123Berita – 01 Agustus 2026 | Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena modus operandi tindak pidana tersebut semakin modern dan canggih. Willy menegaskan bahwa revisi UU TPPO sangat penting untuk mengatasi tantangan baru dalam pemberantasan TPPO.
UU TPPO saat ini masih menggunakan definisi dan ketentuan yang sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi untuk memperbarui definisi dan ketentuan tersebut sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan modus operandi tindak pidana TPPO yang semakin modern.
Beberapa contoh modus operandi TPPO yang modern antara lain adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti media sosial dan aplikasi online, untuk merekrut dan mengontrol korban. Selain itu, pelaku TPPO juga menggunakan berbagai macam cara untuk menyembunyikan identitas dan kegiatan mereka.
Willy menegaskan bahwa revisi UU TPPO harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan modus operandi tindak pidana TPPO yang semakin modern. Ia juga menekankan bahwa revisi UU TPPO harus dilakukan dengan cepat dan efektif agar dapat mengatasi tantangan baru dalam pemberantasan TPPO.
Di samping itu, Willy juga menekankan bahwa pemberantasan TPPO memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Ia menyarankan bahwa pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO dan memberikan dukungan kepada korban TPPO.
Dalam rangka pemberantasan TPPO, Willy juga menekankan bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menginvestigasi dan menangani kasus TPPO. Ia menyarankan bahwa pemerintah harus memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada aparat penegak hukum agar dapat menghadapi tantangan baru dalam pemberantasan TPPO.
Terakhir, Willy menegaskan bahwa pemberantasan TPPO memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Ia menekankan bahwa pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan baru dalam pemberantasan TPPO dan memberikan perlindungan yang efektif kepada korban TPPO.
Revisi UU TPPO yang dilakukan dengan cepat dan efektif dapat membantu mengatasi tantangan baru dalam pemberantasan TPPO. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemberantasan TPPO dapat dilakukan dengan lebih efektif dan korban TPPO dapat dilindungi dengan lebih baik.
