123Berita – 09 April 2026 | Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menegaskan kembali bahwa identitas partai tersebut berakar pada nilai-nilai moral dan keagamaan, bukan sekadar pertukaran politik yang bersifat transaksional. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara yang menyoroti arah kebijakan internal PKB menjelang pemilihan umum mendatang.
Penegasan ini muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap praktik politik transaksional yang kerap menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Kritik tersebut mencakup tudingan bahwa beberapa partai politik mengutamakan pertukaran dukungan dengan imbalan material atau posisi, alih‑alih mengedepakan program-program berbasis nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Syaiful Huda menambahkan, dalam rangka mengimplementasikan politik nilai, PKB akan memperkuat mekanisme internal yang transparan. “Kami akan memastikan bahwa proses seleksi calon legislatif, penetapan kebijakan, hingga alokasi sumber daya dilakukan secara akuntabel, berlandaskan pada prinsip keadilan dan integritas,” kata dia. Ia menegaskan bahwa semua kader partai diharapkan menjadi contoh perilaku etis di dalam maupun di luar arena politik.
Dalam konteks kebijakan publik, Syaiful Huda menyoroti beberapa program prioritas PKB yang mencerminkan nilai‑nilai tersebut. Pertama, fokus pada peningkatan pendidikan di daerah‑daerah tertinggal, dengan menekankan akses yang merata serta kualitas pengajaran yang sesuai dengan nilai budaya lokal. Kedua, pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM melalui pelatihan, akses permodalan yang adil, serta pasar yang transparan. Ketiga, upaya memperkuat sistem kesehatan dengan mengutamakan layanan yang terjangkau dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa semua program tersebut tidak akan dipengaruhi oleh tekanan kelompok kepentingan tertentu. “Kami menolak segala bentuk intervensi yang dapat mengaburkan tujuan utama kami, yaitu melayani rakyat dengan sepenuh hati,” jelasnya.
Selain menekankan politik nilai, Syaiful Huda juga menyoroti pentingnya edukasi politik bagi anggota partai dan masyarakat luas. Menurutnya, pemahaman yang mendalam tentang nilai‑nilai dasar partai akan menjadi benteng kuat melawan praktik transaksional. “Pendidikan politik harus dimulai dari akar, yaitu keluarga, sekolah, hingga organisasi massa. Hanya dengan demikian, budaya politik yang sehat dapat tumbuh dan bertahan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Syaiful Huda menyinggung peran media dalam membentuk persepsi publik tentang politik nilai. Ia meminta media untuk lebih kritis dalam melaporkan dinamika politik, menghindari sensasionalisme yang dapat memperkuat narasi transaksional. “Media memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan fakta yang berimbang, bukan sekadar mengejar sensasi,” tegasnya.
Reaksi dari kalangan internal PKB pun tampak positif. Beberapa kader senior menyatakan dukungan penuh terhadap arah politik nilai yang diusung. Mereka menilai langkah Syaiful Huda sebagai upaya strategis untuk memperkuat kepercayaan publik, terutama menjelang pemilu yang semakin kompetitif.
Namun, tak dapat dipungkiri bahwa tantangan tetap ada. Praktik politik transaksional masih mengakar dalam beberapa lingkup politik nasional. Untuk mengatasi hal ini, PKB berencana mengadakan serangkaian lokakarya internal, audit kepatuhan, serta sistem pelaporan anonim bagi anggota yang menemukan indikasi pelanggaran nilai.
Secara keseluruhan, pernyataan Syaiful Huda menegaskan komitmen PKB untuk menempatkan nilai‑nilai moral dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan menolak politik transaksional, partai berusaha menumbuhkan kepercayaan publik yang lebih kuat, sekaligus mempersiapkan diri secara matang untuk bersaing dalam kontestasi politik yang akan datang.
Kesimpulannya, PKB melalui suara wakil sekretaris jenderalnya, Syaiful Huda, bertekad menjadikan politik nilai sebagai landasan utama, menolak segala bentuk politik transaksional, dan berkomitmen pada transparansi serta akuntabilitas dalam setiap langkah kebijakan. Upaya ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi partai‑partai lain dalam memperkuat demokrasi Indonesia yang berbasis nilai dan kepentingan rakyat.
