123Berita – 03 April 2026 | Jakarta, 2 April 2026 – Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Andi Azwan, menyampaikan bahwa Rismon Sianipar, tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu yang terkait dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan menerbitkan buku revisi berjudul “Jokowis White Paper” pada bulan Mei mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah wartawan dan tokoh politik.
Rismon Sianipar, seorang pengusaha dan aktivis politik, menjadi sorotan publik setelah munculnya dugaan penggunaan ijazah palsu dalam upaya menguatkan argumentasi yang menuduh mantan presiden tersebut melakukan pelanggaran etika. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun demikian, Rismon tetap melanjutkan proyek penulisan buku yang ia klaim berisi bukti-bukti kuat serta analisis mendalam.
Dalam wawancara singkat, Andi Azwan menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat serta hak setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan, termasuk melalui publikasi buku. Namun, ia menambahkan, “Kebebasan itu tidak boleh melanggar hukum. Kami menunggu proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan pada saat yang sama, kami mengharapkan buku tersebut dapat menjadi sumber informasi yang akurat bagi masyarakat.”
Pengumuman mengenai rilis buku ini menimbulkan beragam reaksi di kalangan politisi, akademisi, dan masyarakat umum. Beberapa kalangan mengkritik bahwa publikasi tersebut dapat memperpanjang polemik politik yang belum selesai, sementara pihak lain menilai bahwa buku revisi dapat membantu mengklarifikasi fakta-fakta yang masih dipertanyakan.
Sejumlah analis politik menilai bahwa langkah Rismon untuk merilis buku revisi pada bulan Mei memiliki strategi politik tertentu. “Menunggu hingga Mei memberi cukup waktu bagi proses hukum untuk memberikan perkembangan, sekaligus memanfaatkan momentum politik menjelang pemilihan legislatif yang dijadwalkan pada akhir tahun,” ujar Dr. Budi Santoso, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Selain itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses penyelidikan terhadap Rismon Sianipar tidak akan terpengaruh oleh kegiatan publikasi. “Kami tetap akan memproses semua bukti sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanpa memandang aktivitas publikasi atau kegiatan lain yang sedang berlangsung,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pernyataan resmi.
Dalam konteks hukum, kasus ijazah palsu yang menjerat Rismon termasuk dalam tindak pidana pemalsuan dokumen. Jika terbukti bersalah, ia dapat dikenai hukuman penjara serta denda. Namun, hingga kini belum ada putusan final, dan Rismon masih berada di bawah status tersangka.
Penerbitan buku revisi diharapkan dapat memicu perdebatan lebih luas mengenai integritas pejabat publik serta akurasi data dalam wacana politik. Beberapa pengamat media menilai bahwa buku tersebut dapat menjadi referensi bagi jurnalis dan peneliti yang tengah menelusuri jejak tuduhan terhadap Jokowi.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga mengingatkan pentingnya verifikasi fakta sebelum menyebarkan informasi yang dapat memengaruhi opini publik. “Kami mendesak semua pihak untuk melakukan cross‑check terhadap data yang ada, mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh publikasi yang belum terverifikasi secara ilmiah,” kata ketua Lembaga Pengawas Media (LPM), Rini Hartati.
Andi Azwan menutup konferensi pers dengan menegaskan komitmen PPP untuk mendukung proses demokrasi yang sehat. “Kami tetap menghormati proses hukum, sekaligus mendukung setiap upaya yang dapat meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik. Kami berharap buku revisi tersebut dapat menjadi kontribusi positif bagi wacana politik nasional,” tutupnya.
Jika jadwal berjalan sesuai rencana, buku “Jokowis White Paper” versi revisi akan tersedia di toko buku dan platform digital pada pertengahan Mei 2026. Pembaca diharapkan dapat mengakses buku tersebut untuk menilai secara independen isi dan argumen yang disajikan.
Dengan berakhirnya konferensi pers, publik menantikan perkembangan selanjutnya, baik dari proses hukum terhadap Rismon Sianipar maupun dari peluncuran buku yang dijanjikan. Sementara itu, spekulasi mengenai dampak politik dari publikasi tersebut terus mengemuka di kalangan pengamat dan pemilih menjelang pemilihan umum yang semakin dekat.
