123Berita – 04 Mei 2026 | Seorang selebgram yang kini aktif mengkampanyekan isu hak perempuan, Clara Shinta, tiba di kantor Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada Senin, 4 Mei 2026. Kedatangan tokoh publik ini tidak bersifat seremonial semata, melainkan merupakan langkah konkret untuk menuntut perlindungan hukum bagi para korban skandal VCS yang masih meraba-raba keadilan.
Didampingi oleh aktivis Heidy Sunan serta kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga, Clara Shinta mengajukan permohonan resmi kepada Komnas Perempuan. Ia menuntut agar lembaga tersebut menelusuri lebih dalam dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh korban, serta mengadvokasi kebijakan yang dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Skandal VCS (Virtual Content Service) yang mengguncang publik akhir tahun lalu melibatkan penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan, menimbulkan trauma berkepanjangan bagi ribuan perempuan. Meskipun beberapa pelaku sudah ditangkap, proses hukum masih terhambat oleh lemahnya regulasi perlindungan data pribadi dan kurangnya mekanisme pemulihan korban.
Dalam pertemuan tersebut, Clara Shinta menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga negara, LSM, dan masyarakat sipil. “Kami tidak hanya menuntut keadilan bagi para korban, tetapi juga menginginkan reformasi struktural yang menjamin hak perempuan tidak lagi menjadi korban komersialisasi digital,” ujarnya dengan tegas.
Heidy Sunan menambahkan bahwa Komnas Perempuan memiliki mandat untuk mengawasi pelanggaran hak perempuan, termasuk kasus-kasus yang melibatkan teknologi. Ia berharap kunjungan Clara Shinta dapat memperkuat tekanan publik sehingga pemerintah mempercepat penyusunan regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data dan sanksi bagi pelaku penyebaran konten tanpa izin.
Sunan Kalijaga, kuasa hukum Clara Shinta, menyampaikan bahwa gugatan hukum akan diajukan tidak hanya terhadap individu yang terlibat langsung, tetapi juga terhadap platform digital yang dianggap lalai dalam menegakkan standar keamanan data. “Tanggung jawab harus bersifat kolektif. Jika platform tidak dapat menjamin privasi penggunanya, maka mereka turut serta dalam pelanggaran hak asasi,” katanya.
Komnas Perempuan melalui juru bicaranya menanggapi bahwa lembaga tersebut akan melakukan audit menyeluruh atas kasus VCS. “Kami berkomitmen untuk mengusut tuntas setiap pelanggaran, termasuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan memfasilitasi layanan psikologis bagi korban,” jelasnya.
- Penguatan regulasi data pribadi menjadi prioritas utama.
- Penyediaan layanan rehabilitasi psikologis bagi korban VCS.
- Peningkatan edukasi publik tentang hak digital dan privasi.
Selain itu, Clara Shinta mengusulkan pembentukan satuan kerja khusus yang melibatkan ahli hukum, psikolog, serta pakar teknologi informasi. Satuan kerja ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam merespons kasus serupa, sekaligus memberikan pedoman bagi korban untuk mengakses bantuan hukum secara cepat.
Para pengamat menilai bahwa langkah Clara Shinta ini dapat menjadi katalisator perubahan kebijakan di Indonesia. “Keterlibatan figur publik dalam isu hak perempuan memberi sinyal kuat kepada pembuat kebijakan bahwa masyarakat tidak lagi toleran terhadap pelanggaran semacam ini,” ujar seorang pakar kebijakan publik.
Namun, tantangan tetap besar. Pemerintah masih harus menyeimbangkan antara kebebasan berinternet dan perlindungan hak individu. Implementasi regulasi baru pun membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk kementerian komunikasi dan informatika, serta lembaga peradilan.
Di akhir pertemuan, Clara Shinta menegaskan komitmen pribadi dan kolektifnya untuk terus memperjuangkan keadilan. “Tidak ada ruang bagi penindasan dalam dunia digital. Kami akan terus menggandeng semua pihak untuk memastikan hak perempuan terjaga,” pungkasnya.
Kasus VCS masih menjadi sorotan publik, dan langkah strategis yang diambil oleh Clara Shinta bersama Komnas Perempuan diharapkan dapat menjadi titik balik dalam upaya perlindungan hak perempuan di era digital.
Dengan tekad kuat serta dukungan dari aktivis, lembaga negara, dan masyarakat, harapan akan terciptanya lingkungan digital yang aman dan menghormati hak asasi manusia semakin realistis.
