monitoring dan evaluasi: Tim gabungan pusat‑daerah akan melakukan review triwulanan.
Secara keseluruhan, koordinasi antara Wamensos dengan Bupati Pemalang dan Bupati Maluku Tenggara menandai langkah strategis dalam memperkuat jaringan pelayanan sosial di tingkat daerah. Dengan sinergi kebijakan, sumber daya, dan komitmen bersama, program Sekolah Rakyat, pemberdayaan masyarakat, serta pembaruan DTSEN diharapkan dapat menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan warga, sekaligus menjadi contoh keberhasilan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.
