123Berita – 08 April 2026 | Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryadi, mengungkap adanya upaya terorganisir dari pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Menurutnya, strategi ini tidak lain adalah taktik manipulasi opini publik yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam rapat kerja Komisi XII yang dihadiri oleh anggota-anggota komisi serta para ahli kebijakan energi, Bambang menyoroti beberapa pola yang muncul dalam beberapa minggu terakhir. Pertama, terdapat peningkatan signifikan dalam penyebaran rumor tentang kenaikan tarif BBM yang belum ada keputusan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kedua, munculnya pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar dari tokoh-tokoh anonim yang mengklaim adanya tekanan internasional yang memaksa pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM. Ketiga, beredarnya foto-foto manipulasi yang menampilkan antrian panjang di SPBU sebagai bukti visual kepanikan, padahal data resmi menunjukkan antrian tersebut masih dalam batas normal.
Komisi XII, yang memiliki wewenang mengawasi kebijakan energi, segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan meminta klarifikasi resmi dari Kementerian ESDM. Menteri ESDM menegaskan bahwa tidak ada rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, dan semua kebijakan terkait harga BBM tetap mengikuti mekanisme penetapan yang transparan berdasarkan harga dunia, nilai tukar rupiah, serta kebijakan fiskal pemerintah.
Selain itu, Komisi XII juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Lembaga Sensor Informasi (LSI) untuk melakukan pemantauan terhadap penyebaran informasi palsu di media sosial. Menurut data awal, sejumlah akun media sosial dengan jumlah pengikut signifikan telah menyebarkan judul-judul sensasional yang menimbulkan keresahan, seperti “BBM Naik Besok! Siapkan Anggaran Tambahan” atau “Krisis BBM Mengancam Perekonomian Nasional”. Akun-akun tersebut sering kali tidak menyertakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengamat ekonomi, Dr. Rina Susanti, menilai bahwa penyebaran isu semacam ini dapat memperburuk ekspektasi inflasi. “Jika publik percaya bahwa harga BBM akan naik, mereka cenderung menyesuaikan perilaku konsumsi mereka, seperti menahan penggunaan kendaraan pribadi atau menambah belanja bahan bakar cadangan, yang pada gilirannya dapat menciptakan tekanan pada pasokan dan harga,” jelasnya. Dr. Rina menambahkan bahwa meski pemerintah memiliki mekanisme penyesuaian harga yang fleksibel, persepsi publik tetap menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hak konsumen juga mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka menekankan pentingnya edukasi publik mengenai cara memverifikasi informasi sebelum mempercayainya. “Masyarakat harus kritis terhadap berita yang belum terverifikasi, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti harga BBM,” ujar Ketua LSM Konsumen Sejahtera, Budi Santoso.
Di sisi lain, pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) juga membuka penyelidikan terkait dugaan penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan massa. Kepala Reskrimsus, Kombes Pol. Andi Prasetyo, menyatakan bahwa setiap orang yang terbukti menyebarkan informasi palsu dengan sengaja akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Kami tidak segan menindak tegas pelaku yang merusak ketertiban umum melalui penyebaran hoaks,” tegasnya.
Berbagai pihak menilai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi fenomena ini. Pemerintah, DPR, lembaga pengawas, media, serta platform digital diharapkan dapat bekerja sama untuk memperkuat verifikasi fakta, meningkatkan literasi digital, dan menindak tegas penyebaran informasi yang tidak berdasar. Sebagai langkah preventif, Komisi XII juga mengusulkan pembuatan sistem peringatan dini yang dapat mendeteksi lonjakan penyebaran rumor terkait BBM, sehingga respons dapat diberikan secara cepat dan terkoordinasi.
Upaya mengendalikan penyebaran hoaks tidak hanya penting bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga bagi keamanan sosial. Kepanikan yang dipicu oleh informasi palsu dapat berujung pada kerusuhan, penjarahan, atau tindakan ekstrem lainnya yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik menjadi dua pilar utama dalam menanggulangi fenomena manipulasi isu BBM.
Dalam kesimpulannya, Bambang Haryadi menegaskan kembali komitmen Komisi XII untuk terus memantau perkembangan isu BBM dan menindaklanjuti setiap indikasi penyalahgunaan informasi. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersikap kritis, tidak mudah terprovokasi, serta melaporkan setiap temuan hoaks kepada otoritas yang berwenang. “Kita semua memiliki peran dalam menjaga kestabilan negara, termasuk menjaga integritas informasi yang beredar,” pungkasnya.
