123Berita – 08 April 2026 | Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mengamankan pasokan LPG (LPG) di tengah meningkatnya ketergantungan pada impor. Data terbaru menunjukkan bahwa pada Februari 2026, impor LPG menyumbang 83,97% dari total kebutuhan nasional, menandakan urgensi kebijakan yang lebih agresif untuk menstabilkan pasar energi domestik.
Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan serangkaian langkah strategis. Kebijakan utama meliputi peningkatan volume impor LPG, diversifikasi sumber pasokan, serta pengalihan sebagian besar pasokan ke sektor industri yang lebih produktif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan beban subsidi rumah tangga sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
Berikut ini rangkaian aksi yang menjadi fokus pemerintah:
- Peningkatan Kuota Impor: Pemerintah berencana menambah kuota impor LPG hingga 10 juta ton per tahun, dengan menegosiasikan kontrak jangka panjang bersama pemasok dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan LPG di seluruh wilayah Indonesia.
- Alihkan Pasokan ke Industri: Sebagian besar LPG yang diimpor akan disalurkan ke sektor industri, terutama pabrik semen, petrokimia, dan manufaktur. Penyaluran ini dilakukan melalui skema harga yang kompetitif, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar rumah tangga yang sensitif terhadap fluktuasi harga.
- Pengembangan Infrastruktur Penyimpanan: Pemerintah menambah kapasitas terminal penyimpanan LPG di pelabuhan-pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok, Belawan, dan Makassar. Peningkatan fasilitas ini mempercepat distribusi dan meminimalkan risiko kekurangan pasokan pada masa puncak konsumsi.
- Inisiatif Diversifikasi Energi: Selain LPG, pemerintah mengintensifkan pengembangan energi terbarukan, termasuk bioLPG dan hidrogen, untuk mengurangi ketergantungan pada impor dalam jangka menengah.
- Pengawasan Harga dan Subsidi: Kementerian ESDM memperketat pengawasan harga eceran LPG di tingkat daerah, serta meninjau kembali skema subsidi guna menyalurkan bantuan tepat sasaran kepada rumah tangga berpenghasilan rendah.
Strategi alih pasokan ke industri tidak hanya bertujuan menstabilkan harga, melainkan juga meningkatkan efisiensi penggunaan LPG. Industri memiliki kebutuhan yang lebih terukur dan dapat mengoptimalkan proses produksi dengan konsumsi energi yang lebih terkendali dibandingkan sektor rumah tangga yang cenderung bersifat fluktuatif.
Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat kemitraan dengan perusahaan energi internasional. Negosiasi kontrak jangka panjang memungkinkan penetapan harga yang lebih stabil, sekaligus mengurangi risiko geopolitik yang dapat memengaruhi pasokan. Dalam beberapa pertemuan bilateral, Indonesia berhasil mengamankan pasokan LPG dengan harga kompetitif dari Uni Emirat Arab dan Qatar.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Penyaluran LPG ke industri membutuhkan regulasi yang jelas mengenai kuota, serta mekanisme distribusi yang transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa alokasi tidak menimbulkan kelangkaan bagi konsumen rumah tangga, terutama di daerah terpencil. Selain itu, peningkatan impor menimbulkan beban pada neraca perdagangan, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang seimbang.
Dalam jangka panjang, diversifikasi energi menjadi pilar penting. Pemerintah menargetkan produksi bioLPG domestik mencapai 500 ribu ton pada 2030, yang dapat mengurangi ketergantungan pada impor hingga 20%. Upaya ini sejalan dengan agenda pengurangan emisi karbon dan transisi energi bersih.
Secara keseluruhan, strategi pemerintah dalam memburu pasokan LPG mencerminkan pendekatan multifaset: meningkatkan kuota impor, mengalihkan pasokan ke industri, memperkuat infrastruktur, serta memperluas diversifikasi energi. Jika dijalankan dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga regulasi, kebijakan ini dapat menstabilkan harga LPG, mengurangi beban subsidi, dan mendukung pertumbuhan industri nasional.
