123Berita – 04 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru-baru ini menyoroti kontribusi signifikan Muhammadiyah dalam memperbarui tradisi halalbihalal, sebuah perayaan yang biasanya diadakan menjelang hari raya Idul Fitri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara yang mempertemukan tokoh-tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan pejabat daerah di Kediri, kota kelahiran Gubernur. Menurut Pramono, inisiatif Muhammadiyah tidak hanya menjawab kebutuhan zaman, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Halalbihalal, yang secara harfiah berarti “membuka pintu halal”, merupakan tradisi lama yang mengajak keluarga, kerabat, dan tetangga untuk berbagi makanan serta mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, praktik tersebut mulai mengalami tantangan, antara lain terkait kepadatan jadwal, keterbatasan sumber daya, serta perubahan pola konsumsi masyarakat urban. Di sinilah Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, mengambil peran aktif dengan memperkenalkan konsep modernisasi dalam pelaksanaan halalbihalal.
Modernisasi yang dimaksud mencakup beberapa aspek. Pertama, penggunaan teknologi digital untuk mengatur undangan, mengkoordinasikan logistik, dan mengelola dana. Melalui aplikasi khusus, panitia halalbihalal dapat mengirimkan undangan secara elektronik, memantau konfirmasi kehadiran, serta menyebarkan informasi mengenai menu dan protokol kesehatan. Kedua, penyesuaian menu dengan memperhatikan kebutuhan gizi dan preferensi diet yang beragam, termasuk pilihan makanan vegetarian, halal, serta rendah gula. Ketiga, implementasi protokol kebersihan dan kesehatan yang ketat, terutama pasca-pandemi COVID-19, meliputi penyediaan hand sanitizer, pengaturan tempat duduk yang memperhatikan jarak, serta prosedur pembersihan yang intensif.
Pramono menegaskan bahwa inovasi tersebut selaras dengan semangat Muhammadiyah yang selalu mengedepankan rasionalitas dan kemajuan dalam praktik keagamaan. “Muhammadiyah tidak sekadar melestarikan tradisi, melainkan mengadaptasinya agar relevan dengan realitas kehidupan modern. Ini adalah contoh nyata bagaimana lembaga keagamaan dapat menjadi agen perubahan positif,” ujarnya dalam sambutan.
Di Kediri, pelaksanaan modernisasi halalbihalal oleh Muhammadiyah telah diujicobakan dalam beberapa pertemuan komunitas lokal. Salah satu contoh yang berhasil adalah acara halalbihalal yang diadakan di Masjid Al-Hasan, dimana panitia menggunakan aplikasi “Halalbihalal.id” untuk mengelola registrasi peserta. Lebih dari 300 keluarga terdaftar, dan seluruh proses berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Selain itu, menu yang disajikan mencakup pilihan nasi kotak, sayur asam, serta lauk pauk berbasis tempe dan tahu, yang disiapkan secara higienis dan disajikan dalam porsi yang memadai.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan aktif pemerintah daerah Kediri. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat bekerja sama dengan perwakilan Muhammadiyah untuk menyediakan fasilitas publik, seperti lapangan serbaguna dan ruang pertemuan yang memenuhi standar keamanan. Selain itu, pihak berwenang turut mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan, memastikan tidak ada penyebaran virus di tengah kerumunan.
Dalam konteks yang lebih luas, modernisasi halalbihalal dapat menjadi model bagi organisasi keagamaan lain di Indonesia. Dengan mengintegrasikan teknologi, memperhatikan kesehatan, dan menyesuaikan pola konsumsi, tradisi keagamaan dapat tetap hidup dan relevan tanpa mengorbankan nilai-nilai inti. Pramono menambahkan, “Kita harus melihat tradisi sebagai aset yang dinamis, bukan sebagai beban yang statis. Jika dikelola dengan bijak, tradisi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan generasi lama dan baru.”
Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang hadir juga memberikan pandangan positif terhadap langkah tersebut. Seorang ustaz dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa penggunaan aplikasi digital tidak mengurangi keabsahan niat baik dalam halalbihalal, melainkan memperluas jangkauan dan meningkatkan transparansi. Sementara itu, seorang aktivis sosial menyoroti pentingnya menu yang sehat dan ramah lingkungan, mengingat dampak produksi makanan terhadap perubahan iklim.
Namun, tidak semua pihak menyambut baik perubahan ini tanpa pertimbangan. Beberapa kelompok konservatif mengkhawatirkan bahwa modernisasi dapat mengikis nilai-nilai keotentikan tradisi. Mereka menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara inovasi dan penghormatan terhadap adat. Pramono menanggapi dengan menegaskan bahwa dialog terbuka antara semua pihak sangat penting untuk menemukan titik temu yang memuaskan.
Secara keseluruhan, pernyataan Gubernur Pramono Anung menandai langkah penting dalam mengakui peran aktif Muhammadiyah dalam mengadaptasi tradisi keagamaan di era digital. Upaya modernisasi halalbihalal yang telah diuji coba di Kediri menjadi bukti konkret bahwa tradisi dapat bertransformasi tanpa kehilangan makna spiritualnya. Dengan dukungan pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, serta komitmen organisasi keagamaan, diharapkan praktik halalbihalal yang lebih modern dapat diadopsi secara luas di seluruh Indonesia, menjadikan momen Idul Fitri lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, modernisasi halalbihalal oleh Muhammadiyah menunjukkan sinergi antara tradisi dan inovasi, memperkuat ikatan sosial serta menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Upaya ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kebersihan, tetapi juga membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat lebih aktif dalam pelestarian nilai-nilai keagamaan. Dengan terus mengoptimalkan teknologi dan mengedepankan kesehatan, diharapkan tradisi halalbihalal akan tetap menjadi momentum penting dalam mempererat persaudaraan umat Islam di Indonesia.
