123Berita – 05 April 2026 | Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra (Satgas PRR), Muhammad Tito Karnavian, melakukan penyerahan bantuan langsung kepada warga yang masih terdampak banjir di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Sabtu, 4 April 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momen penting untuk mendengar aspirasi korban yang selama beberapa minggu terisolasi akibat longsor dan lumpur yang menyulitkan akses jalan.
Bantuan yang diserahkan terdiri atas 276 paket perlengkapan ibadah, 276 paket sembako, 276 paket perlengkapan dapur, serta lima menara penyimpanan air (toren) berkapasitas masing‑masing 2.000 liter. Seluruh paket dirancang untuk mempercepat pemulihan sekaligus memastikan kebutuhan dasar sosial dan ekonomi korban terpenuhi dalam jangka pendek.
- 276 paket perlengkapan ibadah
- 276 paket sembako
- 276 paket perlengkapan dapur
- 5 toren air 2.000 liter
Tito menegaskan bahwa penyaluran bantuan bukan sekadar aksi darurat, melainkan bagian dari pendekatan berkelanjutan untuk memahami kebutuhan hidup para penyintas. “Kami ingin berada di lapangan, merasakan secara langsung apa yang mereka butuhkan, sehingga kebijakan dan program lanjutan dapat disesuaikan secara akurat,” ujar Tito dalam sambutan singkatnya.
Selama pertemuan, Tito mencatat beberapa aspirasi utama yang diungkapkan warga. Permintaan paling mendesak adalah pembangunan sumur bor untuk menyediakan air bersih yang berkelanjutan serta penyediaan hunian tetap (huntap). Mayoritas warga menuntut huntap komunal karena daerah mereka berada di zona rawan banjir akibat luapan sungai, sehingga rumah permanen individu berisiko kembali terdampak.
Warga juga menyoroti lamanya keterisolasian mereka. Setelah bencana hidrometeorologi akhir November 2025, jalan menuju Desa Sekumur terputus oleh longsor dan lumpur, membuat akses bantuan dan transportasi menjadi sangat sulit. “Kami hampir terputus dari dunia luar selama hampir tiga minggu,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat, menekankan pentingnya penanganan infrastruktur yang cepat.
Setelah menyelesaikan penyerahan bantuan, Tito berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk mempercepat proses perencanaan dan pembangunan huntap. Selain itu, ia juga menghubungi pihak PT Perkebunan Semadam yang memiliki lahan Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar desa, dengan harapan sebagian wilayah dapat dialokasikan untuk pembangunan hunian komunal.
“Jika permasalahan tanah dapat segera diselesaikan, kami akan melakukan land clearing bersama Kabupaten, lalu Kementerian PKP akan melanjutkan pembangunan,” jelas Tito. Ia menambahkan bahwa data terkait lahan sudah dikirimkan ke Kementerian PKP, dan proses survei diharapkan dapat dimulai dalam waktu dekat.
Untuk menutup kesenjangan kebutuhan selama proses pembangunan huntap, pemerintah menetapkan skema bantuan lauk pauk senilai Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga yang masih berjuang mengatasi dampak pascabencana. Skema tersebut disesuaikan dengan estimasi waktu pembangunan huntap, yang diperkirakan memakan tiga sampai empat bulan, tergantung pada kelengkapan data dan kecepatan koordinasi antar‑instansi.
Pengalaman sebelumnya di wilayah Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Tengah memberikan gambaran waktu yang realistis. Di Tapanuli Selatan proyek selesai dalam tiga bulan, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah memakan waktu empat bulan. “Kita akan belajar dari kasus‑kasus tersebut agar tidak ada penundaan yang tidak perlu di Aceh Tamiang,” ungkap Tito.
Kunjungan Tito ke Aceh Tamiang merupakan bagian dari agenda penerjunan praja IPDN gelombang ketiga serta peninjauan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, Rektor IPDN, Halilul Khairi, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Aceh Tamiang.
Secara keseluruhan, langkah Satgas PRR dalam menembus daerah terisolir, memberikan bantuan material, serta menyerap aspirasi secara langsung mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk tidak hanya menanggulangi dampak darurat, tetapi juga menyiapkan fondasi pemulihan jangka panjang. Upaya koordinasi lintas kementerian, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di wilayah yang masih rawan banjir.
Dengan dukungan berkelanjutan dan sinergi antar‑pemangku kepentingan, diharapkan Desa Sekumur dan sekitarnya dapat kembali menjadi lingkungan yang aman, produktif, dan layak huni bagi para penyintas. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi tidak berakhir pada penyaluran bantuan, melainkan berlanjut hingga tercapai kondisi yang stabil dan mandiri bagi seluruh warga.
