123Berita – 28 Juni 2026 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah dinilai sebagai produk hukum yang sudah tidak efektif lagi dalam mengatur proses pemilu di Indonesia. Menurut Titi Anggraini, Dosen Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia (UI), UU Pemilu saat ini sudah ‘compang-camping’ dan memerlukan revisi menyeluruh.
UU Pemilu yang ada saat ini memiliki banyak kelemahan, terutama dalam hal pengaturan proses pemilu, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Hal ini dapat menyebabkan proses pemilu menjadi tidak efektif, tidak efisien, dan tidak dapat dipercaya oleh masyarakat.
Revisi UU Pemilu merupakan solusi yang paling tepat untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Dengan revisi, diharapkan UU Pemilu dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Revisi UU Pemilu juga dapat membantu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Beberapa hal yang perlu direvisi dalam UU Pemilu antara lain pengaturan proses pemilu, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu juga dilakukan penambahan pasal-pasal yang dapat membantu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Dalam proses revisi UU Pemilu, perlu dilibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa revisi UU Pemilu dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Revisi UU Pemilu merupakan langkah yang sangat penting untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Dengan revisi, diharapkan UU Pemilu dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk merevisi UU Pemilu secepat mungkin.
UU Pemilu yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk merevisi UU Pemilu agar dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
