123Berita – 10 April 2026 | Komisi II DPRD Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi rakyat dengan mengusulkan perubahan struktural pada koperasi di kawasan Depok, Kabupaten Bandung. Pada sebuah rapat terbuka yang dihadiri oleh para anggota dewan, pengurus koperasi, serta perwakilan lembaga keuangan, komisi tersebut menyerukan agar koperasi tradisional beralih menjadi lembaga investasi modern yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar global.
Usulan tersebut tidak muncul begitu saja. Selama beberapa bulan terakhir, jajaran DPRD mengamati penurunan daya saing koperasi konvensional yang masih mengandalkan model simpan pinjam sederhana. Kondisi ini memperparah kesenjangan antara sektor informal dan formal, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif.
“Koperasi adalah tulang punggung ekonomi rakyat, namun jika tidak berinovasi, mereka akan tertinggal,” ujar Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, H. Ahmad Fauzi, dalam sambutannya. “Transformasi ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan revitalisasi fungsi koperasi menjadi motor penggerak investasi yang dapat menyalurkan modal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah secara lebih efektif.”
- Mengadopsi sistem manajemen keuangan berbasis digital yang transparan dan akuntabel.
- Menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan formal, termasuk bank dan perusahaan fintech, untuk memperluas akses modal.
- Menyelenggarakan pelatihan intensif bagi pengurus koperasi tentang manajemen risiko, penilaian investasi, dan pemasaran produk.
- Mendorong regulasi daerah yang memberikan insentif fiskal bagi koperasi yang berhasil mengimplementasikan model investasi modern.
Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas koperasi, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan anggota. Dengan kemampuan mengelola dana investasi, koperasi dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan usaha kecil yang selama ini terhambat oleh keterbatasan modal.
Selain itu, transformasi koperasi diharapkan dapat menambah kontribusi sektor koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat. Analisis ekonomi yang dilakukan oleh tim riset DPRD memperkirakan bahwa peningkatan efisiensi koperasi dapat meningkatkan kontribusi sektor ini hingga sepuluh persen dalam kurun waktu lima tahun.
Namun, tidak semua pihak menyambut positif usulan tersebut. Beberapa pengurus koperasi tradisional mengungkapkan kekhawatiran terkait kemampuan mereka dalam mengadopsi teknologi baru serta risiko kehilangan identitas koperasi yang bersifat sosial. Menanggapi hal ini, komisi menegaskan pentingnya proses transisi yang inklusif, dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan.
“Kami tidak ingin menghilangkan nilai-nilai koperasi yang sudah mengakar, melainkan menambah nilai dengan memberikan alat yang lebih kuat untuk berkompetisi,” kata Sekretaris DPRD Jawa Barat, Siti Nurhaliza. “Jika proses ini dijalankan secara bertahap dan dengan dukungan pelatihan, maka risiko dapat diminimalisir.”
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyiapkan rancangan kebijakan daerah yang mencakup penyediaan dana hibah awal bagi koperasi yang bersedia beralih ke model investasi modern. Dana tersebut akan dipergunakan untuk pengadaan infrastruktur TI, sertifikasi manajemen, serta program edukasi keuangan bagi anggota.
Pengamat ekonomi regional, Dr. Budi Santoso, menilai bahwa kebijakan ini sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat sektor koperasi sebagai pilar ekonomi inklusif. “Jika implementasinya tepat, ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengoptimalkan peran koperasi dalam perekonomian,” ujarnya.
Langkah selanjutnya adalah pembentukan tim kerja gabungan antara DPRD, Dinas Koperasi dan UKM, serta asosiasi koperasi setempat. Tim ini akan bertugas melakukan audit kesiapan koperasi, menyusun roadmap transformasi, serta memantau pelaksanaan program selama periode satu tahun ke depan.
Dengan dorongan kuat dari legislatif daerah, diharapkan koperasi Depok tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi lembaga investasi yang mampu memberikan peluang baru bagi ribuan anggota. Transformasi ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperluas basis ekonomi lokal, dan pada akhirnya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, inisiatif DPRD Jawa Barat ini menandai titik balik penting dalam upaya mengintegrasikan koperasi ke dalam ekosistem investasi modern. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor keuangan, dan komunitas koperasi itu sendiri.
