123Berita – 08 April 2026 | Rusia dan China pada hari Rabu (8 April 2026) memanfaatkan hak veto mereka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menolak resolusi yang bertujuan melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz. Keputusan tersebut menimbulkan keprihatinan di kalangan negara-negara Barat serta organisasi maritim internasional, mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur penyeluran minyak dan gas terbesar di dunia.
Resolusi yang ditolak berisi serangkaian langkah konkret, termasuk penempatan kapal patroli internasional, peningkatan koordinasi intelijen, serta penetapan zona aman di sepanjang selat. Usulan itu muncul setelah serangkaian insiden yang menegangkan, seperti penangkapan kapal tanker oleh pasukan Iran dan ancaman serangan terhadap kapal dagang oleh kelompok milisi yang berafiliasi dengan Tehran.
Keputusan veto Rusia dan China dipandang sebagai langkah strategis untuk melindungi kepentingan geopolitik mereka di kawasan Timur Tengah. Kedua negara secara konsisten menolak setiap intervensi yang dianggap dapat memperluas pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah tersebut. Sebagai anggota tetap DK PBB, Rusia dan China memiliki hak veto yang dapat membatalkan keputusan yang tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri mereka.
Para analis menilai bahwa veto ini bukan sekadar tindakan simbolis, melainkan sinyal kuat bahwa kedua negara akan terus menentang upaya internasional yang berpotensi memperlemah posisi Iran. Iran, yang mengklaim hak historis atas Selat Hormuz, telah mengeluarkan pernyataan tegas bahwa setiap upaya mengatur lalu lintas di wilayah tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan nasionalnya.
Dalam sidang darurat DK PBB yang dihadiri oleh perwakilan semua anggota, delegasi Amerika Serikat menekankan urgensi resolusi tersebut. “Selat Hormuz adalah nadi energi dunia. Setiap gangguan dapat memicu krisis ekonomi yang meluas,” ujar duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas‑Greenfield. Namun, Rusia dan China menolak argumen tersebut dengan menyoroti bahwa resolusi itu bersifat “bias politik” dan dapat dijadikan alat tekanan terhadap Iran.
Reaksi dari negara-negara lain pun beragam. Inggris, Prancis, dan Jerman menyatakan kekecewaan atas penggunaan hak veto, sementara negara-negara non‑barat seperti India dan Turki mengajukan seruan untuk mencari solusi diplomatik di luar kerangka DK PBB. India, yang sangat bergantung pada impor minyak lewat Selat Hormuz, menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran tetap terbuka dan aman.
Sejumlah organisasi non‑pemerintah (NGO) yang fokus pada keamanan maritim mengingatkan bahwa tanpa mekanisme kolektif, risiko terjadinya insiden di selat akan semakin tinggi. Mereka mengusulkan pembentukan forum multilateral yang melibatkan semua pihak berkepentingan, termasuk Iran, untuk merumuskan aturan operasional yang dapat diterima bersama.
Di sisi lain, kebijakan veto ini dapat memperpanjang ketegangan geopolitik di kawasan. Sejumlah analis militer menilai bahwa langkah ini meningkatkan peluang terjadinya konfrontasi tak terduga antara kapal militer Barat dan armada Iran. Mereka menyarankan agar negara-negara besar mengintensifkan dialog diplomatik guna mencegah eskalasi yang tidak diinginkan.
Dalam konteks ekonomi global, dampak penolakan resolusi tersebut dapat dirasakan dalam fluktuasi harga komoditas, terutama minyak mentah Brent dan WTI. Pada hari pemungutan suara, harga minyak mentah naik 1,8 persen, mencerminkan ketidakpastian pasar atas keamanan pasokan energi. Pengamat pasar energi memperkirakan bahwa ketidakstabilan di Selat Hormuz dapat menambah tekanan inflasi di negara‑negara importir energi.
Keputusan veto ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas DK PBB dalam menangani krisis keamanan maritim. Kritik terhadap struktur veto yang dapat menghambat aksi kolektif semakin menguat, terutama ketika isu-isu strategis seperti keamanan energi global dipertaruhkan.
Secara keseluruhan, penolakan resolusi PBB oleh Rusia dan China menandai babak baru dalam dinamika politik internasional yang berpusat pada Selat Hormuz. Meskipun tujuan utama resolusi tersebut adalah melindungi pelayaran komersial, realitas geopolitik yang kompleks mengubahnya menjadi arena perebutan kepentingan strategis antara kekuatan besar dan negara-negara kawasan.
Situasi ini menuntut upaya diplomasi yang intensif, serta inovasi dalam kerangka kerja keamanan maritim internasional, untuk memastikan bahwa jalur pelayaran vital ini tetap terbuka dan tidak menjadi ajang persaingan kekuasaan.
