123Berita – 07 April 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Sahroni, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana kepolisian Jakarta untuk memperluas jaringan kamera pengawas (CCTV) di seluruh wilayah ibu kota. Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya preventif yang dapat menurunkan angka pembegalan dan kejahatan jalanan yang akhir-akhir ini meningkat tajam.
Beberapa minggu terakhir, sejumlah insiden kriminal mengemuka di daerah-daerah strategis Jakarta, termasuk peristiwa pembegalan terhadap petugas pemadam kebakaran di sektor Johar Baru, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Kasus tersebut menambah daftar panjang korban kejahatan jalanan, mulai dari pengemudi ojek online hingga pejalan kaki yang menjadi sasaran perampokan di malam hari.
Menanggapi situasi ini, Komisi Kepolisian Daerah (Kompolda) DKI Jakarta mengumumkan rencana penambahan lebih dari 500 unit CCTV baru pada tahun ini. Pemasangan akan difokuskan pada titik-titik rawan kejahatan, seperti persimpangan utama, area pasar tradisional, serta koridor transportasi umum. Selain memperbanyak jumlah kamera, pihak berwenang juga berjanji meningkatkan sistem integrasi data sehingga rekaman dapat diakses secara real‑time oleh satuan Reskrim.
“Keamanan publik adalah prioritas utama. Dengan adanya CCTV yang tersebar merata, kami dapat melakukan deteksi dini, menindak pelaku secara cepat, dan memberikan rasa aman kepada warga,” ujar Sahroni dalam rapat koordinasi bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) DKI Jakarta, Irjen Pol. H. Rudi R. Lubis, di Balai Kota pada Senin (5 April 2024). Ia menambahkan, dukungan politik terhadap program ini penting agar alokasi anggaran dapat dipercepat dan prosedur perizinan tidak menghambat pemasangan.
Sahroni menegaskan bahwa CCTV bukan sekadar alat pengawasan, melainkan bagian dari strategi keamanan terpadu yang mencakup peningkatan patroli, penggunaan teknologi pengenalan wajah, serta kolaborasi dengan lembaga swasta. “Kita tidak bisa mengandalkan satu instrumen saja. Kombinasi antara personel di lapangan, intelijen data, dan infrastruktur teknologi akan menghasilkan sinergi yang lebih kuat,” jelasnya.
Berbagai pihak mengapresiasi langkah ini. Pengamat keamanan siber, Dr. Arif Wibowo, menyatakan bahwa penambahan kamera dapat mengurangi waktu respons aparat kepolisian hingga 30 persen, asalkan data yang dihasilkan dikelola dengan standar keamanan yang ketat. “Masalah utama biasanya terletak pada penyimpanan dan analisis data. Dengan sistem berbasis cloud yang terenkripsi, risiko penyalahgunaan informasi dapat diminimalisir,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut serta dengan menyediakan lahan pemasangan dan mendukung pendanaan melalui anggaran khusus keamanan kota. Gubernur Anies Baswedan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan mencurigakan. Ia mengajak warga untuk memanfaatkan aplikasi pelaporan online yang terintegrasi dengan pusat operasi kepolisian.
Berikut beberapa manfaat yang diharapkan dari peningkatan jaringan CCTV di Jakarta:
- Meningkatkan tingkat deterrence (pencegahan) terhadap pelaku kejahatan karena adanya rasa takut terdeteksi.
- Mempercepat proses identifikasi pelaku melalui rekaman visual yang jelas.
- Mendukung penyelidikan kriminal dengan bukti digital yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.
- Memberikan data statistik yang akurat untuk perencanaan kebijakan keamanan di masa mendatang.
Namun, implementasi tidak lepas dari tantangan. Kritik muncul terkait potensi pelanggaran privasi warga, terutama di area publik yang padat. Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) menuntut adanya regulasi yang mengatur penggunaan rekaman, durasi penyimpanan, serta aksesibilitas data oleh pihak ketiga. Sahroni menanggapi hal ini dengan menegaskan bahwa regulasi akan disusun secara transparan, melibatkan pakar hukum dan perwakilan masyarakat.
Dalam konteks ekonomi, investasi pada infrastruktur CCTV diproyeksikan mencapai Rp 500 miliar selama dua tahun ke depan. Pemerintah berharap pengurangan angka kejahatan akan meningkatkan kepercayaan investor, khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang sangat sensitif terhadap persepsi keamanan.
Secara keseluruhan, dukungan Sahroni terhadap program masif pemasangan CCTV mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menangani permasalahan keamanan kota. Jika berhasil, Jakarta dapat menjadi contoh bagi kota-kota besar lainnya di Indonesia dalam mengintegrasikan teknologi modern untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warganya.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah, kepolisian, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan tingkat pembegalan dan kejahatan jalanan di Jakarta dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat.
