123Berita – 07 April 2026 | Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah metropolitan. Pada sebuah audiensi yang dihadiri oleh perwakilan warga, akademisi, serta praktisi tata ruang, Yamin menyampaikan persetujuan atas penerapan pendekatan hulu-hilir sebagai langkah terintegrasi untuk memperbaiki penanganan banjir.
Acara yang dilaksanakan di Balai Kota Banjarmasin ini menjadi wadah dialog intensif antara pemerintah dan masyarakat. Warga mengutarakan keluhan terkait luapan sungai yang mengganggu aktivitas harian, sementara para akademisi memaparkan temuan ilmiah mengenai pola aliran air, penurunan kapasitas resapan tanah, dan dampak perubahan iklim. Hasil diskusi tersebut menjadi landasan bagi Wali Kota untuk menegaskan bahwa solusi tidak dapat lagi bersifat sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh mata rantai sistem hidrologi.
Dalam pernyataannya, Yamin menekankan bahwa pendekatan hulu-hilir mencakup tiga tahapan utama: pengelolaan sumber daya air di daerah hulu, peningkatan kapasitas penampungan air di zona tengah, serta optimalisasi sistem drainase di daerah hilir. Ia menambahkan bahwa strategi ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mengintegrasikan kebijakan tata ruang, edukasi publik, serta kolaborasi lintas lembaga.
Berikut rangkaian langkah yang direncanakan dalam kerangka hulu-hilir:
- Pengelolaan Daerah Hulu: Penanaman kembali hutan di daerah tangkapan air, pembuatan cekungan alami, serta rehabilitasi lahan pertanian yang rentan erosi.
- Peningkatan Penampungan Air Tengah: Pembangunan waduk kecil, reservoar retensi, serta revitalisasi danau-danau eksisting untuk menampung debit puncak.
- Optimasi Drainase Hilir: Perbaikan jaringan kanal, pemasangan pompa air otomatis, serta pembuatan zona penyangga yang dapat menyerap kelebihan air selama musim hujan.
Strategi tersebut diharapkan dapat mengurangi volume air yang mengalir secara langsung ke pusat kota, sehingga mengurangi frekuensi dan intensitas banjir. Selain itu, Yamin menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses pemantauan dan pelaporan kondisi lingkungan, yang dapat mempercepat respons darurat.
Para akademisi yang hadir, antara lain Dr. Ahmad Fauzi dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, menyoroti data historis curah hujan yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam dekade terakhir. “Jika tidak ada intervensi holistik, daerah hulu akan terus kehilangan kemampuan resapan, sementara daerah hilir akan terus tertekan oleh volume air yang berlebih,” ungkapnya.
Warga yang mewakili RT 07, Kelurahan Banjarmasin Utara, menyampaikan keprihatinan atas kerusakan infrastruktur rumah akibat banjir. “Kami berharap pemerintah tidak hanya membangun dinding penahan, melainkan memperbaiki alur sungai dari sumbernya,” ujar salah satu warga.
Pemerintah kota menyiapkan anggaran awal sebesar Rp 250 miliar untuk fase pertama program hulu-hilir, dengan sumber dana berasal dari APBD, bantuan pusat, serta kerjasama dengan sektor swasta. Selain itu, tim kerja lintas sektoral telah dibentuk, melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta perwakilan akademisi dan LSM lingkungan.
Implementasi program akan dimulai pada kuartal ketiga tahun ini, dimulai dengan penanaman kembali hutan di daerah hulu Sungai Barito. Selanjutnya, proyek penampungan air di wilayah tengah akan diluncurkan pada awal tahun depan, diikuti oleh perbaikan jaringan drainase di daerah hilir pada pertengahan 2025.
Langkah-langkah tersebut juga diiringi dengan program edukasi publik yang meliputi penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, mengurangi pembuangan sampah sembarangan, serta pelatihan mitigasi banjir bagi masyarakat. “Kesadaran warga adalah kunci keberhasilan jangka panjang,” kata Yamin.
Keputusan ini menandai perubahan paradigma dalam penanganan banjir di Banjarmasin, yang selama ini lebih bersifat reaktif. Dengan pendekatan hulu-hilir, diharapkan kota dapat membangun ketahanan terhadap bencana alam secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya.
Jika implementasi berjalan sesuai rencana, Banjarmasin dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Kalimantan Selatan yang menghadapi tantangan serupa. Pemerintah provinsi pun menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini, dengan harapan hasilnya dapat direplikasi di tingkat provinsi.
Secara keseluruhan, kesepakatan yang dicapai pada audiensi tersebut menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dipisahkan dari upaya konservasi lingkungan, perencanaan tata ruang yang bijak, serta partisipasi aktif semua pemangku kepentingan. Dengan komitmen bersama, Banjarmasin berpeluang mengubah sejarah banjirnya menjadi narasi keberhasilan mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
