123Berita – 09 April 2026 | Jakarta – Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) kembali menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 dengan skala yang lebih luas dan pendekatan yang lebih inklusif. Acara yang dimulai pada 7 April 2026 di Senayan, Jakarta, tidak lagi sekadar kampanye edukasi, melainkan menjadi tonggak penting dalam upaya menyatukan ekosistem digital nasional melalui sinergi teknologi blockchain dan aset kripto.
Acara pembukaan mempertemukan tokoh penting seperti Adi Budiarso dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Umum ABI, Robby Bun. Kedua pemimpin menegaskan bahwa transformasi digital Indonesia kini menuntut pemahaman yang mendalam tentang blockchain, tidak hanya sebagai instrumen spekulatif tetapi sebagai fondasi ekonomi digital yang terstruktur.
Dalam paparan Adi Budiarso, nilai transaksi kripto di Indonesia menunjukkan fluktuasi signifikan selama lima tahun terakhir. Meski volatilitas tetap ada, kontribusi pajak dari aset kripto terus meningkat, mencapai Rp796,73 miliar pada tahun 2026 dan melonjak menjadi Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Angka tersebut menegaskan peran aset digital dalam memperkuat penerimaan negara dan menolak stereotip bahwa kripto semata-mata bersifat spekulatif.
BLK 2026 menampilkan dua inisiatif utama yang memperluas jangkauan audiens. Pertama, program literasi blockchain khusus bagi para pengembang. Program ini menyajikan diskusi teknis, workshop coding, dan studi kasus yang menargetkan developer yang ingin mengintegrasikan blockchain dalam solusi bisnis. Kedua, program literasi bagi aparat penegak hukum (APH) yang memfokuskan pada regulasi, keamanan siber, dan penanganan potensi pelanggaran dalam ekosistem aset digital. Kedua program tersebut menandai langkah serius ABI dalam membangun tata kelola industri yang lebih matang.
Selain edukasi, ABI meluncurkan portal pengaduan konsumen. Platform ini memungkinkan masyarakat melaporkan masalah yang berkaitan dengan bursa kripto, proyek blockchain, layanan berbasis teknologi terdistribusi, hingga potensi penyalahgunaan yang merugikan. Robby Bun menegaskan bahwa portal ini dirancang dengan standar keamanan tinggi, sesuai regulasi OJK, sehingga data pelapor terlindungi dan tidak ada risiko intimidasi.
- Target pengembang: workshop coding, simulasi smart contract, dan studi kasus implementasi blockchain.
- Target aparat penegak hukum: pelatihan regulasi, analisis forensik digital, dan prosedur penanganan pelanggaran.
- Portal pengaduan: antarmuka aman, anonimasi data, dan respons cepat dari tim ABI.
Rangkaian kegiatan BLK 2026 tidak hanya terpusat di Jakarta. Roadshow akan melintasi tiga kota utama: Solo, Yogyakarta, dan Manado. Pilihan lokasi ini mencerminkan strategi ABI untuk memperluas literasi ke wilayah-wilayah dengan potensi pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan. Setiap kota akan menyelenggarakan sesi panel, lokakarya, dan pameran teknologi yang melibatkan pemangku kepentingan lokal, akademisi, serta pelaku industri.
Diskusi panel yang diadakan selama BLK menyoroti isu-isu krusial, seperti arah regulasi aset digital, tantangan interoperabilitas antara platform blockchain, serta prospek jangka panjang ekonomi digital Indonesia. Para panelis sepakat bahwa regulasi yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menciptakan ekosistem yang transparan, aman, dan inklusif.
Keberhasilan BLK 2026 juga didukung oleh kemitraan media yang luas dan akses gratis bagi publik. Hal ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat luas, terutama generasi muda yang menjadi agen perubahan dalam adopsi teknologi baru. Dengan menyediakan materi edukatif yang mudah dipahami, ABI berharap dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan antara kalangan teknis dan non‑teknis.
Secara keseluruhan, BLK 2026 menandai pergeseran paradigma: dari sekadar memperkenalkan teknologi blockchain kepada publik, menuju upaya membangun ekosistem digital yang matang, transparan, dan inklusif. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat literasi, tetapi juga menyiapkan landasan regulasi, perlindungan konsumen, dan kapasitas teknis yang diperlukan untuk mengintegrasikan blockchain dalam berbagai sektor ekonomi nasional.
Dengan dukungan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas teknologi, Indonesia berada pada posisi yang kuat untuk memanfaatkan potensi blockchain sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap aset digital.
