123Berita – 05 April 2026 | Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengeluarkan pernyataan tegas pada hari Rabu, 3 April 2024, untuk menepis segala tuduhan bahwa ia pernah mendanai atau memberikan dukungan finansial kepada Roy Suryo serta pihak-pihak lain yang menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pemalsuan ijazah. JK menegaskan bahwa tidak ada transaksi uang, sumbangan, ataupun bentuk bantuan material apapun yang mengalir dari kantong pribadinya kepada kelompok yang mengusung gerakan “goyang ijazah“.
Dalam pernyataannya, JK menyoroti fakta bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Ia menolak semua spekulasi yang menyebutkan bahwa ia menjadi sumber dana bagi gerakan yang mengkritik latar belakang pendidikan Jokowi. “Tidak ada satupun catatan pembayaran, tidak ada bukti transfer, tidak ada dokumen yang menunjukkan saya menyalurkan dana kepada Roy Suryo atau organisasi yang mengusung isu tersebut,” ujar JK dengan nada tegas namun tetap profesional.
JK menambahkan bahwa selama menjabat sebagai Wakil Presiden, ia selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam semua aktivitasnya, termasuk dalam urusan keuangan pribadi. “Saya selalu menjaga jarak yang jelas antara urusan pribadi dan kepentingan publik. Tuduhan semacam ini tidak hanya menodai nama baik saya, tetapi juga dapat menimbulkan kerusuhan politik yang tidak perlu,” tegasnya.
Selanjutnya, JK menyinggung peran media dalam memperbesar spekulasi tersebut. Ia mengkritik pemberitaan yang tidak selalu mengedepankan verifikasi faktual, melainkan lebih condong pada sensasi. “Media harus lebih bertanggung jawab dalam menyiarkan informasi, terutama yang dapat menggerogoti stabilitas politik negara. Kami menuntut agar semua pihak, termasuk media, menahan diri dari penyebaran rumor yang tidak berdasar,” ujar JK.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai apakah ada interaksi pribadi antara JK dan Roy Suryo di luar konteks resmi, JK menyatakan bahwa pertemuan keduanya terbatas pada acara‑acara resmi yang diatur oleh protokol negara. “Setiap pertemuan yang terjadi adalah dalam kerangka kerja resmi, tidak ada ruang bagi pembicaraan pribadi yang menyentuh masalah keuangan atau pendanaan gerakan politik,” jelasnya.
Dalam penutupnya, JK menekankan pentingnya menjaga integritas institusi negara serta menghormati proses demokrasi. Ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk aktivis, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk tidak terjebak dalam provokasi yang dapat memecah belah bangsa. “Kita harus tetap bersatu dalam memajukan Indonesia, bukan terperangkap dalam perseteruan yang tidak produktif,” tutupnya.
Sejumlah tokoh politik dan analis menanggapi pernyataan JK dengan beragam sudut pandang. Beberapa mengapresiasi keberanian JK untuk meluruskan fakta, sementara yang lain menilai pernyataan tersebut masih perlu dibuktikan secara independen. Namun, satu hal yang disepakati secara luas adalah bahwa proses klarifikasi harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan bukti, bukan hanya sekadar pernyataan lisan.
Kasus ini menambah daftar kontroversi politik yang terus mengemuka menjelang pemilihan umum 2029, di mana dinamika antar tokoh politik lama dan baru menjadi sorotan utama publik. Meskipun demikian, JK menegaskan komitmennya untuk tetap fokus pada agenda pembangunan nasional, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.
Kesimpulannya, JK secara resmi menolak semua tuduhan tentang pendanaan gerakan “goyang ijazah” yang menargetkan Presiden Jokowi. Ia menuntut klarifikasi faktual dan menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa serta integritas institusi publik. Pengawasan dan penyelidikan independen diharapkan dapat mengakhiri spekulasi yang selama ini mengganggu stabilitas politik Indonesia.
