123Berita – 04 April 2026 | Parlemen Myanmar pada Jumat, 3 April 2024, secara resmi mengangkat Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer yang memimpin kudeta pada Februari 2021, menjadi Presiden negara. Pemilihan ini terjadi di dalam gedung parlemen yang masih dikelola oleh militer, menandai transisi institusional yang dipandang oleh banyak pengamat sebagai upaya legitimasi lebih lanjut atas rezim otoriter yang telah memegang kekuasaan selama tiga setengah tahun.
Keputusan tersebut diambil melalui proses pemungutan suara di antara anggota parlemen yang sebagian besar merupakan wakil dari Partai Militer Union Solidarity and Development Party (USDP) serta sejumlah wakil militer yang secara otomatis duduk di Dewan Nasional karena konstitusi 2008. Dalam rapat yang berlangsung secara tertutup, Min Aung Hlaing menerima mayoritas suara, menegaskan bahwa ia akan melanjutkan agenda “stabilitas nasional” dan “pembangunan ekonomi” yang dijanjikan sejak kudeta.
Pengangkatan Jenderal Min Aung Hlaing ke jabatan tertinggi negara menimbulkan spektrum reaksi yang tajam, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Di dalam Myanmar, kelompok-kelompok oposisi dan jaringan perlawanan bersenjata, termasuk National Unity Government (NUG), menolak sahnya proses tersebut dan menegaskan bahwa pemilihan ini tidak mencerminkan kehendak rakyat. Sementara itu, aktivis hak asasi manusia melaporkan peningkatan penindasan terhadap jurnalis, aktivis, dan warga sipil yang menentang rezim militer.
- Ribuan demonstran yang menuntut pemulihan pemerintahan sipil kembali dilarang berkumpul.
- Penangkapan massal terhadap tokoh oposisi dilaporkan meningkat sejak pengumuman hasil pemilihan.
- Media independen mengalami pemblokiran akses internet dan penyensoran konten.
Di tingkat global, keputusan ini menuai kecaman keras dari negara-negara Barat dan organisasi internasional. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk menolak pengakuan resmi terhadap kepemimpinan militer dan menyerukan dialog inklusif yang melibatkan semua pihak, termasuk kelompok etnis minoritas yang telah lama terpinggirkan. Sanksi ekonomi tambahan dipertimbangkan, khususnya terhadap sektor energi dan keuangan yang menjadi sumber utama pendapatan pemerintah militer.
Namun, beberapa negara regional, seperti Rusia dan Tiongkok, mengadopsi sikap yang lebih berhati-hati. Kedua negara tersebut menekankan pentingnya kedaulatan Myanmar dan menolak intervensi luar, sambil terus mempertahankan hubungan ekonomi dan militer yang strategis dengan junta. Dalam pernyataan resmi, mereka menyoroti kebutuhan untuk menjaga stabilitas kawasan dan menghindari eskalasi konflik.
Implikasi jangka panjang dari pengangkatan Min Aung Hlaing sebagai presiden masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, militer berharap dengan menempatkan pemimpin tertinggi di posisi politik resmi dapat memperkuat legitimasi domestik dan membuka pintu bagi negosiasi ulang dengan kelompok perlawanan. Di sisi lain, tekanan internasional yang semakin intensif dapat memperparah isolasi ekonomi Myanmar, memperburuk kondisi kemanusiaan, dan memperdalam keretakan sosial yang sudah lama terjadi.
Sejumlah analis geopolitik menilai bahwa langkah ini mencerminkan strategi jangka panjang junta untuk mengkonsolidasikan kekuasaan melalui institusi formal, bukan sekadar pemerintahan militer terbuka. Dengan menggabungkan peran militer dan sipil dalam satu figur, junta berupaya menutup celah legitimasinya di mata publik domestik, sambil menyiapkan diri menghadapi potensi sanksi internasional.
Kesimpulannya, terpilihnya Jenderal Min Aung Hlaing sebagai Presiden Myanmar menandai babak baru dalam dinamika politik negara tersebut. Meskipun pemerintah militer berusaha memproyeksikan citra stabilitas dan pembangunan, respons keras dari masyarakat sipil, oposisi politik, dan komunitas internasional menegaskan bahwa perjuangan untuk kembali ke demokrasi masih jauh dari selesai. Situasi ini menuntut pemantauan terus-menerus dari pihak-pihak terkait guna memastikan bahwa hak asasi manusia dan prinsip demokrasi tidak sepenuhnya terkubur di bawah tirai otoritarianisme militer.
