123Berita – 08 April 2026 | Kontroversi seputar ijazah Presiden Joko Widodo kembali mengemuka setelah kuasa hukum mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Abdul Haji Talaohu, secara terbuka menilai video yang dipublikasikan oleh aktivis Rismon Sianipar mencurigakan dan berpotensi dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).
Video tersebut menampilkan narasi yang menuduh Jokowi memiliki ijazah palsu dan mengaitkannya dengan sejumlah pernyataan yang dianggap menyesatkan. Rismon Sianipar mempublikasikannya di platform media sosial dengan harapan dapat memicu perdebatan publik mengenai integritas akademik sang Presiden.
Abdul Haji Talaohu menanggapi dengan menegaskan bahwa ia telah mengajukan laporan resmi ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran berita hoaks. Dalam pernyataannya, pengacara tersebut menekankan bahwa video tersebut tidak hanya mengandung unsur fitnah, namun juga dapat menimbulkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi Presiden dan institusi negara.
Rismon Sianipar, yang dikenal sebagai aktivis anti‑korupsi, membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa video itu merupakan hasil kerja tim produksi independen yang mengandalkan footage publik dan wawancara. “Kami tidak menggunakan AI, melainkan metode jurnalistik investigatif konvensional,” kata Sianipar.
Laporan polisi yang diajukan meliputi tiga poin utama:
- Pencemaran nama baik terhadap Presiden Republik Indonesia.
- Fitnah dengan menyebarkan informasi yang tidak terbukti kebenarannya.
- Penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan keresahan publik.
Reaksi netizen terbagi antara yang mendukung pengacara JK dan yang menilai langkah hukum tersebut berlebihan. Beberapa pengguna media sosial mengkritik penggunaan proses hukum untuk membungkam kritik, sementara yang lain menilai bahwa tindakan tersebut perlu untuk melindungi integritas institusi negara.
Pakar hukum media menilai bahwa laporan polisi memiliki dasar yang kuat mengingat Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur sanksi bagi penyebaran konten yang menyesatkan. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya verifikasi objektif sebelum mengajukan tuntutan pidana.
Isu ijazah Jokowi bukan kali pertama menjadi sorotan publik. Sejak awal masa jabatan, terdapat sejumlah pertanyaan mengenai keabsahan dokumen akademik sang Presiden, meski tidak ada bukti konkret yang terbukti melanggar hukum. Kontroversi ini muncul kembali ketika munculnya video yang dipertanyakan keasliannya.
Kasus serupa pernah melibatkan pejabat lain, misalnya ketika mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menghadapi tuduhan manipulasi data akademik yang kemudian terbukti tidak berdasar. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran bagi para aktivis dan pejabat publik mengenai pentingnya verifikasi faktual sebelum publikasi.
Dampak politik dari polemik ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas kepemimpinan. Jika video tersebut terbukti palsu, maka pihak yang menyebarkannya dapat menghadapi konsekuensi hukum yang berat, sementara jika terbukti sah, maka reputasi Presiden Jokowi dapat terancam.
Pihak kepolisian masih dalam proses penyelidikan, termasuk analisis forensik digital terhadap video dan jejak metadata. Sementara itu, tim hukum Presiden menyiapkan strategi komunikasi untuk menanggapi isu ini secara proaktif.
Kesimpulannya, polemik ijazah Jokowi kembali menyoroti dinamika hubungan antara kebebasan berekspresi, tanggung jawab media, dan perlindungan hukum terhadap pencemaran nama baik. Dengan proses hukum yang sedang berjalan, publik diharapkan dapat menunggu hasil verifikasi resmi sebelum mengambil kesimpulan akhir.
