123Berita – 04 April 2026 | Jakarta, 3 April 2026 – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menuntut pemerintah segera merumuskan kebijakan strategis guna mengantisipasi potensi kenaikan tarif tiket pesawat. Permintaan tersebut muncul seiring laporan pasar global menunjukkan harga avtur (bahan bakar penerbangan) melambung hingga 80 persen dalam beberapa bulan terakhir.
Lonjakan tajam harga avtur menimbulkan kekhawatiran serius bagi industri penerbangan domestik. Avtur merupakan komponen utama biaya operasional maskapai, dan setiap kenaikan harga bahan bakar secara langsung memengaruhi struktur tarif yang dibebankan kepada penumpang. Menurut data dari International Air Transport Association (IATA), kenaikan harga avtur sebesar 10 persen dapat menambah beban biaya operasional hingga 2,5 persen pada tarif tiket rata-rata.
Rivqy Abdul Halim menegaskan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi dampak ini secara proaktif, mengingat Indonesia memiliki jaringan penerbangan yang luas dan ketergantungan tinggi pada transportasi udara untuk mobilitas antar pulau. “Jika tidak ada langkah preventif, kenaikan tarif dapat memperburuk beban konsumen, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sangat bergantung pada penerbangan,” ujar Rivqy dalam rapat Komisi VI yang dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan.
Berikut beberapa langkah yang diusulkan Rivqy Abdul Halim dan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah:
- Penetapan subsidi atau insentif bahan bakar: Pemerintah dapat memberikan subsidi langsung kepada maskapai atau menurunkan tarif pajak avtur guna meredam kenaikan biaya.
- Pengaturan tarif regulatif: Otoritas penerbangan sipil (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) dapat mengeluarkan kebijakan penetapan batas maksimum kenaikan tarif dalam periode tertentu.
- Diversifikasi sumber energi: Mendorong penggunaan bahan bakar alternatif, seperti Sustainable Aviation Fuel (SAF), yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi lebih stabil harganya.
- Negosiasi kontrak jangka panjang: Pemerintah dapat memfasilitasi kontrak pembelian avtur jangka panjang antara maskapai dan produsen untuk mengunci harga pada level yang lebih menguntungkan.
- Peningkatan efisiensi operasional maskapai: Dukungan pada program modernisasi armada, penggunaan pesawat dengan konsumsi bahan bakar lebih rendah, serta pelatihan pilot untuk teknik penerbangan hemat bahan bakar.
Pengamat ekonomi, Dr. Siti Nurhaliza, menilai bahwa langkah-langkah tersebut bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan bagian dari strategi ketahanan energi nasional. “Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada avtur impor yang sensitif terhadap fluktuasi pasar global. Investasi pada produksi avtur dalam negeri atau bahan bakar alternatif akan menjadi solusi jangka panjang,” ujarnya.
Sejumlah maskapai penerbangan domestik, termasuk Garuda Indonesia dan Lion Air, telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka tengah memantau situasi pasar avtur dengan cermat. Pihak mereka menegaskan akan menyesuaikan harga tiket bila diperlukan, namun tetap berkomitmen menjaga keterjangkauan bagi penumpang.
Kenaikan harga avtur bukan fenomena baru. Pada tahun 2022, dunia mengalami lonjakan serupa akibat gangguan pasokan pasca pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik di Timur Tengah. Pada saat itu, beberapa negara menerapkan kebijakan subsidi sementara untuk menahan dampak pada sektor transportasi. Namun, kebijakan tersebut seringkali bersifat sementara dan menimbulkan beban fiskal yang signifikan.
Dalam konteks Indonesia, beban fiskal menjadi pertimbangan penting. Anggaran negara sudah dipenuhi oleh program infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan yang dipilih harus menyeimbangkan antara menjaga stabilitas tarif penerbangan dan menghindari tekanan berlebih pada keuangan negara.
Selain itu, dampak kenaikan tarif tidak hanya dirasakan oleh penumpang, melainkan juga oleh sektor pariwisata, perdagangan, serta bisnis logistik yang sangat bergantung pada kecepatan dan keterjangkauan transportasi udara. Kenaikan biaya perjalanan dapat menurunkan volume wisatawan domestik, khususnya pada masa liburan sekolah dan hari raya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melalui juru bicara Kementerian Keuangan, menyatakan kesiapan pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan fiskal terkait avtur. “Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, BUMN terkait, serta perwakilan maskapai untuk merumuskan langkah yang paling tepat,” kata juru bicara tersebut.
Rivqy Abdul Halim menutup pertemuan dengan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. “Kita tidak dapat mengatasi tantangan ini secara terpisah. Pemerintah, DPR, BUMN, dan sektor swasta harus bergerak bersama demi menjaga stabilitas harga tiket pesawat dan memastikan mobilitas rakyat tidak terganggu,” pungkasnya.
Dengan tekanan harga avtur yang terus berlanjut, langkah-langkah antisipatif yang diusulkan kini menjadi sorotan utama. Pemerintah diharapkan dapat menyampaikan kebijakan konkret dalam waktu dekat, sehingga industri penerbangan dapat menyesuaikan diri tanpa membebani konsumen secara berlebihan.
Secara keseluruhan, upaya DPR melalui komisi VI untuk meminta pemerintah mengantisipasi potensi kenaikan tarif pesawat merupakan sinyal kuat bahwa isu harga avtur telah memasuki agenda tinggi kebijakan nasional. Keberhasilan implementasi langkah-langkah yang diusulkan akan menjadi indikator utama stabilitas sektor penerbangan Indonesia di tengah dinamika pasar energi global.
