123Berita – 10 April 2026 | Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2020 kembali menjadi sorotan publik setelah seorang saksi kunci, mantan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih, memberikan keterangannya secara terbuka. Menurutnya, proses pengadaan tersebut tidak berjalan secara mandiri melainkan berlandaskan rekomendasi resmi dari Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian memicu pertanyaan serius mengenai keterlibatan aparat penegak hukum dalam skema korupsi yang diduga terjadi.
Program pengadaan Chromebook itu sendiri merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk mempercepat digitalisasi pendidikan, khususnya di tingkat dasar. Rencana awal menargetkan distribusi sekitar 1,2 juta unit perangkat kepada sekolah-sekolah di seluruh negeri, dengan harapan dapat menurunkan kesenjangan akses teknologi di daerah terpencil. Anggaran yang dialokasikan mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun, menjadikannya salah satu proyek belanja negara terbesar dalam sektor pendidikan pada dekade ini.
Sri Wahyuningsih mengungkapkan bahwa sebelum proses tender dimulai, timnya menerima dokumen rekomendasi dari Kejaksaan yang menegaskan perlunya prosedur khusus dalam pemilihan vendor. “Rekomendasi tersebut mencakup arahan untuk mempercepat proses dan, dalam beberapa titik, menyarankan nama-nama perusahaan yang dianggap layak,” ujar saksi tersebut dalam pernyataannya kepada media. Ia menambahkan bahwa rekomendasi itu dianggap mengikat, sehingga timnya terpaksa menyesuaikan kriteria evaluasi sesuai dengan petunjuk kejaksaan.
Berita ini menimbulkan kehebohan di kalangan pengamat hukum dan anti‑korupsi, mengingat peran tradisional Kejaksaan seharusnya bersifat netral dan berfokus pada penegakan hukum, bukan memberikan masukan operasional dalam proses pengadaan barang publik. Pengungkapan Sri Wahyuningsih menimbulkan dugaan bahwa ada potensi konflik kepentingan, di mana rekomendasi yang diberikan dapat membuka peluang bagi perusahaan tertentu untuk memenangkan tender tanpa melalui kompetisi yang sehat.
Berikut adalah rangkaian kronologis utama yang telah terungkap hingga kini:
- 2020: Pemerintah mengumumkan program distribusi Chromebook untuk SD, dengan target distribusi 1,2 juta unit.
- Mei 2020: Tim pengadaan menerima rekomendasi resmi dari Kejaksaan yang memuat arahan khusus terkait kriteria vendor.
- Juli 2020: Proses tender dilaksanakan, dan dua perusahaan utama berhasil menembus tahap akhir.
- September 2020: Laporan awal mengenai dugaan penyimpangan nilai kontrak muncul, memicu audit internal Kementerian.
- Desember 2020: Kejaksaan membuka penyelidikan tindak pidana korupsi, menahan beberapa pejabat terkait.
- Maret 2021: Sri Wahyuningsih memberikan kesaksian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang peran rekomendasi kejaksaan.
Selama penyelidikan, KPK menegaskan bahwa mereka telah mengidentifikasi sejumlah anomali dalam proses tender, termasuk perbedaan signifikan antara nilai kontrak yang disepakati dan harga pasar perangkat. Selain itu, ada indikasi bahwa sejumlah pejabat Kementerian menerima suap dalam bentuk fasilitas perjalanan dan hiburan, yang diyakini sebagai imbalan atas pengaruh mereka dalam penetapan pemenang tender.
Reaksi publik pun tidak terelakkan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti‑korupsi menilai kasus ini sebagai contoh klasik “korupsi kolusi dan nepotisme” (KKN) yang melibatkan tiga pilar institusi negara: eksekutif, legislatif, dan penegak hukum. “Jika Kejaksaan memang memberikan rekomendasi yang memengaruhi hasil tender, maka integritas institusi tersebut berada dalam ancaman serius,” ujar Dr. Arif Nugroho, kepala Lembaga Transparansi Indonesia, dalam sebuah konferensi pers.
Dari sisi politik, sejumlah anggota DPR mengajukan pertanyaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menuntut penjelasan rinci tentang mekanisme koordinasi antara Kementerian dan Kejaksaan. Sementara itu, Komisi IX DPR mengusulkan pembentukan rapat kerja khusus untuk meninjau prosedur pengadaan barang publik agar tidak lagi bergantung pada rekomendasi luar yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Jika terbukti ada pelanggaran hukum, para pelaku dapat dikenai sanksi pidana berat, mengingat nilai korupsi yang terlibat melampaui ambang batas maksimal untuk kasus korupsi barang publik. Selain hukuman penjara, mereka juga berpotensi dikenai denda yang signifikan serta larangan untuk menduduki jabatan publik di masa depan.
Kasus ini sekaligus menyoroti perlunya reformasi mendalam dalam sistem pengadaan barang pemerintah. Para pakar menyarankan penerapan sistem e‑procurement yang lebih transparan, pengawasan independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta penguatan peran KPK dalam mengawasi setiap tahapan tender.
Secara keseluruhan, pengungkapan Sri Wahyuningsih memberikan gambaran bahwa rekomendasi Kejaksaan bukan sekadar saran administratif, melainkan dapat berperan sebagai faktor penentu dalam proses pengadaan yang melibatkan dana publik dalam skala besar. Dengan semakin banyaknya bukti yang terungkap, harapan publik kini tertuju pada proses peradilan yang adil dan tegas, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan memastikan bahwa program digitalisasi pendidikan dapat berjalan tanpa bayang‑bayang korupsi.
