123Berita – 07 April 2026 | Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmen penuh untuk memperkuat peran perempuan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Melalui rangkaian program stimulus yang dirancang secara terpadu, pemerintah berupaya memberikan dukungan mulai dari pelatihan teknis hingga akses permodalan, dengan tujuan utama meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan kesejahteraan keluarga di seluruh wilayah Banten.
Program stimulus tersebut mencakup beberapa pilar strategis, antara lain:
- Pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan digital dan manajemen usaha.
- Fasilitas permodalan dengan bunga rendah dan jaminan pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik perempuan.
- Mentoring dan pendampingan bisnis oleh para praktisi sukses serta akademisi.
- Jaringan pemasaran melalui platform e‑commerce regional dan pameran produk lokal.
- Penguatan lembaga keuangan mikro yang khusus melayani wirausahawan perempuan.
Gubernur Banten, Wahidin Halim, dalam sambutan resmi peluncuran program menekankan bahwa “kemandirian ekonomi perempuan bukan sekadar slogan, melainkan fondasi pembangunan yang inklusif. Dengan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya, kita membuka peluang bagi perempuan untuk berinovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga“.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perempuan menyumbang sekitar 30 persen dari total tenaga kerja di Banten, namun kontribusi mereka dalam sektor formal masih terbilang rendah. Peningkatan partisipasi perempuan dalam wirausaha diproyeksikan dapat menambah PDB daerah hingga 2,5 persen dalam jangka lima tahun, sekaligus menurunkan angka kemiskinan keluarga perempuan secara signifikan.
Implementasi program dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama, yang dimulai pada kuartal pertama 2024, berfokus pada identifikasi calon wirausaha perempuan melalui survei door‑to‑door dan kolaborasi dengan desa‑desa. Fase kedua, yang dijadwalkan pada pertengahan 2024, melaksanakan serangkaian workshop intensif dan penyaluran modal awal. Fase ketiga, pada akhir 2024, menitikberatkan pada pendampingan pasca‑peluncuran usaha, evaluasi kinerja, serta penyesuaian kebijakan berbasis hasil lapangan.
Pemerintah Banten juga menggandeng beberapa lembaga keuangan, termasuk Bank BPD Banten, Bank Syariah Indonesia, dan koperasi simpan pinjam lokal, untuk menyediakan paket kredit khusus perempuan dengan tenor fleksibel hingga 10 tahun. Di samping itu, organisasi non‑pemerintah seperti KADIN Banten dan Yayasan Kesejahteraan Perempuan berperan sebagai mitra pendamping dalam penyuluhan dan pembinaan kapasitas.
Beberapa contoh usaha yang telah merasakan manfaat awal program meliputi produksi makanan olahan berbasis bahan baku lokal di Serang, usaha kerajinan anyaman bambu di Tangerang, serta platform layanan digital untuk pendidikan anak di Cilegon. Para pengusaha ini melaporkan peningkatan omzet rata-rata sebesar 35 persen setelah mendapatkan pelatihan pemasaran digital dan akses modal.
Dengan rangkaian kebijakan yang komprehensif ini, Pemerintah Provinsi Banten berharap dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan wirausaha perempuan secara berkelanjutan. Keberhasilan program tidak hanya akan memperkuat posisi ekonomi perempuan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga, peningkatan pendapatan daerah, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.
