123Berita – 06 April 2026 | Anggota Komisi I DPR RI, Sahroni, kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap penanganan kasus yang berada di bawah wewenang Kejari Karo. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah rapat internal pada Senin (5 April 2026), menyusul munculnya kekhawatiran publik terkait potensi penyimpangan prosedur penegakan hukum yang dapat menimbulkan kontroversi serupa dengan kasus mantan Jaksa Agung Amsal Sitepu.
Sahroni menekankan bahwa Kejari Karo, sebagai lembaga kepolisian yang berwenang menuntaskan perkara di wilayah Karo, Sumatera Utara, harus menjalankan tugasnya dengan penuh transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ia memperingatkan agar tidak terjadi pola penanganan yang mengabaikan prosedur atau mengutamakan kepentingan pribadi, mengingat kasus Amsal Sitepu yang menjadi sorotan publik karena dugaan pelanggaran kode etik dan prosedur penanganan perkara.
Dalam konteks ini, Sahroni mengusulkan beberapa langkah konkret yang dapat diimplementasikan, antara lain:
- Pembentukan tim khusus di Kejagung yang bertugas memantau secara real‑time semua tahapan penanganan kasus yang berada di bawah yurisdiksi Kejari Karo.
- Penggunaan sistem informasi manajemen kasus terintegrasi yang dapat diakses oleh pejabat terkait untuk memastikan tidak ada celah informasi yang dapat disalahgunakan.
- Pelaksanaan audit independen oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau lembaga serupa untuk menilai kepatuhan prosedural.
- Penyediaan pelatihan reguler bagi jaksa dan penyidik Kejari Karo mengenai standar etika, prosedur penegakan hukum, serta pencegahan konflik kepentingan.
Sahroni juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban, khususnya dalam kasus yang melibatkan unsur korupsi atau kejahatan terorganisir. Ia menegaskan bahwa tanpa jaminan keamanan yang memadai, proses hukum tidak akan berjalan optimal dan dapat menimbulkan rasa tidak percaya di kalangan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Sahroni menambah bahwa pemerintah pusat harus memberikan dukungan anggaran yang cukup untuk memperkuat kapasitas Kejari Karo, termasuk dalam bidang teknologi informasi, sumber daya manusia, dan fasilitas keamanan. “Pengawasan yang efektif tidak dapat terwujud tanpa sarana yang memadai,” ujarnya.
Respons dari pihak Kejari Karo masih dalam proses. Namun, jajaran kepolisian setempat menyatakan komitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan Kejagung, sekaligus menegaskan bahwa semua prosedur penanganan kasus telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mereka juga menyampaikan kesiapan untuk menerima audit eksternal sebagai bentuk transparansi.
Kasus Amsal Sitepu menjadi referensi penting dalam diskusi ini. Mantan Jaksa Agung tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah terungkap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan terdakwa pada beberapa perkara. Meskipun proses hukum terhadap Amsal Sitepu masih berlangsung, kasus tersebut menimbulkan keprihatinan luas mengenai integritas institusi penegak hukum di Indonesia.
Melihat dinamika tersebut, Sahroni mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk DPR, Kejagung, Kejari, serta lembaga swadaya masyarakat, untuk bersama‑sama menciptakan ekosistem penegakan hukum yang bersih, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan pribadi. “Kita harus memastikan bahwa setiap terdakwa diproses secara adil, tanpa menimbulkan persepsi bias atau penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Langkah-langkah yang diusulkan Sahroni diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk reformasi prosedural di tingkat daerah, khususnya di Karo. Jika berhasil, model pengawasan ini dapat direplikasi ke wilayah lain yang memiliki tantangan serupa, sehingga menciptakan standar nasional yang lebih ketat dalam penegakan hukum.
Dengan menekankan pentingnya peran Kejagung dalam mengawasi Kejari Karo, Sahroni menutup pernyataannya dengan harapan bahwa sinergi antar lembaga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Ia menegaskan, “Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Pengawasan yang kuat adalah kunci untuk menegakkan keadilan yang sejati.”
