123Berita – 21 Mei 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengakui bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sepenuhnya bersifat teknokratis. Di balik perhitungan angka dan data, terdapat dinamika politik yang mempengaruhi proses penyusunan APBD.
Lobi politik ini dapat berupa tekanan dari berbagai kelompok kepentingan, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, dan pengusaha. Mereka berusaha mempengaruhi alokasi anggaran untuk kepentingan mereka sendiri.
DPRD DKI Jakarta mengakui bahwa lobi politik ini tidak dapat dihindari, namun mereka berusaha untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD.
Untuk meningkatkan transparansi, DPRD DKI Jakarta telah mengimplementasikan berbagai mekanisme, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk memantau proses penyusunan APBD.
Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD. Mereka telah mengadakan berbagai pertemuan dan diskusi dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka.
Dengan demikian, penyusunan APBD di DKI Jakarta diharapkan dapat lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penyusunan APBD yang baik juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD, serta memastikan bahwa lobi politik tidak mengganggu proses penyusunan anggaran yang adil dan transparan.
