123Berita – 10 April 2026 | Seorang anggota Kongres Demokrat, John Larson dari Connecticut, pada Selasa lalu menyampaikan bahwa ia telah menyerahkan 13 pasal pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pengajuan tersebut berfokus pada tindakan presiden yang dianggap melanggar konstitusi dan merusak kepentingan nasional dalam konteks kebijakan luar negeri, khususnya keterlibatan militer Amerika Serikat dengan Iran.
Larson menegaskan bahwa rangkaian tindakan Trump, mulai dari keputusan mengirim pasukan ke wilayah konflik hingga pernyataan yang memicu ketegangan diplomatik, menimbulkan risiko serius bagi keamanan global. Ia menambahkan bahwa pemakzulan bukan sekadar langkah politik, melainkan upaya menjaga integritas lembaga eksekutif dan mencegah presiden menyalahgunakan kekuasaan dalam urusan militer.
Daftar lengkap 13 dakwaan yang diajukan meliputi:
- Menyalakan konflik bersenjata tanpa persetujuan Kongres.
- Mengabaikan Undang-Undang Kebebasan Informasi dengan menutup akses publik terhadap dokumen militer terkait Iran.
- Memberikan bantuan militer secara tidak sah kepada kelompok yang beroperasi di wilayah Iran.
- Menolak untuk menanggapi resolusi keamanan nasional yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.
- Menggunakan otoritas eksekutif untuk menekan atau memengaruhi proses legislasi terkait sanksi Iran.
- Melakukan pernyataan publik yang menimbulkan kebingungan strategi pertahanan nasional.
- Menyembunyikan informasi penting dari Komite Intelijen Kongres.
- Menolak kerja sama dengan badan intelijen sekutu dalam upaya memantau ancaman Iran.
- Mengeluarkan perintah eksekutif yang melanggar perjanjian internasional terkait senjata kimia.
- Menyalahgunakan dana anggaran pertahanan untuk operasi rahasia di wilayah Iran.
- Menetapkan kebijakan luar negeri yang berpotensi memicu perang berskala luas.
- Memfasilitasi pertemuan rahasia dengan pejabat Iran tanpa otorisasi resmi.
- Menolak menyampaikan laporan tahunan tentang aktivitas militer di Timur Tengah kepada Kongres.
Reaksi dari kalangan politik terpecah. Di satu sisi, mayoritas anggota Partai Demokrat menyambut baik langkah Larson sebagai wujud tanggung jawab pengawasan legislatif. Mereka menilai bahwa tindakan Trump telah menimbulkan ketegangan yang tidak perlu dengan Tehran, sekaligus mengancam stabilitas regional. Di sisi lain, anggota Partai Republik mengkritik proses tersebut sebagai upaya partisan yang berujung pada krisis konstitusional.
Para analis kebijakan luar negeri menilai bahwa pemakzulan ini dapat menjadi titik balik dalam hubungan Amerika‑Iran. Sejak penarikan Amerika dari perjanjian nuklir pada tahun 2018, ketegangan telah meningkat, dan kebijakan militer Trump dianggap memperparah situasi. Jika proses pemakzulan berlanjut, hal itu dapat menambah tekanan pada administrasi untuk menegosiasikan kembali jalur diplomatik, atau bahkan memicu perubahan strategi militer di kawasan Timur Tengah.
Sejarah Amerika Serikat mencatat dua kali pemakzulan presiden, yaitu terhadap Andrew Johnson pada tahun 1868 dan Bill Clinton pada tahun 1998, keduanya tidak menghasilkan pengusiran. Namun, proses pemakzulan sering kali menjadi ajang pertarungan politik yang intens, dan dapat memengaruhi persepsi publik serta posisi internasional negara tersebut. Dalam konteks ini, pemakzulan Trump akan menambah babak baru dalam sejarah konstitusional Amerika.
Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat akan menilai kelayakan masing‑masing pasal yang diajukan. Jika mayoritas mendukung, proses akan bergerak ke Senat untuk sidang pengadilan politik. Senat, yang mayoritasnya didominasi oleh Partai Republik, memiliki peran kunci dalam menentukan apakah presiden akan dilenyapkan dari jabatan. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa minggu hingga bulan, dengan intensitas debat publik yang tinggi.
Terlepas dari hasil akhir, pengajuan 13 pasal pemakzulan oleh John Larson menandai eskalasi konflik internal di antara lembaga-lembaga pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini menyoroti pentingnya mekanisme checks and balances dalam sistem konstitusional, sekaligus menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana kebijakan luar negeri dapat dijalankan tanpa melampaui batas otoritas yang diberikan oleh rakyat melalui perwakilan mereka.
Secara keseluruhan, langkah ini tidak hanya menyoroti dinamika politik domestik Amerika, tetapi juga menimbulkan efek berantai pada hubungan internasional, khususnya dengan negara-negara di Timur Tengah yang terus memantau kebijakan AS. Keputusan selanjutnya akan menentukan apakah Amerika akan terus mengedepankan pendekatan militer atau kembali ke jalur diplomasi dalam mengelola konflik dengan Iran.
