123Berita – 26 April 2026 | Jakarta, 25 April 2026 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melakukan kunjungan kerja (kunker) ke provinsi Lampung pada pekan ini. Dalam rangkaian agenda tersebut, Gus Ipul menekankan dua prioritas utama: pemutakhiran Data Terpadu Sensus Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang harus tepat sasaran. Kedua hal ini dianggap krusial untuk meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial, terutama di daerah yang masih menghadapi tantangan ekonomi pasca‑pandemi.
Sesampainya di Lampung, Gus Ipul bertemu dengan Gubernur, pejabat daerah, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan sosial. Dalam diskusi terbuka, Menteri Sosial menyoroti pentingnya data yang akurat sebagai dasar penetapan penerima bantuan. “Tanpa data yang bersih dan terintegrasi, kita berisiko memberikan bantuan kepada pihak yang tidak berhak, sementara yang membutuhkan tetap teraba,” ujar Gus Ipul.
Pemutakhiran DTSEN menjadi agenda inti. DTSEN, yang merupakan basis data terpadu mengenai kondisi ekonomi dan sosial penduduk, diharapkan dapat menyerap informasi terbaru dari sensus penduduk, survei rumah tangga, serta data administratif lainnya. Gus Ipul menegaskan bahwa proses pembaruan data harus melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan Gus Ipul terkait pemutakhiran DTSEN:
- Integrasi data: Menggabungkan data sensus, survei, serta basis data kependudukan dalam satu platform yang mudah diakses.
- Validasi berkelanjutan: Membentuk tim verifikasi di tingkat provinsi dan kabupaten untuk memastikan keakuratan data secara periodik.
- Penggunaan teknologi GIS: Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis untuk memetakan daerah‑daerah rawan kemiskinan secara real time.
- Pelatihan aparat: Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas lapangan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data.
Sementara itu, terkait bansos, Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak boleh sekadar bersifat konsumeristik, melainkan harus berfokus pada peningkatan daya beli, kesehatan, dan pendidikan penerima. “Bansos yang tepat sasaran akan mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin, memperkuat ketahanan sosial, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.
Dalam kunjungan ke salah satu desa di Kabupaten Lampung Tengah, Gus Ipul meninjau pelaksanaan program Kartu Prakerja dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2024. Ia mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang mengoptimalkan data DTSEN untuk menyeleksi penerima BLT. Namun, Gus Ipul juga mencatat adanya kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil dan masih adanya kasus duplikasi data penerima.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Menteri Sosial mengusulkan tiga langkah strategis:
- Peningkatan infrastruktur digital: Memperluas jaringan internet desa dan menyediakan perangkat tablet bagi petugas verifikasi.
- Kolaborasi dengan sektor swasta: Menggandeng perusahaan telekomunikasi dan fintech untuk mempercepat proses verifikasi data secara online.
- Pengawasan independen: Membentuk tim audit independen yang melaporkan hasil verifikasi secara transparan kepada publik.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya sosialisasi program kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus memahami kriteria penerima bantuan dan cara mengajukan permohonan secara resmi. “Keterbukaan informasi akan meminimalisir praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Menteri Sosial.
Di akhir kunjungan, Gus Ipul menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat sinergi dalam pembaruan DTSEN dan penyaluran bansos. Nota tersebut mencakup komitmen bersama dalam penyediaan data real‑time, pelatihan sumber daya manusia, serta evaluasi berkala selama satu tahun ke depan.
Secara keseluruhan, kunjungan kerja Gus Ipul ke Lampung menegaskan kembali agenda pemerintah pusat dalam mengoptimalkan data kependudukan sebagai landasan kebijakan sosial. Upaya pemutakhiran DTSEN dan penyaluran bansos yang tepat sasaran diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warga Lampung, tetapi juga menjadi contoh bagi provinsi lain dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dengan koordinasi yang kuat antara kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat, harapan akan terwujudnya program sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak signifikan semakin besar.
