123Berita – 07 April 2026 | Zaskia Adya Mecca, aktris sekaligus pengusaha ternama, menyatakan rasa frustrasi yang mendalam setelah proses persidangan terkait dugaan pemukulan karyawannya oleh seorang oknum TNI mengalami penundaan mendadak tanpa adanya pemberitahuan resmi. Kejadian ini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat Zaskia bersama saksi-saksi menunggu jalannya sidang yang semula dijadwalkan pada awal pekan ini. Penundaan yang tidak dijelaskan ini menimbulkan kebingungan tidak hanya bagi pihak keluarga korban, namun juga menambah beban emosional bagi Zaska yang telah lama menuntut keadilan atas insiden tersebut.
Kasus bermula ketika seorang karyawan rumah produksi milik Zaskia melaporkan bahwa dirinya menjadi korban pemukulan oleh seorang prajurit TNI yang sedang bertugas di area produksi. Menurut laporan awal, insiden terjadi pada akhir tahun lalu, ketika oknum tersebut diduga mengintervensi proses kerja dengan cara fisik yang berlebihan. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, yang selanjutnya mengajukan perkara ke pengadilan. Sidang pertama dijadwalkan pada bulan Februari, namun proses tersebut terhenti karena terdakwa mengajukan penangguhan yang kemudian disetujui hakim tanpa memberikan keterangan terperinci kepada pihak penggugat.
Ketika hari H tiba, Zaskia tiba bersama kuasa hukumnya dan sejumlah saksi di ruang sidang, namun mereka disambut oleh papan pengumuman yang menyatakan bahwa sidang ditunda. Tidak ada pengumuman tambahan, tidak ada pernyataan resmi dari pengadilan, bahkan tidak ada pemberitahuan melalui media atau buletin resmi. Keadaan ini membuat Zaskia dan timnya berada dalam kebingungan total. “Kami sudah menyiapkan semua bukti, saksi, dan kesiapan mental untuk mengungkap kebenaran. Namun, tanpa alasan yang jelas, proses ini justru terhenti,” ujar Zaskia dalam sebuah pernyataan singkat yang ia sampaikan kepada wartawan di lokasi.
Pihak kuasa hukum Zaskia menegaskan bahwa penundaan tanpa penjelasan dapat merusak integritas proses peradilan. Mereka menambahkan bahwa penundaan semacam ini sering kali menjadi strategi untuk mengulur waktu bagi pihak terdakwa, terutama bila melibatkan personel militer yang memiliki jaringan hukum khusus. Di sisi lain, perwakilan TNI belum memberikan komentar resmi terkait kasus ini, meskipun mereka menyatakan akan mendukung proses hukum yang berjalan. Isu serupa sebelumnya pernah muncul dalam beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh oknum militer, menimbulkan keprihatinan publik tentang transparansi dan akuntabilitas institusi pertahanan.
Menutup laporan, Zaskia menegaskan harapannya agar proses persidangan dapat dilanjutkan secepatnya dengan jadwal yang jelas dan terbuka bagi publik. Ia menambahkan bahwa keadilan bagi korban bukan hanya sekadar keputusan hukum, melainkan juga simbol penghormatan terhadap hak pekerja dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sementara itu, para pengamat hukum mengingatkan pentingnya pengawasan independen terhadap kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan, agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlindungan khusus yang dapat mengganggu prinsip kesetaraan di depan hukum.
