123Berita – 08 April 2026 | Jakarta, 8 April 2026 – Ketua Umum Partai Gerakan Nasional Indonesia (Gerindra), Prabowo Subianto, menegaskan bahwa upaya pemakzulan presiden harus dilandasi alasan yang kuat dan prosedur konstitusional yang jelas. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada wartawan, Prabowo menolak spekulasi politik yang tidak berlandaskan fakta, sekaligus mengingatkan bahwa mekanisme pemakzulan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang.
Setelah DPR menilai kelayakan usulan, langkah selanjutnya adalah verifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Prabowo menekankan bahwa peran MK sangat vital untuk memastikan bahwa setiap tuduhan yang diajukan tidak melanggar asas-asas konstitusi serta tidak bersifat politis semata. “MK berwenang menguji apakah ada pelanggaran hukum dasar yang memang dapat menjadi dasar pemakzulan. Jika MK menemukan bukti yang cukup, barulah proses dapat dilanjutkan ke tingkat berikutnya,” jelasnya.
Jika hasil verifikasi MK mendukung, keputusan akhir mengenai pemakzulan akan berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Prabowo menambahkan bahwa MPR memiliki wewenang konstitusional untuk mengambil keputusan akhir, baik melalui pemungutan suara di sidang pleno maupun melalui mekanisme lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa alternatif lain yang lebih damai dapat dipilih, yakni melalui proses politik demokratis, seperti pemilihan umum. “Kita hidup dalam negara hukum. Jika ada ketidakpuasan, jalur yang paling sah adalah melalui pemilu. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung,” ungkapnya, menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan menghindari konflik berkepanjangan.
Dalam konteks politik Indonesia yang saat ini tengah berada pada fase persiapan pemilihan umum 2024, pernyataan Prabowo ini dianggap sebagai sinyal bagi partai-partai oposisi untuk menyiapkan strategi yang berbasis pada data dan bukti, bukan sekadar retorika. Ia mengingatkan bahwa upaya pemakzulan yang tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat dapat menimbulkan krisis konstitusional yang berbahaya bagi kelangsungan demokrasi.
Sejumlah pakar konstitusi menanggapi pernyataan Prabowo dengan mengapresiasi penekanan pada prosedur hukum. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, pakar Hukum Tata Negara, mengatakan, “Prabowo menegaskan proses yang seharusnya dijalankan, yaitu melalui DPR, MK, dan MPR. Ini sejalan dengan prinsip checks and balances yang diamanatkan oleh UUD 1945.” Ia menambahkan bahwa mekanisme tersebut memang dirancang untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas lembaga eksekutif.
- DPR: Lembaga legislatif yang berperan mengajukan dan menilai usulan pemakzulan berdasarkan fakta dan bukti.
- Mahkamah Konstitusi: Badan yudisial yang memverifikasi apakah usulan tersebut melanggar konstitusi.
- MPR: Badan konstitusional tertinggi yang memiliki kewenangan membuat keputusan final terkait pemakzulan.
Prabowo juga menyinggung potensi dampak politik jika proses pemakzulan dijalankan tanpa prosedur yang tepat. Ia memperingatkan bahwa hal tersebut dapat memecah belah masyarakat, menimbulkan ketidakpastian politik, serta mengganggu iklim investasi. “Stabilitas politik adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Kita tidak boleh mengorbankan itu demi kepentingan partisan,” tegasnya.
Di samping itu, Prabowo mengajak semua pihak politik untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. “Kita semua adalah bagian dari bangsa yang sama. Jika ada permasalahan, selesaikan dengan dialog, musyawarah, dan proses demokratis yang sah,” tuturnya.
Dalam penutupnya, Prabowo menegaskan kembali komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum serta menghormati semua lembaga negara. Ia menambahkan, “Jika ada pihak yang benar‑benar ingin mengusulkan pemakzulan, silakan lakukan dengan cara yang benar. Kami siap bekerja sama dengan institusi negara demi kepentingan bangsa,” menandakan kesiapan partainya untuk berkoordinasi dengan lembaga‑lembaga terkait bila memang diperlukan.
Kesimpulannya, pernyataan Prabowo Subianto menegaskan pentingnya prosedur hukum yang jelas dalam upaya pemakzulan presiden. Dari DPR, melalui verifikasi Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR, setiap tahapan harus dilalui secara transparan dan berlandaskan bukti kuat. Alternatif damai melalui pemilihan umum juga ditekankan sebagai jalur yang lebih stabil bagi kelanjutan demokrasi Indonesia.
