123Berita – 10 April 2026 | Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menegaskan posisinya mengenai krisis di Selat Hormuz dengan mengeluarkan ultimatum kepada sekutu NATO. Menurut laporan terbaru, Trump menuntut negara-negara anggota aliansi tersebut untuk mengirim kapal perang dalam hitungan hari guna memastikan lalulintas maritim kembali terbuka setelah ketegangan meningkat akibat konflik antara Iran dan sekutunya.
Pengumuman tersebut muncul di tengah situasi yang semakin memanas di kawasan Teluk Persia. Sejak serangan balasan Iran terhadap instalasi minyak di Teluk pada awal pekan ini, kapal-kapal komersial mengalami penundaan signifikan, menimbulkan kekhawatiran akan gangguan pasokan energi global. Trump menilai bahwa penutupan atau pembatasan akses ke Selat Hormuz dapat berdampak besar pada pasar minyak dunia, yang pada gilirannya memengaruhi ekonomi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, Trump menekankan bahwa NATO memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga kebebasan navigasi di perairan internasional. “Kami memberi waktu beberapa hari kepada sekutu NATO untuk menyiapkan kapal perang mereka. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat jelas,” kata Trump dengan tegas. Ia menambahkan bahwa langkah cepat diperlukan untuk mencegah Iran memanfaatkan situasi demi kepentingan politiknya.
Para pejabat NATO, termasuk Menteri Luar Negeri Belanda Mark Rutte, mengonfirmasi bahwa diskusi intensif sedang berlangsung di tingkat tinggi. Rutte menyatakan bahwa aliansi sedang menilai opsi penempatan armada di Selat Hormuz, namun menekankan pentingnya koordinasi dengan Amerika Serikat serta kepatuhan terhadap prinsip hukum internasional.
Sejumlah negara anggota NATO, seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, diperkirakan tengah menyiapkan kapal perang mereka untuk operasi cepat. Menurut sumber yang familiar dengan rencana tersebut, armada yang mungkin dikerahkan meliputi kapal perusak, fregat, serta kapal pendukung logistik yang siap mengamankan jalur pelayaran. Pengiriman tersebut diharapkan dapat terjadi dalam tiga hingga lima hari ke depan, tergantung pada kesiapan masing-masing negara.
Namun, keputusan tersebut tidak lepas dari kontroversi internal di antara anggota NATO. Beberapa anggota, terutama negara-negara Eropa Barat, mengungkapkan keprihatinan tentang eskalasi militer yang dapat memperburuk situasi. Mereka menekankan perlunya diplomasi intensif dengan Iran dan menolak penggunaan kekuatan militer sebagai solusi utama. Sebaliknya, negara-negara Baltik dan Turki menunjukkan dukungan kuat terhadap tindakan tegas Amerika Serikat.
Pengamat militer menilai bahwa penempatan kapal perang NATO di Selat Hormuz akan meningkatkan tekanan pada Iran, namun juga berpotensi memicu konfrontasi langsung antara angkatan laut kedua belah pihak. “Kehadiran armada NATO dapat berfungsi sebagai pencegah, tetapi sekaligus meningkatkan risiko insiden tak terduga,” ujar Dr. Andreas Müller, pakar keamanan internasional di Universitas Hamburg. “Jika Iran memandang kehadiran kapal perang sebagai ancaman, mereka dapat melancarkan aksi balasan yang lebih agresif.”
Di sisi lain, Iran menolak semua bentuk intervensi militer asing di wilayahnya. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Iran menuduh Amerika Serikat dan sekutunya memanfaatkan krisis energi untuk menekan Tehran secara politik. “Kami menolak segala bentuk pemaksaan dan siap melindungi kedaulatan kami,” tegas pernyataan tersebut.
Situasi ekonomi juga menjadi sorotan utama. Harga minyak mentah Brent melambung di atas $90 per barel setelah laporan penutupan sebagian jalur pelayaran. Para analis memperingatkan bahwa gangguan berkelanjutan di Selat Hormuz dapat menambah tekanan inflasi global, terutama pada negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi.
Dalam upaya meredakan ketegangan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. “Dialog harus menjadi prioritas utama. Kita tidak dapat membiarkan konflik ini meluas menjadi perang terbuka,” ujar António Guterres dalam sebuah konferensi pers virtual.
Sejumlah organisasi non-pemerintah juga mengeluarkan pernyataan serupa, menyerukan penarikan pasukan dan penegakan hak asasi manusia di kawasan tersebut. Mereka menekankan pentingnya menegakkan hukum laut internasional serta melindungi hak penumpang kapal komersial.
Dengan tekanan yang semakin besar dari pihak Amerika Serikat dan sekutunya, keputusan NATO dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu utama arah perkembangan situasi di Selat Hormuz. Apakah aliansi tersebut akan mengirim kapal perang sesuai permintaan Trump atau memilih jalur diplomasi, keputusan tersebut akan berdampak pada stabilitas geopolitik dan ekonomi global.
Kesimpulannya, ultimatum Trump menyoroti ketegangan yang memuncak antara Amerika Serikat, sekutu NATO, dan Iran mengenai kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Penempatan kapal perang NATO dapat menjadi faktor penentu dalam menurunkan risiko blokade, namun juga meningkatkan potensi konfrontasi militer. Dialog dan diplomasi tetap menjadi kunci utama untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
