123Berita – 08 April 2026 | Ustaz Bachtiar Nasir, tokoh ulama nasional sekaligus pengamat Timur Tengah, menyoroti pentingnya proposal sepuluh poin yang diajukan Iran kepada Amerika Serikat. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar upaya diplomatik untuk menghentikan konflik bersenjata, melainkan sinyal strategis yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam konteks kebijakan di Selat Hormuz.
Proposal Iran mencakup rangkaian tuntutan yang menuntut pengakhiran sanksi ekonomi, penarikan pasukan militer Amerika di wilayah Timur Tengah, serta pembukaan jalur perdagangan yang bebas hambatan. Selain itu, dokumen tersebut menekankan perlunya dialog multilateral yang melibatkan negara-negara regional, termasuk Indonesia, sebagai negara dengan posisi geografis dan diplomatik yang potensial.
Ustaz Bachtiar menegaskan bahwa Iran tidak sekadar mengejar kepentingan nasional, melainkan berupaya menciptakan keseimbangan kekuatan di kawasan yang selama ini didominasi oleh kebijakan luar negeri Amerika. “Iran ingin mengubah paradigma keamanan yang selama ini menitikberatkan pada kehadiran militer Amerika, dan mengalihkan fokus pada diplomasi ekonomi serta kerja sama regional,” ujarnya dalam sebuah wawancara.
Berikut beberapa poin penting yang diangkat oleh Ustaz Bachtiar dalam menilai implikasi proposal Iran terhadap Indonesia:
- Keamanan Maritim: Potensi konflik di Selat Hormuz dapat mengganggu keamanan jalur pelayaran, memaksa kapal-kapal Indonesia untuk mencari rute alternatif yang lebih mahal.
- Ketahanan Energi: Ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah membuat negara ini rentan terhadap fluktuasi harga yang dipicu oleh ketegangan di wilayah tersebut.
- Peran Diplomatik: Indonesia dapat memanfaatkan posisi netralnya untuk menjadi mediator dalam dialog Iran‑AS, sekaligus memperkuat citra sebagai negara yang mendukung perdamaian regional.
- Investasi Ekonomi: Stabilitas Selat Hormuz berpengaruh pada iklim investasi di sektor energi, termasuk proyek‑proyek infrastruktur hilir hilir yang melibatkan perusahaan Indonesia.
Ustaz Bachtiar juga menyoroti pentingnya koordinasi antara kementerian luar negeri, kementerian energi, serta lembaga keamanan maritim dalam menyiapkan skenario kontinjensi. “Kebijakan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari kebijakan energi dan pertahanan. Semua elemen harus bersinergi untuk mengantisipasi skenario terburuk,” tegasnya.
Di samping itu, ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam menangani isu‑isu lintas batas, termasuk mediasi sengketa di Laut China Selatan. Pengalaman tersebut dapat dijadikan modal kuat dalam menawarkan solusi damai antara Iran dan Amerika Serikat, terutama bila melibatkan peran negara‑negara non‑blok.
Pihak pemerintah Indonesia belum memberikan komentar resmi terkait rekomendasi Ustaz Bachtiar. Namun, dalam beberapa pertemuan bilateral terakhir, Menteri Luar Negeri menekankan pentingnya menjaga stabilitas jalur perdagangan laut, termasuk Selat Hormuz, sebagai bagian dari agenda keamanan energi nasional.
Dalam konteks geopolitik, proposal Iran dapat dilihat sebagai upaya menyeimbangkan kekuatan antara blok Barat dan Timur. Jika berhasil, Indonesia dapat memperoleh manfaat strategis, seperti peningkatan akses ke pasar energi yang lebih kompetitif serta peluang kerjasama teknis dalam sektor kelautan.
Namun, risiko yang mengintai tidak dapat diabaikan. Eskalasi militer di kawasan tersebut dapat menimbulkan gangguan logistik, kenaikan harga BBM, serta potensi ancaman keamanan bagi kapal dagang Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan preventif dan proaktif menjadi kunci utama.
Ustaz Bachtiar menutup dengan ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya kebijakan luar negeri yang berlandaskan kepentingan nasional dan keamanan energi. “Kita harus senantiasa waspada, namun juga siap menjadi bagian dari solusi. Indonesia memiliki posisi unik yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan strategis seperti Selat Hormuz,” pungkasnya.
Dengan memperhatikan proposal 10 poin Iran dan menilai implikasinya secara komprehensif, Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi kepentingan energi, tetapi juga memperkuat peran diplomatiknya di panggung internasional.
