123Berita – 05 April 2026 | JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajukan usulan penambahan anggaran negara tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun. Dana tambahan tersebut diarahkan khusus untuk memperkuat kualitas pendidikan agama di seluruh Indonesia, mencakup peningkatan sarana, kompetensi tenaga pengajar, serta penyediaan kurikulum berbasis teknologi.
Usulan ini muncul dalam rapat koordinasi Kementerian Agama bersama jajaran pejabat terkait, di mana Menag menekankan pentingnya alokasi fiskal yang signifikan untuk sektor pendidikan agama. Menurutnya, pendidikan agama tidak hanya berperan dalam pembentukan karakter bangsa, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menciptakan toleransi dan keberagaman yang harmonis.
Berikut poin-poin utama yang menjadi fokus penggunaan tambahan anggaran tersebut:
- Peningkatan Infrastruktur Sekolah Islam: Pengadaan dan renovasi gedung madrasah serta pesantren, dilengkapi dengan fasilitas laboratorium, perpustakaan digital, dan ruang multimedia.
- Pengembangan Kurikulum Berbasis Teknologi: Penyusunan materi ajar yang terintegrasi dengan platform e‑learning, termasuk aplikasi mobile untuk pembelajaran mandiri.
- Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Pengajar: Program peningkatan kompetensi guru agama melalui workshop, sertifikasi nasional, dan beasiswa studi lanjutan.
- Penyediaan Bahan Ajar dan Alat Peraga: Distribusi buku teks, modul interaktif, serta peralatan praktikum yang mendukung pembelajaran kontekstual.
- Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Implementasi sistem data berbasis GIS untuk memantau capaian kualitas pendidikan agama di tiap provinsi.
Menag menambahkan bahwa alokasi dana sebesar Rp24,8 triliun ini mencakup periode empat tahun ke depan, dengan target realisasi pada anggaran tahun 2026. Ia menegaskan bahwa investasi pada pendidikan agama harus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berpendidikan tinggi.
Para ahli ekonomi menilai usulan tersebut sebagai langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan agama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dr. Ahmad Fauzi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menyatakan, “Penambahan anggaran sebesar itu dapat menstimulasi pertumbuhan sektor pendidikan agama yang selama ini masih terabaikan dalam alokasi APBN. Jika dikelola dengan transparan, dana tersebut dapat menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan indeks literasi keagamaan nasional.”
Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil menyoroti pentingnya pengawasan independen dalam penyaluran dana. Lembaga Transparansi Indonesia (TPI) mengusulkan pembentukan komite lintas sektoral yang melibatkan perwakilan akademisi, LSM, dan pemerintah daerah untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Pengajuan tambahan anggaran ini juga menjadi sorotan parlemen. Ketua Komisi XI DPR RI, Syarief Hasan, menyampaikan bahwa DPR akan melakukan telaah menyeluruh terhadap proposal Menag sebelum memberikan persetujuan. “Kami akan menilai sejauh mana rencana alokasi tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan agama serta memastikan tidak terjadi duplikasi dengan program kementerian lain,” ujar Syarief.
Sementara itu, sejumlah provinsi, terutama di wilayah Timur Indonesia, menyambut baik inisiatif tersebut. Gubernur Papua, Lukas Enembe, menegaskan bahwa dukungan finansial ini akan mempercepat pembangunan sarana belajar di daerah terpencil, yang selama ini masih minim fasilitas.
Dalam konteks kebijakan fiskal nasional, penambahan anggaran Rp24,8 triliun menempati posisi signifikan, mengingat total APBN tahun 2026 diproyeksikan berada di kisaran Rp6.500 triliun. Artinya, alokasi ini menyumbang hampir 0,38% dari total anggaran negara. Meski persentase tampak kecil, dampaknya dapat dirasakan secara luas dalam peningkatan standar pendidikan agama.
Berikut rangkuman estimasi alokasi anggaran menurut sumber Kementerian Agama:
| Komponen | Alokasi (Triliun Rp) |
|---|---|
| Infrastruktur Madrasah dan Pesantren | 9,5 |
| Pengembangan Kurikulum Digital | 4,2 |
| Pelatihan Tenaga Pengajar | 3,6 |
| Bahan Ajar dan Alat Peraga | 2,9 |
| Monitoring & Evaluasi | 4,6 |
Menag Nasaruddin menutup presentasinya dengan harapan bahwa tambahan anggaran ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan agama, tetapi juga memperkokoh fondasi moral bangsa dalam menghadapi tantangan global. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan dana tersebut.
Jika usulan ini disetujui, implementasinya akan dimulai pada awal tahun anggaran 2026, dengan target penyerapan penuh dana dalam tiga tahun pertama. Pemerintah berjanji akan mengeluarkan laporan periodik mengenai progres penggunaan anggaran, serta membuka akses data publik untuk meningkatkan transparansi.
Secara keseluruhan, penambahan anggaran Rp24,8 triliun untuk pendidikan agama diharapkan menjadi katalisator utama dalam menciptakan generasi muda yang berpendidikan, berkarakter, dan berkeimanan kuat, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang diusung pemerintah Indonesia.
