123Berita – 04 April 2026 | Aceh Tamiang kembali menjadi sorotan nasional setelah banjir bandang yang melanda wilayah ini meninggalkan lapisan lumpur setinggi beberapa meter. Bencana alam ini menimbulkan kerusakan infrastruktur, menghambat aktivitas ekonomi, serta memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menanggapi situasi kritis tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Menteri Tito Karnavian menugaskan kembali Praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) untuk membantu proses pembersihan dan rehabilitasi daerah terdampak.
Dalam upaya mempercepat pemulihan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa penempatan Praja IPDN di Aceh Tamiang merupakan langkah strategis untuk menambah kapasitas tenaga kerja dan keahlian teknis dalam membersihkan sisa lumpur. “Kami menargetkan pembersihan menyeluruh pada area permukiman kritis dalam tiga bulan ke depan, dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah daerah, TNI, Polri, serta relawan masyarakat,” ujar Tito dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (3/4/2024).
- Tim Praja IPDN akan berjumlah sekitar 150 personel, termasuk ahli teknik sipil, tenaga medis, dan koordinator logistik.
- Operasi pembersihan akan difokuskan pada wilayah Kecamatan Kejuruan, Lhoksukon, dan Pante Ceureumen, yang paling parah terdampak.
- Penggunaan alat berat seperti excavator, pompa air, dan truk pengangkut lumpur akan diprioritaskan untuk mempercepat proses.
Koordinator lapangan dari IPDN, Letnan Kolonel (Purn) Rudi Hartono, menambahkan bahwa tim akan bekerja beriringan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum setempat. “Kami akan melakukan pemetaan area terdampak secara digital, sehingga penentuan prioritas pembersihan menjadi lebih akurat dan efisien,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh Tamiang, Dr. Ir. Muhammad Riza, menyambut baik kehadiran tim Praja IPDN. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta lembaga keamanan dalam menanggulangi dampak bencana. “Kita tidak hanya membersihkan lumpur, tetapi juga harus memastikan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik dapat dipulihkan secepat mungkin,” kata Gubernur Riza.
Dalam hal pendanaan, Kementerian Dalam Negeri telah mengalokasikan dana khusus sebesar Rp 30 miliar untuk mendukung operasional pembersihan lumpur di Aceh Tamiang. Dana tersebut mencakup penyediaan peralatan, bahan bakar, serta kebutuhan logistik tim di lapangan. Selain itu, pemerintah pusat juga membuka mekanisme bantuan sosial bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana, dengan prioritas pada penyediaan tenda, makanan pokok, dan perlengkapan kebersihan.
Pengungsi yang berada di posko sementara di Kecamatan Kejuruan melaporkan kondisi hidup yang masih sulit, meski bantuan makanan dan air bersih telah diterima secara rutin. Salah satu warga, Siti Nurhaliza, mengungkapkan harapannya agar proses pembersihan dapat selesai secepatnya. “Kami ingin kembali ke rumah kami, namun lumpur masih menutupi pintu masuk. Kami berharap tim Praja IPDN dapat segera mengangkatnya,” ujarnya.
Para ahli lingkungan menekankan bahwa pembersihan lumpur harus dilakukan dengan memperhatikan dampak ekologis. Penumpukan material organik yang mengendap dapat menimbulkan risiko pencemaran air tanah jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, tim IPDN bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk melakukan analisis kualitas tanah dan air sebelum proses pemindahan lumpur ke tempat pembuangan akhir.
Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan aplikasi mobile sederhana yang memungkinkan warga melaporkan area yang masih membutuhkan pembersihan. Aplikasi tersebut dilengkapi dengan fitur foto, lokasi GPS, dan deskripsi singkat, sehingga tim lapangan dapat menanggapi secara cepat.
Secara keseluruhan, penempatan kembali Praja IPDN di Aceh Tamiang menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dengan koordinasi yang baik antara kementerian, pemerintah daerah, serta elemen keamanan, diharapkan proses pembersihan lumpur dapat selesai tepat waktu, memungkinkan warga kembali menata kembali kehidupan mereka di lingkungan yang lebih aman dan bersih.
