123Berita – 08 April 2026 | Sejumlah mantan anggota Angkatan Bersenjata Inggris mengajukan gugatan hukum terhadap Kementerian Pertahanan (MoD) setelah mengklaim bahwa mereka dipaksa mengundurkan diri semata-mata karena orientasi seksual mereka. Kasus ini menyoroti kebijakan lama yang melarang layanan terbuka bagi LGBT di militer, serta konsekuensi keuangan yang masih dirasakan oleh veteran yang terdampak.
Larangan resmi terhadap homoseksualitas di militer Britania Raya baru dicabut pada tahun 2000, namun banyak veteran yang telah dipaksa meninggalkan layanan sebelum perubahan kebijakan tersebut. Mereka menyatakan bahwa proses pensiun, tunjangan, dan pembayaran kompensasi yang diberikan MoD masih mengandung unsur diskriminatif, sehingga menimbulkan kerugian finansial dan psikologis yang signifikan.
Kelompok veteran tersebut, yang dipimpin oleh seorang mantan prajurit bernama John Smith (nama samaran), menuntut MoD atas dasar pelanggaran Equality Act 2010. Mereka menuntut pengakuan resmi atas diskriminasi yang terjadi, serta pembayaran ganti rugi yang mencakup kerugian materiil dan non‑materiil. Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tinggi London pada awal bulan ini.
Berikut rangkaian peristiwa utama yang mengarah pada gugatan tersebut:
- 1990‑an: Kebijakan resmi melarang anggota militer yang terbuka tentang orientasi seksual mereka.
- 2000: Pemerintah mengumumkan pencabutan larangan, namun tidak ada kompensasi khusus bagi veteran yang telah dipaksa mengundurkan diri sebelumnya.
- 2022‑2023: Pemerintah meluncurkan skema kompensasi yang mengklaim menutup semua tuntutan terkait diskriminasi LGBT, namun sejumlah veteran mengkritik prosesnya yang tidak transparan dan pembayaran yang tidak memadai.
- 2024: Kelompok veteran mengajukan gugatan kolektif terhadap MoD, menuntut revisi skema pembayaran dan pengakuan resmi atas diskriminasi historis.
Dalam konteks ini, beberapa laporan media mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 saja, pemerintah telah mengalokasikan sekitar £35 juta untuk membayar veteran LGBT yang berhasil mengajukan klaim. Louise Sandher‑Jones, anggota Parlemen Partai Buruh, menegaskan bahwa angka tersebut menunjukkan upaya pemerintah, namun menekankan perlunya mekanisme yang lebih adil dan proaktif.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah veteran yang mengklaim hak atas pembayaran sebesar £50.000 karena dipaksa meninggalkan Angkatan Darat. Veteran tersebut menyatakan bahwa setelah mengungkapkan orientasi seksualnya, ia mengalami tekanan intensif untuk mengundurkan diri, termasuk ancaman pemotongan tunjangan pensiun. Meskipun telah mengajukan klaim melalui skema resmi, ia mengaku tidak pernah menerima pembayaran yang dijanjikan.
MoD menanggapi tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa mereka sedang meninjau kebijakan internal dan memastikan bahwa semua veteran, tanpa memandang orientasi seksual, mendapatkan perlakuan yang adil. Pihak kementerian menekankan bahwa sejak pencabutan larangan pada tahun 2000, semua anggota layanan telah dapat berkarir secara terbuka, dan bahwa skema kompensasi yang ada sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Para ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia menilai bahwa gugatan ini dapat menjadi preseden penting bagi penegakan hak LGBTQ+ di sektor militer. Jika pengadilan memutuskan mendukung veteran, pemerintah mungkin harus merevisi skema kompensasi, menyediakan proses klaim yang lebih transparan, serta mengimplementasikan pelatihan anti‑diskriminasi yang lebih intensif bagi personel militer.
Selain implikasi hukum, kasus ini juga memicu perdebatan publik mengenai budaya militer Inggris. Beberapa veteran yang masih aktif mengungkapkan keprihatinan bahwa stigma terhadap anggota LGBTQ+ masih ada dalam praktik sehari‑hari, meskipun kebijakan resmi telah berubah. Mereka menuntut adanya perubahan budaya yang lebih mendalam, termasuk dukungan mental health yang khusus bagi veteran LGBTQ+.
Secara keseluruhan, gugatan yang diajukan oleh veteran tersebut menyoroti bahwa meskipun kebijakan diskriminatif telah dihapus, dampak historisnya masih terasa. Penanganan yang tepat terhadap klaim kompensasi, serta pengakuan resmi atas kesalahan masa lalu, diyakini dapat memperbaiki kepercayaan veteran terhadap institusi pertahanan negara.
Kasus ini diperkirakan akan berlanjut selama beberapa bulan ke depan, dengan kemungkinan sidang mendesak pada kuartal berikutnya. Hasilnya dapat menjadi acuan bagi negara‑negara lain yang masih menghadapi tantangan serupa dalam mengintegrasikan anggota militer LGBTQ+ secara penuh.
